Peraturan Badan Nomor 27-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang SAHAM BONUS

(1) Perusahaan Terbuka yang akan membagikan Saham Bonus wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian Saham Bonus kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS. (2) Informasi mengenai pembagian Saham Bonus wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS.

(1) Informasi mengenai pembagian Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib paling sedikit memuat: a. penjelasan terperinci mengenai sumber dari kapitalisasi modal yang menjadi Saham Bonus; b. nilai dari masing-masing sumber kapitalisasi Saham Bonus; c. rasio pembagian Saham Bonus; d. dasar penetapan harga yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus; e. penjelasan mengenai perlakuan pajak atas Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, baik pengaruhnya pada para pemegang saham maupun pada Perusahaan Terbuka; dan f. prosedur administratif yang berkaitan dengan pembagian Saham Bonus. (2) Dalam hal pengenaan pajak atas Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kurang menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan jika diberikan dalam bentuk Dividen Kas, fakta tersebut wajib diungkapkan dan disertai dengan penjelasan mengenai alasan tidak diberikan dalam bentuk Dividen Kas.

Perusahan Terbuka atau pelaku Pasar Modal lainnya dalam hubungan dengan para pemodal dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai rencana pembagian Saham Bonus oleh Perusahaan Terbuka.

Pembagian Saham Bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan hal sebagai berikut: a. dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga saham paling rendah pada nilai nominal saham; atau b. dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS.

Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nominal, saham yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib merupakan saham dengan nilai nominal terendah.

Perusahaan Terbuka yang akan melaksanakan pembagian Saham Bonus wajib memuat asal Saham Bonus dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian Saham Bonus, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembagian Saham Bonus kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang MEMUTUSKAN pembagian Saham Bonus.

(1) Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pembagian Saham Bonus yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pembagian Saham Bonus.

Setiap pelaku pasar modal yang terlibat dalam persiapan data historis mengenai harga saham dan informasi keuangan per saham wajib menyesuaikan informasi tersebut terhadap pengaruh dari pembagian Saham Bonus dan menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penyesuaian tersebut.

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10,Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/2003 tentang Saham Bonus, beserta Peraturan Nomor IX.D.5 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY