Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah

PERBAN Nomor 4 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum syariah, bank perekonomian rakyat syariah, dan unit usaha syariah. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 5. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 7. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah investor kepada Bank berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor. 8. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Investasi berdasarkan akad antara Bank dan nasabah yang bersangkutan. 9. Produk Investasi Perbankan Syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penghimpunan dana Investasi yang disalurkan kepada suatu aset yang mendasari untuk kepentingan Nasabah Investor. 10. Aset yang Mendasari adalah aset produktif yang digunakan sebagai dasar Produk Investasi Perbankan Syariah. 11. Akad Mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (‘amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

BAB II

PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Pasal 2

Koreksi

(1) Produk Investasi Perbankan Syariah ditetapkan sebagai produk Bank lanjutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Tata cara penyelenggaraan dan penghentian Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. (3) Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk Investasi yang terikat. (4) Bank wajib mencatat Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laporan posisi keuangan Bank.

Pasal 3

(1) Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki fitur dasar paling sedikit mencakup: a. 2 (dua) tahapan pelaksanaan akad, yaitu: 1. akad penempatan dana Investasi antara Bank dengan Nasabah Investor; dan 2. akad penyaluran dana pada Aset yang Mendasari antara Bank dengan nasabah atau pihak lain atas Aset yang Mendasari; b. jenis akad penempatan dana Investasi meliputi Akad Mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; c. Aset yang Mendasari dapat berupa pembiayaan dan/atau surat berharga syariah yang dimiliki Bank; d. jenis akad penyaluran dana pada Aset yang Mendasari meliputi seluruh jenis akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah; e. bagi hasil atas keuntungan/kerugian dari Aset yang Mendasari atau imbalan lain sesuai akad yang digunakan menjadi dasar atas pengembalian Investasi yang diterima Nasabah Investor; f. jangka waktu penempatan dana Investasi sama dengan jangka waktu penyaluran dana pada Aset yang Mendasari; g. nominal dana Investasi yang terhimpun sama dengan nominal Aset yang Mendasari yang disalurkan; h. tujuan penempatan dana Investasi untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tidak diperjualbelikan; i. kerugian atas risiko penyaluran dana pada Aset yang Mendasari ditanggung oleh Nasabah Investor; j. pengelolaan dana Investasi dilakukan secara terpisah dari liabilitas; k. Investasi tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan l. hasil penyelesaian Aset yang Mendasari hanya dapat digunakan untuk pengembalian dana Investasi kepada Nasabah Investor. (2) Selain dari fitur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Investasi Perbankan Syariah dapat memiliki fitur tambahan berupa: a. penarikan dana Investasi oleh Nasabah Investor sebelum jatuh tempo (early redemption) untuk Aset yang Mendasari berupa pembiayaan, sepanjang: 1. tersedia Nasabah Investor lain sebagai pengganti yang memenuhi persyaratan sebagai Nasabah Investor pada Bank; dan 2. penggantian dana Investasi dimaksud tidak menggunakan dana Bank; b. penarikan dana Investasi oleh Nasabah Investor sebelum jatuh tempo (early redemption) untuk Aset yang Mendasari berupa surat berharga syariah, sepanjang: 1. menurut penilaian Bank terdapat potensi penurunan nilai surat berharga syariah dan disetujui oleh Nasabah Investor; dan/atau 2. penggantian dana Investasi dimaksud dapat menggunakan dana Bank, sepanjang menggunakan harga pasar; c. jangka waktu penempatan dana Investasi dapat berbeda dengan jangka waktu kontraktual Aset yang Mendasari, sepanjang sisa jangka waktu Aset yang Mendasari sama dengan jangka waktu penempatan dana Investasi; dan d. dalam hal terdapat pelunasan dipercepat atas Aset yang Mendasari maka: 1. Produk Investasi Perbankan Syariah akan berakhir jika terdapat pelunasan seluruhnya; atau 2. Produk Investasi Perbankan Syariah berkurang secara proporsional jika terdapat pelunasan sebagian. (3) Dalam hal Bank memiliki fitur tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank untuk melakukan penghentian Produk Investasi Perbankan Syariah. (4) Bank dapat memiliki fitur yang berbeda dari fitur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fitur tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal fitur dimaksud disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau Pasal 3 ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru; b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu; c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), bagi BUS dan UUS dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), bagi BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Bank wajib menerapkan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara umum. (2) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Bank. (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank. (4) Bank wajib mengelola Aset yang Mendasari berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah untuk kepentingan Nasabah Investor dalam rangka pemenuhan fiduciary duties. (5) Ketentuan mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah wajib memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. (2) Selain kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur mengenai: a. mekanisme penilaian kesesuaian (suitability assessment) antara kebutuhan dan kemampuan Nasabah Investor dengan Produk Investasi Perbankan Syariah paling sedikit dengan melakukan profiling yang memastikan profil Nasabah Investor sesuai dengan tujuan investasi, toleransi risiko, profil keuangan, dan pengalaman investasi; b. standar pengungkapan (disclosure) Produk Investasi Perbankan Syariah; c. mekanisme penetapan Aset yang Mendasari yang akan ditawarkan kepada Nasabah Investor; dan d. pelaksanaan pengelolaan hubungan (engagement) dengan Nasabah Investor secara aktif dan berkala. (3) Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah wajib memastikan pemisahan atas pengelolaan dan pencatatan: a. dana Investasi dari dana simpanan dana pihak ketiga; dan b. Aset yang Mendasari dari aset produktif lain yang dikelola oleh Bank. (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemisahan perhitungan tingkat imbal hasil (rate of return) dana simpanan dari dana Investasi atas distribusi bagi hasil dari Aset yang Mendasari dengan aset produktif lain. (3) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah wajib memiliki kecukupan sistem pengendalian internal dalam rangka memastikan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk sistem informasi yang andal untuk penyusunan informasi keuangan Produk Investasi Perbankan Syariah.

