Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI PRINSIP MENGENALI NASABAH

PERBAN Nomor 15 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 2. Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah yang selanjutnya disingkat LAPMN adalah layanan penyimpanan data dan dokumen calon nasabah dan/atau nasabah pengguna LAPMN yang tersentralisasi untuk dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan customer due diligence dan/atau enhanced due diligence oleh pengguna LAPMN. 3. Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah yang selanjutnya disebut Penyelenggara LAPMN adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola LAPMN. 4. Pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah yang selanjutnya disebut Pengguna LAPMN adalah Pihak yang menggunakan layanan dari Penyelenggara LAPMN. 5. Calon Nasabah adalah Pihak yang akan menggunakan jasa Pengguna LAPMN. 6. Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Pengguna LAPMN. 7. Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Pengguna LAPMN untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau walk in customer. 8. Enhanced Due Diligence yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Pengguna LAPMN terhadap Calon Nasabah, walk in customer, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk politically exposed person dan/atau dalam area berisiko tinggi. 9. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari Pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. 10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang: a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lainnya; dan b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar. 11. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek atau manajer investasi. 12. Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 13. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian. 15. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksa dana. 16. Mitra Pemasaran PPE adalah Pihak yang menyediakan layanan pemasaran PPE kepada Nasabah dan/atau Calon Nasabah berdasarkan kontrak kerja sama. 17. Bank Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disebut Bank RDN adalah bank yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai bank administrator rekening dana Nasabah. 18. Penyelenggara Layanan Urun Dana adalah badan hukum INDONESIA yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana.

BAB IV

PENGGUNA LAPMN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengguna LAPMN merupakan Pihak yang melakukan kegiatan CDD dan/atau EDD. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pihak yang berdasarkan perjanjian tertulis sebagai agen atau Pihak ketiga untuk membantu Pengguna LAPMN dalam melakukan kegiatan CDD dan/atau EDD. (3) Pengguna LAPMN yang melakukan kegiatan CDD dan/atau EDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE; b. Manajer Investasi; c. Bank Kustodian; d. Agen Penjual Efek Reksa Dana; e. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan; f. Bank RDN; g. Penyelenggara Layanan Urun Dana; dan h. Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi Pengguna LAPMN.

Pasal 8

Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana yang melakukan kegiatan CDD dan/atau EDD di sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g wajib menjadi Pengguna LAPMN.

Pasal 9

(1) Pengguna LAPMN yang merupakan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE wajib: a. membukakan subrekening Efek; b. membukakan rekening dana pada bank atas nama Nasabah; dan c. membuatkan nomor tunggal identitas pemodal bagi Nasabah yang belum memiliki nomor tunggal identitas pemodal. (2) Subrekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi pengganti: a. kewajiban untuk membukakan rekening dana Nasabah pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk menyimpan dana Nasabah dan melakukan mutasi dana milik Nasabah untuk penyelesaian transaksi Efek Nasabah melalui rekening dana Nasabah; b. keharusan pemodal memiliki rekening dana Nasabah pada bank dalam menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui sistem penawaran umum elektronik.

Pasal 10

Dalam menggunakan LAPMN, Pengguna LAPMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib: a. memastikan data dan/atau kelengkapan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah sesuai dengan standar format dan data yang ditetapkan oleh Penyelenggara LAPMN; b. melakukan konfirmasi kepada Calon Nasabah dan/atau Nasabah atas data dan/atau kelengkapan dokumen yang diperoleh dari Penyelenggara LAPMN untuk memastikan data dan/atau dokumen tersebut terkini dan valid; c. menyampaikan data dan/atau kelengkapan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah secara elektronik kepada Penyelenggara LAPMN; d. menyampaikan data dan/atau kelengkapan dokumen Nasabah secara elektronik yang telah dilakukan pengkinian kepada Penyelenggara LAPMN; e. mendokumentasikan data dan/atau kelengkapan dokumen CDD dan/atau EDD; f. mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan Penyelenggara LAPMN; g. menandatangani perjanjian penggunaan LAPMN dengan Penyelenggara LAPMN; h. memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan sistem Penyelenggara LAPMN; i. melindungi dan memastikan keamanan data dan/atau kelengkapan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi; j. menjaga kerahasiaan dan keamanan batasan akses Pengguna LAPMN di sistem LAPMN; dan k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pengguna LAPMN dalam penggunaan LAPMN.

