Peraturan Badan Nomor 41-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan

PERBAN Nomor 41-pojk-05-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENETAPAN PENGELOLA STATUTER

Pasal 2

(1) OJK dapat melakukan penunjukan dan MENETAPKAN penggunaan Pengelola Statuter untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan. (2) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG di sektor jasa keuangan. (3) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula dilakukan apabila berdasarkan penilaian OJK, Lembaga Jasa Keuangan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham; b. penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c. Lembaga Jasa Keuangan telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha; d. Lembaga Jasa Keuangan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan; e. pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan; f. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau g. Lembaga Jasa Keuangan tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah. (4) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Komisioner berdasarkan usulan dari kepala eksekutif masing-masing sektor jasa keuangan. (5) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter untuk Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan atau dibentuk oleh Pemerintah hanya dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 3

(1) Pada saat penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh OJK maka: a. Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan; dan b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinyatakan nonaktif. (2) Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah: a. dilarang menjalankan wewenang dan fungsi selaku Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; b. wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya. (3) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama wewenang dan fungsinya diambil alih oleh Pengelola Statuter. (4) OJK dapat mengaktifkan kembali sebagian atau seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir. (5) Dalam hal OJK mengaktifkan kembali sebagian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir, OJK memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah. (6) Dalam hal OJK tidak mengaktifkan kembali seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, OJK memberikan perintah tertulis kepada Pengelola Statuter untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang baru sebelum penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

Pasal 4

(1) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berhak memperoleh remunerasi yang besarannya ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi yang diterima sebelum Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dinonaktifkan. (2) Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif ditunjuk menjadi Pengelola Statuter maka remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dimaksud berlaku ketentuan remunerasi bagi Pengelola Statuter.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA STATUTER

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah. (2) Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OJK mempunyai tugas: a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen; b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyusun rencana kerja yang paling sedikit memuat langkah-langkah penyelamatan yang akan dilakukan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut masih dapat diselamatkan; d. mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha Lembaga Jasa Keuangan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; e. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; f. mematuhi setiap perintah tertulis dari OJK mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Lembaga Jasa Keuangan; g. mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan; h. memberantas kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan; dan i. melaporkan kegiatannya kepada OJK. (3) Dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Statuter dapat menempuh langkah-langkah: a. menyelamatkan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu; b. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen; c. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Lembaga Jasa Keuangan yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan dan/atau kumpulan dana dari Konsumen yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen.

Pasal 7

(1) Pengelola Statuter dapat meminta pihak yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang memiliki informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan informasi dan/atau dokumen dimaksud kepada Pengelola Statuter. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan kepada Pengelola Statuter.

Pasal 8

(1) Pengelola Statuter berhak atas remunerasi. (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan antara lain kewajaran, kompleksitas permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan, dan ukuran aset dari Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1) Pengelola Statuter menyampaikan laporan bulanan Pengelola Statuter kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian adalah hari kerja berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai: a. hal-hal yang telah dilakukan selama periode pelaporan; b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa Keuangan selama periode pelaporan; c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya; d. langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah periode pelaporan; dan e. rekomendasi kepada OJK. (4) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta Pengelola Statuter untuk menyampaikan laporan di luar laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pengelola Statuter mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya kepada OJK.

Peraturan Badan Nomor 41-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15