Peraturan Badan Nomor 25 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

PERBAN Nomor 25 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Modal Ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur. 2. Usaha Modal Ventura Syariah adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 3. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura. 4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang seluruh kegiatan usahanya melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah. 5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah. 7. Perusahaan adalah PMV dan PMVS. 8. Kontrak Investasi Bersama adalah kontrak antara PMV atau PMVS dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dana ventura di mana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari pemegang unit penyertaan dana ventura dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 9. Dana Ventura adalah dana yang menampung pengumpulan dan pengelolaan dana milik pemegang unit penyertaan dalam Kontrak Investasi Bersama. 10. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian. 11. Unit Penyertaan Dana Ventura adalah instrumen yang diterbitkan oleh Dana Ventura kepada para pemegang unit penyertaan sebagai bukti kepemilikan Dana Ventura. 12. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. 13. Nilai Aset Bersih adalah selisih antara aset dan liabilitas Dana Ventura. 14. Pasangan Usaha adalah badan usaha yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan. 15. Debitur adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan dari PMV. 16. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan bagi hasil dari PMVS atau UUS. 17. Divestasi adalah penjualan saham Pasangan Usaha yang dimiliki Perusahaan atau Dana Ventura. 18. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. 20. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura adalah rapat umum yang diselenggarakan atas inisiatif Perusahaan pengelola Dana Ventura, Bank Kustodian, dan/atau perwakilan pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dengan tujuan untuk pengawasan dan keterbukaan pengelolaan Dana Ventura. 21. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi. 22. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi. 23. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 24. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi. 25. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di INDONESIA.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Koreksi

PMV menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura yang meliputi: a. penyertaan modal; b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi; c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau d. pembiayaan.

Pasal 3

Koreksi

PMVS dan UUS menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah yang meliputi: a. penyertaan modal; b. penyertaan melalui pembelian sukuk konversi; c. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau d. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 4

PMVS dan UUS dilarang melakukan pembiayaan jual beli kecuali kepada Pasangan Usaha atau Nasabah yang sedang atau telah menerima kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) PMVS dan UUS dalam menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. (2) PMVS dan UUS dalam menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengalokasikan kepada Pasangan Usaha atau Nasabah yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. (3) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan akad wajib didukung fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (4) Dalam hal fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan, pemenuhan Prinsip Syariah wajib didukung opini dari DPS PMVS dan UUS atas penggunaan akad tertentu untuk pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 6

(1) Dalam melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan dapat mengelola Dana Ventura. (2) Dalam mengelola Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMVS dan UUS wajib melakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan usaha PMVS dan UUS wajib memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

Pasal 8

Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur/Nasabah.

Pasal 9

(1) Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai kategori: a. Perusahaan yang fokus pada: 1. kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bagi PMV; 2. kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bagi PMVS dan UUS; dan/atau 3. pengelolaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disebut sebagai Perusahaan berbentuk venture capital corporation; atau b. Perusahaan yang fokus pada: 1. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, bagi PMV; dan/atau 2. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bagi PMVS dan UUS, disebut sebagai Perusahaan berbentuk venture debt corporation. (2) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan: a. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, bagi PMV; atau b. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan/atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bagi PMVS dan UUS.

Pasal 10

Selain melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan dapat menyelenggarakan: a. kegiatan berbasis imbal jasa; dan/atau b. kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Perusahaan dan UUS yang akan melakukan kegiatan berbasis imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit mencakup: a. uraian mengenai produk berbasis imbal jasa yang akan dipasarkan; b. uraian mengenai mekanisme pemasaran; c. uraian mengenai hak dan kewajiban para pihak; d. rancangan perjanjian kerja sama; dan e. fotokopi perizinan dari otoritas yang berwenang, jika ada.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk pengembangan usaha produktif bagi Pasangan Usaha dan/atau Debitur/Nasabah. (2) Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk: a. pengembangan suatu penemuan baru; b. pengembangan Perusahaan dan UUS atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; c. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; d. membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha; e. mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha; f. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; g. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau h. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Pasal 14

(1) Perusahaan wajib mencantumkan kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam anggaran dasar. (2) Perusahaan wajib memastikan kegiatan Usaha Modal Ventura dan/atau kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah yang dicantumkan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Perusahaan dan UUS wajib melakukan analisis kelayakan, skema bisnis, dan prospek bisnis Pasangan Usaha dalam melakukan penyertaan modal kepada Pasangan Usaha. (2) Perusahaan dan UUS dapat menggunakan penilai dalam melakukan analisis kelayakan, skema bisnis, dan prospek bisnis Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Perusahaan dan UUS menggunakan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan dan UUS wajib menggunakan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

