Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2022 tentang BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum syariah sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum konvensional sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 6. Jaringan Kantor adalah kantor BPRS yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis. 7. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPRS, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 8. Kantor Kas adalah kantor BPRS yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian pembiayaan untuk membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya. 9. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan yang meliputi kas keliling, titik pembayaran, dan kegiatan layanan dengan menggunakan perangkat perbankan elektronis. 10. Kas Keliling adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen. 11. Titik Pembayaran adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian antara BPRS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu. 12. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan perbankan untuk melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPRS. 13. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas. 15. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung. 16. Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS serta mewakili BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 17. Dewan Komisaris adalah organ BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 18. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 19. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPRS yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPRS. 20. Hari Kerja adalah hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.