Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur.
2. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Pembiayaan pada proyek Infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung Pembiayaan Infrastruktur,
termasuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
11. Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dilakukan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
12. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
a. pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
b. refinancing atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
c. pemberian Pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
d. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
e. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.
(2) Pembiayaan subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk pemberian Pembiayaan dengan kriteria:
a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pembiayaan yang ada;
dan
c. dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan debitur.
(3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan usaha berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mendapat penugasan dimaksud, yang memuat paling sedikit informasi mengenai dampak pelaksanaan tugas dari pemerintah terhadap:
a. kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
b. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:
a. pemberian dukungan kredit;
b. pemberian jasa konsultasi;
c. penyertaan modal dan/atau
d. upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.
(5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah atau dengan membentuk UUS.
(6) enyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan:
a. prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah);
b. tidak mengandung hal yang diharamkan;
c. dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 3
Pasal 4
(1) Infrastruktur yang menjadi objek Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
a. infrastruktur transportasi;
b. Infrastruktur jalan;
c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
d. infrastruktur air minum;
e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
i. infrastruktur ketenagalistrikan;
j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
k. infrastruktur konservasi energi;
l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
o. infrastruktur kawasan;
p. infrastruktur pariwisata;
q. infrastruktur kesehatan;
r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan;
s. infrastruktur perumahan rakyat;
t. infrastruktur bangunan negara; dan
u. infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf t yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Infrastruktur yang menjadi objek Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING
(1) Saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang dimiliki oleh pihak selain:
a. warga negara INDONESIA;
b. warga negara asing;
c. badan hukum INDONESIA;
d. badan hukum asing;
e. pemerintah pusat; dan/atau
f. pemerintah daerah.
(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur hanya melalui transaksi di bursa efek.
Pasal 7
(1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi senilai ekuitas pemegang saham.
(2) Ketentuan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Bagi pemegang saham yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi dan/atau penyertaan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:
a. penyetoran modal pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
b. pembelian saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
c. penambahan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 8
(1) Setiap PSP wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2) Calon PSP yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai PSP.
(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
Pasal 9
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
(2) Modal disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada:
a. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
b. bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
(3) Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang berasal dari:
a. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
b. pinjaman.
(4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha.
(5) Rencana peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada saat pengajuan izin usaha.
(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpotensi tidak terpenuhi karena kondisi
pasar, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan perubahan rencana peningkatan modal disetor pada rencana bisnis dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 10
(1) Kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Batasan kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa.
(3) Dalam hal Perusahaan membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena:
a. tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan dan ekuitas minimum; dan/atau
b. terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan, batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui.
(4) Dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 11
Pasal 12
(1) Setiap Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(1) Saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang dimiliki oleh pihak selain:
a. warga negara INDONESIA;
b. warga negara asing;
c. badan hukum INDONESIA;
d. badan hukum asing;
e. pemerintah pusat; dan/atau
f. pemerintah daerah.
(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur hanya melalui transaksi di bursa efek.
Pasal 7
(1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi senilai ekuitas pemegang saham.
(2) Ketentuan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Bagi pemegang saham yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi dan/atau penyertaan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:
a. penyetoran modal pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
b. pembelian saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
c. penambahan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 8
(1) Setiap PSP wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2) Calon PSP yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai PSP.
(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
(2) Modal disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada:
a. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
b. bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
(3) Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang berasal dari:
a. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
b. pinjaman.
(4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha.
(5) Rencana peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada saat pengajuan izin usaha.
(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpotensi tidak terpenuhi karena kondisi
pasar, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan perubahan rencana peningkatan modal disetor pada rencana bisnis dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(1) Kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Batasan kepemilikan asing pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa.
(3) Dalam hal Perusahaan membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena:
a. tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan dan ekuitas minimum; dan/atau
b. terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan, batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui.
(4) Dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki paling sedikit:
a. 3 (tiga) orang anggota Direksi;
b. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
c. 1 (satu) orang komisaris independen; dan
d. 1 (satu) orang anggota DPS bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
(2) Setiap Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
a. wajib menetap di INDONESIA; dan
b. dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.
(3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(4) Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain.
(5) Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain.
(6) Perangkapan jabatan bagi komisaris independen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang dilakukan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain dan/atau pada perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur.
(7) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jika anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang Pembiayaan Infrastruktur,
menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(8) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika:
a. anggota Dewan Komisaris selain komisaris independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 12
(1) Setiap Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
a. keuangan, administrasi, dan akuntansi;
b. pemasaran, Pembiayaan, dan investasi;
c. manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;
d. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
e. pengelolaan sistem informasi; dan
f. pengendalian fraud.