BAB Kesatu

Jenis Kegiatan Usaha

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Tujuan dan Batasan dalam Penyelenggaraan Usaha

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 16

Koreksi

(1) Perusahaan dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 14, dan/atau Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan c. pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS. (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama Perusahaan. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. (4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. (6) Dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Perusahaan dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha. (7) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (8) Dalam hal Perusahaan dan UUS dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha. (9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha. (10) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan dan UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS. (11) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan atau izin UUS yang bersangkutan. (13) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

BAB III

PERUSAHAAN BERBENTUK VENTURE CAPITAL CORPORATION

Pasal 17

Koreksi

(1) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melakukan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari total kegiatan usaha Perusahaan. (2) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi batasan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, penyertaan melalui pembelian sukuk konversi, dan/atau kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada Pasangan Usaha yang merupakan: a. pihak terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas Perusahaan; dan/atau b. pihak tidak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan. (3) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melakukan penyertaan modal secara langsung kepada Pasangan Usaha yang berbentuk: a. badan hukum INDONESIA yang merupakan badan hukum perseroan terbatas; atau b. badan hukum selain badan hukum INDONESIA yang memiliki kegiatan usaha di wilayah INDONESIA, dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan Pasangan Usaha, paling lama 10 (sepuluh) tahun. (4) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melakukan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi yang diterbitkan oleh Pasangan Usaha yang berbentuk: a. badan hukum INDONESIA yang merupakan badan hukum perseroan terbatas; atau b. badan hukum selain badan hukum INDONESIA yang memiliki kegiatan usaha di wilayah INDONESIA. (5) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melakukan Divestasi paling lama sampai dengan saat jatuh tempo batas waktu maksimum penyertaan langsung sehingga Perusahaan tidak menjadi pengendali pada Pasangan Usaha. (6) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib menghitung dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (7) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat melakukan penyertaan modal kepada Pasangan Usaha yang tercatat di bursa efek paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total penyertaan modal. (8) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan; b. badan usaha di mana Perusahaan bertindak sebagai pengendali; c. orang perseorangan dan/atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh: 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan; f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal: 1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan 2. dari anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e; g. anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksinya merupakan: 1. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan; atau 2. anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; i. badan usaha di mana: 1. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau 2. anggota dewan komisaris atau anggota direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i. (9) Besarnya total Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada laporan keuangan bulanan posisi terakhir Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebelum dilakukan kegiatan usaha. (10) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat memperpanjang jangka waktu penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun yang didasarkan pada kesepakatan dengan Pasangan Usaha. (11) Pembelian obligasi konversi dan/atau sukuk konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pembelian sertifikat obligasi konversi atau sertifikat sukuk konversi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi atau sukuk konversi dan/atau pembelian obligasi konversi atau sukuk konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notariil. (12) Obligasi konversi/sukuk konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikonversi menjadi penyertaan modal pada saat jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu. (13) Penyertaan modal yang berasal dari konversi obligasi atau sukuk merupakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. (14) Pengonversian menjadi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasangan Usaha. (15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal pelampauan batas maksimum penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, penyertaan melalui pembelian sukuk konversi, dan/atau kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diakibatkan oleh meningkatnya nilai saham Pasangan Usaha.

Pasal 18

(1) Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dilakukan dengan mekanisme: a. melakukan penawaran umum melalui pasar modal; b. pengambilalihan oleh investor lain; c. menjual kepada Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a lain dan/atau investor baru melalui penawaran terbatas (private placement); d. menjual kembali kepada Pasangan Usaha (buy back); e. melakukan pembubaran atau likuidasi; dan/atau f. melakukan aksi korporasi lainnya. (2) Mekanisme penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal. (3) Mekanisme pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan aksi korporasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 19

Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang mengelola Dana Ventura wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Badan yang dibentuk melalui Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura dipersamakan sebagai badan hukum.

Pasal 21

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Ekuitas minimum Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); b. memiliki sumber daya manusia dan struktur organisasi yang paling sedikit terdiri atas divisi yang menangani fungsi: 1. pengelolaan investasi; 2. riset; 3. keuangan; 4. manajemen risiko; 5. audit internal; 6. kepatuhan; 7. pengembangan sumber daya manusia; 8. teknologi informasi; dan 9. anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; c. terdapat pemisahan divisi yang menangani fungsi pengelolaan investasi, kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko; d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai level manajerial pada divisi pengelolaan investasi yang memenuhi persyaratan: 1. warga negara INDONESIA; 2. memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi; 3. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun pada posisi manajerial selaku pengambil keputusan di bidang pengelolaan investasi yang dibuktikan dengan surat keputusan kepegawaian atau surat penugasan; dan 4. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan izin Dana Ventura; e. memiliki rencana perjanjian pembentukan Dana Ventura; dan f. memiliki prosedur operasional standar terkait pengelolaan Dana Ventura.