Pasal 8

(1) Perhitungan aset tertimbang menurut risiko bagi Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai aset tertimbang menurut risiko Bank. (2) Bagi UUS penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah yang telah mencantumkan rencana pemisahan (spin-off) atau perubahan kegiatan usaha menjadi BUS dalam rencana bisnis bank dan/atau rencana korporasi bank, perhitungan aset tertimbang menurut risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai aset tertimbang menurut risiko BUS. (3) Perhitungan batas maksimum penyaluran dana Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana Bank. (4) Perhitungan kualitas Aset yang Mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset Bank. (5) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah mencatat pencadangan penurunan nilai sesuai jenis akad Aset yang Mendasari berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. (6) Dana Investasi dan Aset yang Mendasari tidak termasuk dalam komponen perhitungan Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah.

Pasal 9

(1) Perhitungan bobot risiko atas Aset yang Mendasari bagi Nasabah Investor yang merupakan lembaga jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan bobot risiko bagi masing-masing lembaga jasa keuangan. (2) Perhitungan batas maksimum Investasi bagi Nasabah Investor yang merupakan lembaga jasa keuangan menggunakan metode look-through approach yang dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi Aset yang Mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah. (3) Perhitungan kualitas aset atas Produk Investasi Perbankan Syariah bagi Nasabah Investor yang merupakan lembaga jasa keuangan menggunakan rasio Realisasi Pengembalian Investasi/Proyeksi Pengembalian Investasi (RPI/PPI), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Cadangan penurunan nilai Produk Investasi Perbankan Syariah menjadi beban Nasabah Investor yang merupakan lembaga jasa keuangan.

Pasal 10

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. (2) Bank wajib memastikan kesesuaian Nasabah Investor dengan Produk Investasi Perbankan Syariah yang ditawarkan Bank. (3) Bank wajib menyampaikan informasi Produk Investasi Perbankan Syariah kepada Nasabah Investor secara transparan. (4) Ketentuan mengenai penilaian kesesuaian Nasabah Investor dengan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian informasi Produk Investasi Perbankan Syariah kepada Nasabah Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

BAB Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 11

Koreksi

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (3), Bank dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru; b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu; c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), bagi BUS dan UUS dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), bagi BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. (6) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. (7) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13