Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

PERBAN Nomor 10 Tahun 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 48/OJK) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 2. Sistem Registri Unit Karbon yang selanjutnya disingkat SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait unit karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon. 3. Unit Karbon adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau Kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen. 4. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE GRK adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau measurement, reporting, and verification (MRV), serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri. 5. Kuota Emisi GRK adalah jumlah Emisi GRK yang dapat dilepaskan ke atmosfer oleh instalasi yang diatur. 6. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. 7. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 8. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon. 9. Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur Perdagangan Karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon. 10. Penyelenggara Bursa Karbon adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon. 11. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Koreksi

(1) Penyelenggara Bursa Karbon wajib menyampaikan: a. laporan rekapitulasi transaksi bulanan pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan ke-5 (kelima) bulan berikutnya; b. laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang wajib disampaikan paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan; c. persetujuan dan/atau penolakan atas Pihak yang mengajukan sebagai pengguna jasa dan/atau perubahan pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya; d. perubahan struktur organisasi dan/atau sistem, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya; e. pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya; f. peristiwa khusus, yang wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari perdagangan yang sama; g. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa dimaksud diketahui; h. hasil rapat umum pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tersebut; dan/atau i. salinan akta notaris rapat umum pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah salinan akta notaris diterima oleh Penyelenggara Bursa Karbon, kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam kerangka perdagangan karbon, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN pelaporan tertentu oleh Penyelenggara Bursa Karbon kepada Kementerian terkait. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN pelaporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Bursa Karbon wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian terkait. (4) Pengunduran diri anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat ditunda oleh Otoritas Jasa Keuangan jika pengunduran diri anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris berpotensi memengaruhi kinerja dan operasional Penyelenggara Bursa Karbon. 7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 12A

Pasal 26

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 35A

Pasal 35B

Pasal II