(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.
(3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
(4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki pegawai yang memiliki keahlian di bidang Pembiayaan Infrastruktur dan pembiayaan proyek.
(6) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib didukung paling sedikit sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.
Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen:
a. salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, paling sedikit harus memuat:
1. nama dan tempat kedudukan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. modal disetor;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
b. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir disertai dengan bukti, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
c. data Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:
1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi yang berkewarganegaraan asing;
2. daftar riwayat hidup;
3. surat pernyataan:
a) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; dan b) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan hukum dipailitkan; dan
4. fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu izin tetap (KITAP), dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi Direksi dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing;
d. data pemegang saham selain PSP, meliputi:
1. orang perseorangan, dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3;
2. badan hukum, dilampiri dengan:
a)
akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapatkan pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan peraturan di negara asal;
b) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan interim terakhir; dan c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi dari badan hukum yang bersangkutan.
3. Pemerintah, dilampiri dengan:
a) PERATURAN PEMERINTAH tentang penyertaan modal negara Republik INDONESIA untuk pendirian perusahaan di bidang Pembiayaan Infrastruktur, bagi pemerintah pusat; dan b) peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan di bidang Pembiayaan Infrastruktur, bagi pemerintah daerah.
e. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:
1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;
f. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk:
1. bukti setoran tunai dari pemegang saham;
2. rekening koran Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan
3. fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan pada:
a) bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
atau b) bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, serta masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
g. rencana bisnis untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
1. rencana Pembiayaan dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
2. proyeksi arus kas, posisi keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan operasional, dilengkapi dengan asumsi yang digunakan;
h. bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat:
1. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia;
2. sistem dan prosedur kerja;
3. daftar aset tetap dan inventaris;
4. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
5. contoh perjanjian atau akad Pembiayaan;
6. infrastruktur sistem informasi; dan
7. nomor pokok wajib pajak;
i. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham INDONESIA, bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing, paling sedikit memuat:
1. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
2. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;
j. fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
k. fotokopi pedoman Tata Kelola yang Baik.
Pasal 16
Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan bersamaan dengan permohonan
penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP dan/atau anggota DPS.
Pasal 17
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
b. pemeriksaan setoran modal;
c. analisis kelayakan atas rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g;
d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS; dan
e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Infrastruktur.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(4) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan pemberian izin usaha.
(5) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
Pasal 18
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang akan membuka kantor cabang wajib memenuhi persyaratan:
a. telah mencantumkan rencana pembukaan kantor cabang dalam rencana bisnis;
b. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2; dan
c. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pembukaan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembukaan, dengan melampirkan:
a. bukti penguasaan gedung kantor; dan
b. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama kepala cabang serta jumlah karyawan;
(3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dapat menjalankan semua jenis usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
b. menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri;
Pasal 20
Penutupan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan, dengan menyampaikan:
a. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari kantor cabang; dan
b. bukti pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan penyelesaian hak dan kewajiban dari kantor cabang.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menjalankan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk UUS.
(2) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
a. mengalokasikan modal kerja bagi UUS yang disisihkan secara terpisah;
b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA;
c. mempunyai pembukuan yang terpisah antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan UUS;
dan
d. mempunyai pimpinan UUS yang memenuhi persyaratan:
1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
2. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama;
3. mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang jasa keuangan syariah; dan
4. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sama.
(3) Untuk dapat membentuk UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib terlebih dahulu memperoleh izin pembentukan UUS melalui penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan:
a. salinan akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
1. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
dan
2. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
b. otokopi bukti setoran modal kerja UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin pembentukan UUS;
c. surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;
d. data pimpinan UUS, meliputi:
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
4. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
5. surat pernyataan yang menyatakan:
a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang sama; dan
6. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;
e. risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS;
f. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
g. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah dan contoh akad yang akan digunakan;
dan
h. rencana kerja UUS yang akan dibentuk, yang memuat paling sedikit:
1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. target penyaluran Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
3. sistem dan prosedur kerja;
4. jumlah dan susunan personalia; dan
5. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:
a) laporan posisi keuangan;
b) laporan laba rugi komprehensif; dan c) laporan arus kas, beserta asumsi yang digunakan.
(4) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 22
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap.
(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
b. pemeriksaan setoran modal kerja UUS;
c. analisis kelayakan atas rencana kerja UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h;
d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS; dan
e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Infrastruktur.
(3) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan:
a. MENETAPKAN keputusan pemberian izin pembentukan UUS; dan
b. melakukan pencatatan atas akad yang digunakan oleh UUS.
(4) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.
