Peraturan Badan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri. 4. Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. 5. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun. 6. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta. 7. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing peserta sebagai Manfaat Pensiun. 8. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan PPIP. 9. Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Pensiun. 10. Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun. 11. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. 12. Pemberi Kerja adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 13. Pendiri adalah badan hukum yang membentuk DPPK dan/atau DPLK. 14. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang menyertakan sebagian atau seluruh karyawannya ke dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh DPPK. 15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 16. Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah. 17. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. 18. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. 19. Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus. 20. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 21. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki janda/duda atau anak. 22. Iuran Sukarela Peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta Dana Pensiun untuk meningkatkan Manfaat Pensiun. 23. Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuaria yang disusun oleh aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya, dan/atau manfaat lain. 24. Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi. 25. Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. 26. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. 27. Likuidator adalah pihak yang melakukan proses likuidasi Dana Pensiun.

(1) DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya dapat menyelenggarakan PPIP. (2) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan DPLK kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan formulir permohonan pengesahan pembentukan DPLK tercantum dalam Lampiran pada romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan: a. PDP; b. pernyataan tertulis Pendiri; c. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; d. struktur organisasi dan sumber daya manusia DPLK yang dilengkapi dengan uraian tugas; e. surat keputusan izin usaha Pendiri; f. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum pengajuan; g. kajian pendirian DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g; h. bukti kesiapan operasional untuk menyelenggarakan DPLK paling sedikit memuat: 1. program kerja DPLK; 2. formulir atau dokumen yang akan digunakan untuk kepesertaan DPLK; dan 3. pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan bagi DPLK; i. rekomendasi tertulis dari pengawas Otoritas Jasa Keuangan; j. bukti kesiapan sistem DPLK; k. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pengesahan pembentukan DPLK; dan l. dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan program dan/atau manfaat lain yang sedang diajukan. (4) Program kerja DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h angka 1 paling singkat disusun untuk periode jangka waktu 5 (lima) tahun pertama serta memuat: a. calon Peserta DPLK baik perseorangan maupun kelompok atau Pemberi Kerja yang akan ikut serta dalam Program Pensiun, dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya; dan b. proyeksi biaya yang diperlukan oleh DPLK dan besarnya imbalan jasa yang akan diterima oleh Pendiri atas penyelenggaraan DPLK. (5) Permohonan pengesahan pembentukan DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1). (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan perubahan atas PDP diterima secara lengkap. (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk memastikan kesiapan operasional. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan perubahan atas PDP. (8) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian pengesahan perubahan atas PDP untuk: a. konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah; b. pembentukan Unit Syariah di DPPK; atau c. penjualan paket investasi syariah di DPLK. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1). (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengesahan perubahan atas PDP diterima secara lengkap. (3) Dalam menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. analisis atas kelengkapan dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah untuk memastikan kesiapan operasional. (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan dokumen, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Pendiri telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Apabila Pendiri tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri dianggap membatalkan permohonan pengesahan perubahan atas PDP. (8) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian pengesahan perubahan atas PDP untuk: a. konversi Dana Pensiun konvensional menjadi Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah; b. pembentukan Unit Syariah di DPPK; atau c. penjualan paket investasi syariah di DPLK. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.