Pasal 11

Pengguna LAPMN dilarang mengungkapkan data Calon Nasabah dan/atau Nasabah yang diperoleh melalui Penyelenggara LAPMN kepada Pihak lain kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan tertulis dari Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL PENYELENGGARA LAPMN

Pasal 12

Koreksi

Dalam penyelenggaraan LAPMN, Penyelenggara LAPMN wajib: a. menyediakan sistem LAPMN yang berkesinambungan; b. memiliki dan MENETAPKAN prosedur operasional standar penyelenggaraan LAPMN; c. bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengelolaan sistem LAPMN sesuai dengan kewenangannya; d. memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan LAPMN; e. memiliki dan menempatkan fasilitas pusat data terkait penyelenggaraan LAPMN di wilayah INDONESIA pada tempat yang aman; f. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan LAPMN di wilayah INDONESIA pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; g. menyampaikan kepada Pengguna LAPMN dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian pada sistem Pengguna LAPMN; h. melindungi dan memastikan keamanan data dan dokumen Nasabah Pengguna LAPMN yang diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi; i. melakukan pengawasan terhadap setiap pejabat dan/atau pegawai Penyelenggara LAPMN yang terlibat dalam pemrosesan data Nasabah Pengguna LAPMN; j. mencegah data Nasabah Pengguna LAPMN diakses secara tidak sah; k. melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data dan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN; l. melakukan pemrosesan data dan dokumen Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN pada LAPMN sesuai dengan tujuan penyelenggaraan LAPMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ruang lingkup penyelenggaraan LAPMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; m. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara LAPMN dalam penyediaan dan pengelolaan LAPMN; dan n. menyediakan akses dan dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk kepentingan pengawasan.

Pasal 13

(1) Data dan dokumen yang diadministrasikan oleh Penyelenggara LAPMN merupakan data dan dokumen yang dimiliki oleh Nasabah Pengguna LAPMN. (2) Penyelenggara LAPMN dilarang mengungkapkan data Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN di luar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan LAPMN kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan tertulis dari Calon Nasabah dan/atau Nasabah Pengguna LAPMN atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penyelenggara LAPMN wajib MENETAPKAN peraturan terkait penyelenggaraan LAPMN. (2) Peraturan terkait penyelenggaraan LAPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Peraturan terkait penyelenggaraan LAPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit: a. persyaratan dan tata cara pendaftaran Pengguna LAPMN, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna LAPMN; b. tata cara penggunaan LAPMN; c. standar format dan data terkait dengan data statis dan kelengkapan dokumen Nasabah dan/atau Calon Nasabah yang digunakan oleh Pengguna LAPMN dalam proses CDD dan/atau EDD Calon Nasabah dan/atau Nasabah, melalui LAPMN pada saat pembukaan rekening Nasabah dengan wajib memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; d. hak dan kewajiban Pengguna LAPMN; e. biaya LAPMN; f. batasan akses penggunaan LAPMN; g. mekanisme penyampaian dan pengambilan data dan/atau dokumen pada LAPMN secara elektronik; h. mekanisme penyampaian data yang telah dilakukan pengkinian; i. mekanisme untuk memastikan kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan LAPMN; j. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna LAPMN; k. kewajiban Pengguna LAPMN untuk memiliki dan mendokumentasikan persetujuan dari Calon Nasabah dan/atau Nasabah atas data CDD dan/atau EDD dapat digunakan oleh Penyelenggara LAPMN sesuai fungsi dan tugasnya; dan l. kewajiban Pengguna LAPMN menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, serta perlindungan terhadap informasi data CDD dan/atau EDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Pasal 15

(1) Dalam menyelenggarakan LAPMN, Penyelenggara LAPMN wajib memiliki perjanjian tertulis terkait penggunaan LAPMN. (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit: a. ruang lingkup kegiatan; b. hak dan kewajiban Penyelenggara LAPMN dan Pengguna LAPMN; c. pernyataan dan jaminan kebenaran dan keterkinian data dan informasi Calon Nasabah dan/atau Nasabah yang disampaikan Pengguna LAPMN ke dalam sistem LAPMN; dan d. penyelesaian sengketa.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI PRINSIP MENGENALI NASABAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21