Pasal 22

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan izin untuk setiap Dana Ventura kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit: a. uraian mengenai Dana Ventura yang akan dikelola yang mencakup paling sedikit: 1. nama Dana Ventura; 2. target nilai Dana Ventura yang akan dikelola; 3. jangka waktu pengumpulan dana kelolaan Dana Ventura; 4. fokus alokasi dan penyaluran Dana Ventura; 5. target investor potensial; dan 6. nama Bank Kustodian; b. uraian mengenai sumber daya manusia Perusahaan yang dilengkapi dengan jumlah dan komposisi sumber daya manusia di masing-masing divisi dan struktur organisasi Perusahaan yang dilengkapi dengan uraian mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing divisi; c. rencana perjanjian pembentukan Dana Ventura, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak; dan d. prosedur operasional standar terkait pengelolaan Dana Ventura.

Pasal 23

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pengelolaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan c. analisis kelayakan kegiatan usaha. (3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dokumen tidak lengkap, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam surat permintaan kelengkapan dokumen. (4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dianggap membatalkan permohonan. (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN pemberian izin untuk melakukan pengelolaan Dana Ventura kepada Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 24

Risiko investasi pada Dana Ventura merupakan risiko dari pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sepenuhnya.

Pasal 25

(1) Pembentukan Dana Ventura dilakukan antara Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Bersama. (2) Bagi Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, pembentukan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Bank Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 26

(1) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi jumlah minimum nilai investasi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura. (2) Jumlah minimum nilai investasi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Ketentuan mengenai jumlah minimum nilai investasi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan pertimbangan tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jumlah minimum nilai investasi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

(1) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi jumlah maksimal pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura. (2) Jumlah maksimal pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 50 (lima puluh) pihak. (3) Ketentuan mengenai jumlah maksimal pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan pertimbangan tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jumlah maksimal pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

(1) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib menggunakan nama Dana Ventura yang menggambarkan: a. nama Perusahaan; dan b. nama yang mencirikan kegiatan atau tujuan investasi Dana Ventura, dalam setiap Dana Ventura yang dibentuk. (2) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus menggunakan nama Dana Ventura yang: a. berbeda dengan nama Dana Ventura lain; dan b. tidak mengandung informasi yang belum tentu benar.

Pasal 29

(1) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib membentuk Dana Ventura dalam suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perjanjian pembentukan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: a. identitas Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Bank Kustodian yang terlibat dalam perjanjian; b. hak dan kewajiban para pihak dan Bank Kustodian; c. tugas dan tanggung jawab Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Bank Kustodian; d. hak pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura; e. tujuan investasi, kebijakan investasi, jangka waktu investasi, dan gambaran risiko investasi; f. rincian biaya yang timbul; g. penyampaian laporan keuangan tahunan; h. penyelesaian perselisihan/sengketa antara para pihak; dan i. ketentuan pengakhiran perjanjian.

Pasal 30

(1) Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total dana kelolaan. (2) Ketentuan mengenai batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola oleh Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat disesuaikan dengan pertimbangan tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola oleh Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

BAB Kedua

Pengelolaan Dana Ventura

Pasal 19

Koreksi

Perusahaan berbentuk venture capital corporation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang mengelola Dana Ventura wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Koreksi

Badan yang dibentuk melalui Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura dipersamakan sebagai badan hukum.

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Risiko investasi pada Dana Ventura merupakan risiko dari pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sepenuhnya.

BAB Ketiga

Pembentukan dan Pengelolaan Dana Ventura

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

(1) Perusahaan dan UUS yang akan melakukan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi persyaratan: a. rencana untuk melakukan kegiatan lain telah dicantumkan dalam rencana bisnis; b. memiliki penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 (dua) untuk Perusahaan atau profil risiko peringkat 2 (dua) untuk UUS; dan c. tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Perusahaan dan UUS harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit: a. skema atau mekanisme kegiatan lain yang akan dilakukan, disertai dengan uraian akad yang digunakan bagi PMVS atau UUS; b. analisis prospek usaha; dan c. contoh perjanjian kegiatan yang akan digunakan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan terkait lainnya; dan c. analisis kelayakan kegiatan lain yang diajukan. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dokumen tidak lengkap, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dan UUS dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain. (8) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain kepada Perusahaan dan UUS. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Peraturan Badan Nomor 25 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

BAB Kelima

Pasal 29

BAB Keenam

Pasal 30

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB Kesepuluh