Peraturan Badan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

PERBAN Nomor 38 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah: a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK. 4. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. 5. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen. 6. Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi sengketa yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen dan/atau LJK untuk mendapat putusan pengadilan. 7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 7

Koreksi

Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam proses pengajuan Gugatan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebelum mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit melalui: a. situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan; b. papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan c. surat kabar nasional. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pertama kali pada tanggal yang sama. (4) Pengumuman melalui situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan serta papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengumuman melalui surat kabar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan; b. hak Konsumen untuk menyatakan keluar dari daftar Konsumen; dan c. jangka waktu pengajuan pernyataan keluar oleh Konsumen. (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memuat permintaan dokumen pendukung yang perlu disampaikan oleh Konsumen yang tidak menyampaikan pernyataan keluar.

Pasal 9

(1) Konsumen yang tidak bersedia masuk dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan pernyataan keluar secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. nama dan bukti identitas Konsumen; dan b. pernyataan Konsumen tidak ingin bergabung dalam Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (4) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dan/atau daring. (5) Tata cara penyampaian pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan pada pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (6) Konsumen yang menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan perolehan kembali harta kekayaan dan/atau ganti kerugian atas Gugatan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal pengumuman memuat permintaan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Konsumen yang tidak menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan: a. salinan bukti identitas; b. salinan bukti kepemilikan atau pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan c. dokumen pendukung lain yang terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan (jika ada). (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.

Pasal 11

(1) Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terlampaui. (2) Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima permohonan pernyataan masuk nama Konsumen dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memberikan surat kuasa khusus kepada: a. pegawai Otoritas Jasa Keuangan; b. tenaga kerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau c. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan Gugatan.

Pasal 13

(1) Penyusunan dan/atau pengaturan terkait dengan: a. muatan Gugatan; dan/atau b. mekanisme pembayaran ganti kerugian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Muatan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan daftar harta kekayaan milik pihak yang dirugikan yang berada di bawah penguasaan tergugat atau pihak lain dan/atau daftar harta kekayaan tergugat.

Pasal 14

(1) Proses likuidasi atas PUJK dan/atau pihak lain tidak menghalangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan Gugatan kepada PUJK dan/atau pihak lain yang sedang dalam proses likuidasi. (2) Dalam hal PUJK: a. sedang dalam program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank peserta program restrukturisasi perbankan; b. merupakan bank dalam resolusi yang berada di bawah penanganan lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank dalam resolusi; c. dalam proses likuidasi yang sedang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset likuidasi; atau d. merupakan bank yang menerima pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek dari Bank INDONESIA, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset bank yang tidak dijadikan agunan atas pinjaman atau pembiayaan tersebut.

BAB Kesatu

Koordinasi dan Pengumuman Gugatan

Pasal 7

Koreksi

Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam proses pengajuan Gugatan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebelum mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit melalui: a. situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan; b. papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan c. surat kabar nasional. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pertama kali pada tanggal yang sama. (4) Pengumuman melalui situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan serta papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengumuman melalui surat kabar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan; b. hak Konsumen untuk menyatakan keluar dari daftar Konsumen; dan c. jangka waktu pengajuan pernyataan keluar oleh Konsumen. (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memuat permintaan dokumen pendukung yang perlu disampaikan oleh Konsumen yang tidak menyampaikan pernyataan keluar.

Pasal 9

(1) Konsumen yang tidak bersedia masuk dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan pernyataan keluar secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. nama dan bukti identitas Konsumen; dan b. pernyataan Konsumen tidak ingin bergabung dalam Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (4) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dan/atau daring. (5) Tata cara penyampaian pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan pada pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (6) Konsumen yang menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan perolehan kembali harta kekayaan dan/atau ganti kerugian atas Gugatan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal pengumuman memuat permintaan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Konsumen yang tidak menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan: a. salinan bukti identitas; b. salinan bukti kepemilikan atau pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan c. dokumen pendukung lain yang terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan (jika ada). (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.

Pasal 11

(1) Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terlampaui. (2) Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima permohonan pernyataan masuk nama Konsumen dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB Kedua

Pengajuan Gugatan

Pasal 12

Koreksi

Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memberikan surat kuasa khusus kepada: a. pegawai Otoritas Jasa Keuangan; b. tenaga kerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau c. pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan Gugatan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyusunan dan/atau pengaturan terkait dengan: a. muatan Gugatan; dan/atau b. mekanisme pembayaran ganti kerugian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Muatan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan daftar harta kekayaan milik pihak yang dirugikan yang berada di bawah penguasaan tergugat atau pihak lain dan/atau daftar harta kekayaan tergugat.

Pasal 14

(1) Proses likuidasi atas PUJK dan/atau pihak lain tidak menghalangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan Gugatan kepada PUJK dan/atau pihak lain yang sedang dalam proses likuidasi. (2) Dalam hal PUJK: a. sedang dalam program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank peserta program restrukturisasi perbankan; b. merupakan bank dalam resolusi yang berada di bawah penanganan lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank dalam resolusi; c. dalam proses likuidasi yang sedang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset likuidasi; atau d. merupakan bank yang menerima pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek dari Bank INDONESIA, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset bank yang tidak dijadikan agunan atas pinjaman atau pembiayaan tersebut.

Peraturan Badan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21