Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan

PERBAN Nomor 14 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan berfungsi membantu Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan bertugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA dalam: a. membuat laporan evaluasi kinerja Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; b. melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; dan c. menyusun laporan kinerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; b. menerima tembusan laporan kinerja Kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari Otoritas Jasa Keuangan; c. melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; e. menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari Otoritas Jasa Keuangan; f. melakukan telaahan atas anggaran operasional Otoritas Jasa Keuangan; g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; dan h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atas telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf f dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk: a. menghadiri rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; b. menyatakan pendapat untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan; dan c. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang menerapkan prinsip tata kelola yang baik. (2) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan tunduk kepada ketentuan kode etik Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. (3) Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya. (4) Pedoman penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. (5) Kode etik Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 9

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyusun tata kerja. (2) Tahapan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi, terhadap rencana kerja dan anggaran.

Pasal 10

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyusun rencana kerja dan anggaran, sesuai dengan tugas dan wewenang Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan program kerja. (3) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA untuk mendapat persetujuan. (4) Rencana kerja dan anggaran serta program kerja yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan perubahan rencana kerja dan anggaran serta program kerja diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Internal Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan program kerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (2) Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program kerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Internal Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat perubahan program kerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perubahan program kerja kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyusun laporan evaluasi kinerja Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kinerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan secara: a. berkala, yaitu 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; atau b. sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. (3) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir periode laporan. (4) Laporan evaluasi kinerja Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyusun laporan realisasi program kerja untuk setiap pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Laporan realisasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat pelaksanaan; b. uraian kegiatan; dan c. dokumentasi kegiatan. (3) Laporan realisasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 15

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Pemantauan dan evaluasi rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penggunaan anggaran; dan b. realisasi program kerja.

Pasal 16

Rincian tata kerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.