Pasal 23
UUS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal izin pembentukan UUS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 24
(1) Penutupan UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan, dengan menyampaikan:
a. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari kantor UUS yang paling kurang memuat langkah penyelesaian dan rincian waktu pelaksanaannya;
dan
b. bukti pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan penyelesaian hak dan kewajiban dari UUS.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas kelayakan rencana penyelesaian hak dan kewajiban UUS dan kelengkapan atas dokumen dalam rangka penutupan UUS.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memenuhi ketentuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin pembentukan UUS dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dimaksud.
(1) Untuk membiayai kegiatannya, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat memperoleh sumber pendanaan dari:
a. penerbitan surat berharga;
b. pinjaman yang bersumber dari:
1. pemerintah pusat;
2. pemerintah daerah;
3. pemerintah asing;
4. organisasi multilateral; dan
5. bank dan/atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri;
c. pinjaman subordinasi;
d. hibah; dan/atau
e. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah.
(3) Terhadap pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, termasuk memiliki:
a. kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
b. sistem pengendalian internal, yang memadai untuk kegiatan pendanaan.
Pasal 26
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
(2) Gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan:
a. surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a;
b. pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b; dan
c. pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dengan penyertaan.
(3) Pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan persyaratan sebagai berikut:
a. paling singkat berjangka 5 (lima) tahun;
b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
c. dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan pemberi pinjaman.
(4) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.
Pasal 27
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang melakukan penyertaan langsung kecuali pada:
a. perusahaan di sektor jasa keuangan; dan/atau
b. perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4. (2) Penyertaan langsung bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah wajib dilakukan dengan memenuhi Prinsip Syariah.
(3) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan.
(4) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didasarkan pada laporan keuangan audit terakhir.
(5) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat melakukan penyertaan.
(6) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur akan melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan langsung wajib dilakukan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, termasuk memiliki:
a. kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
b. sistem pengendalian internal, yang memadai untuk kegiatan penyertaan langsung.
Pasal 28
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menempatkan dana dalam bentuk deposito dan giro pada bank, Surat Utang Negara, Sertifikat Bank INDONESIA, efek berbentuk kontrak investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya dengan peringkat investasi paling kurang layak untuk investasi (investment grade) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat.
(2) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah.
(3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan dengan memenuhi prinsip kehati- hatian dan manajemen risiko, termasuk memiliki:
a. kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
b. sistem pengendalian internal, yang memadai untuk kegiatan penempatan dana.
(1) Untuk membiayai kegiatannya, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat memperoleh sumber pendanaan dari:
a. penerbitan surat berharga;
b. pinjaman yang bersumber dari:
1. pemerintah pusat;
2. pemerintah daerah;
3. pemerintah asing;
4. organisasi multilateral; dan
5. bank dan/atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri;
c. pinjaman subordinasi;
d. hibah; dan/atau
e. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah.
(3) Terhadap pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, termasuk memiliki:
a. kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
b. sistem pengendalian internal, yang memadai untuk kegiatan pendanaan.
Pasal 26
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
(2) Gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan:
a. surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a;
b. pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b; dan
c. pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dengan penyertaan.
(3) Pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan persyaratan sebagai berikut:
a. paling singkat berjangka 5 (lima) tahun;
b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
c. dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan pemberi pinjaman.
(4) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang melakukan penyertaan langsung kecuali pada:
a. perusahaan di sektor jasa keuangan; dan/atau
b. perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4. (2) Penyertaan langsung bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah wajib dilakukan dengan memenuhi Prinsip Syariah.
(3) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan.
(4) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didasarkan pada laporan keuangan audit terakhir.
(5) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat melakukan penyertaan.
(6) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur akan melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan langsung wajib dilakukan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, termasuk memiliki:
a. kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
b. sistem pengendalian internal, yang memadai untuk kegiatan penyertaan langsung.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menempatkan dana dalam bentuk deposito dan giro pada bank, Surat Utang Negara, Sertifikat Bank INDONESIA, efek berbentuk kontrak investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya dengan peringkat investasi paling kurang layak untuk investasi (investment grade) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat.
(2) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah.
(3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan dengan memenuhi prinsip kehati- hatian dan manajemen risiko, termasuk memiliki:
a. kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
b. sistem pengendalian internal, yang memadai untuk kegiatan penempatan dana.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
(3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, selain melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.
(4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.
(5) Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dan konsolidasi dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
b. profil risiko;
c. rentabilitas; dan
d. permodalan
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian Tingkat Kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 30
Penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan nonbank.
Pasal 31
(1) Penilaian terhadap faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang Baik oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(3) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a. keterbukaan;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kesetaraan dan kewajaran.
Pasal 32
(1) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang memuat paling sedikit:
a. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
b. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
c. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
d. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
e. kebijakan remunerasi; dan
f. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
(4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 33
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
(2) Penerapan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib diterapkan untuk:
a. risiko kredit;
b. risiko pasar;
c. risiko likuiditas;
d. risiko operasional;
e. risiko hukum;
f. risiko reputasi;
g. risiko strategis; dan
h. risiko kepatuhan.
(4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
Paragraf Kedua Mekanisme Penilaian
Pasal 34
(1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b merupakan penilaian terhadap:
a. risiko inheren; dan
b. kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dalam operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Penilaian terhadap risiko inheren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat penilaian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur paling sedikit:
a. kualitas piutang Pembiayaan;
b. cadangan piutang Pembiayaan; dan
c. BMPP.
Pasal 35
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah agar kualitas piutang Pembiayaan senantiasa baik.
Pasal 36
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib MENETAPKAN kualitas piutang Pembiayaan yang sama terhadap:
a. 1 (satu) debitur dengan beberapa Pembiayaan yang berbeda; dan/atau
b. 1 (satu) debitur yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menggunakan kualitas piutang Pembiayaan yang paling rendah.
Pasal 37
(1) Kualitas piutang Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:
a. prospek usaha debitur;
b. kinerja keuangan debitur; dan
c. kemampuan membayar debitur.
(2) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen:
a. potensi pertumbuhan usaha;
b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
e. upaya yang dilakukan debitur dalam memelihara lingkungan hidup.
(3) Penilaian terhadap kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen:
a. perolehan laba;
b. struktur permodalan;
c. arus kas; dan
d. sensitivitas terhadap risiko pasar
(4) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi komponen:
a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/bagi hasil/imbal hasil untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah;
b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
e. kesesuaian penggunaan dana; dan
f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
(5) Penilaian kualitas piutang Pembiayaan ditetapkan menjadi:
a. lancar;
b. dalam perhatian khusus;
c. kurang lancar;
d. diragukan; atau
e. macet.
(6) Penilaian kualitas piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian kualitas Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 38
(1) Kualitas piutang Pembiayaan yang dikategorikan sebagai Pembiayaan bermasalah terdiri atas piutang Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang memiliki Piutang Pembiayaan dengan kategori kualitas
Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan, lebih dari 5% (lima persen) dari total Pembiayaan.
Pasal 39
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan.
(2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan paling rendah:
a. 1% (satu persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
b. 5% (lima persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
c. 15% (lima belas persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
d. 50% (lima puluh persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan;
e. 100% (seratus persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
(3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan.
(4) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo Pembiayaan ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutang Pembiayaannya.
Pasal 40
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan sesuai standar akuntansi keuangan.
(2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan untuk penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Pasal 41
Pasal 42
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) debitur paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) kelompok debitur paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(3) Apabila Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.
(4) Jika debitur mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan yang meliputi:
a. debitur merupakan pengendali debitur lain;
b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa debitur;
c. debitur memiliki ketergantungan keuangan dengan debitur lain;
d. debitur menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban debitur lain jika debitur lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
dan/atau
e. dewan komisaris dan/atau direksi debitur menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada debitur lain, debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Ketentuan mengenai kelompok debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi:
a. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
b. holding Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk anak usahanya.
Pasal 43
Dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) merupakan ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan.
Pasal 44
Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf c memuat paling sedikit:
a. kinerja rentabilitas;
b. sumber rentabilitas; dan
c. kesinambungan rentabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 45
Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf d memuat paling sedikit:
a. tingkat kecukupan permodalan; dan
b. pengelolaan permodalan.
Pasal 46
(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
(2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dan aset yang disesuaikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan rasio permodalan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
(3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, selain melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.
(4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.
(5) Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dan konsolidasi dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
b. profil risiko;
c. rentabilitas; dan
d. permodalan
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian Tingkat Kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 30
Penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan nonbank.
(1) Penilaian terhadap faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang Baik oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(3) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a. keterbukaan;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kesetaraan dan kewajaran.
Pasal 32
(1) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang memuat paling sedikit:
a. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
b. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
c. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
d. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
e. kebijakan remunerasi; dan
f. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
(4) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
(2) Penerapan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib diterapkan untuk:
a. risiko kredit;
b. risiko pasar;
c. risiko likuiditas;
d. risiko operasional;
e. risiko hukum;
f. risiko reputasi;
g. risiko strategis; dan
h. risiko kepatuhan.
(4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
Paragraf Kedua Mekanisme Penilaian
Pasal 34
(1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b merupakan penilaian terhadap:
a. risiko inheren; dan
b. kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dalam operasional Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Penilaian terhadap risiko inheren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat penilaian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur paling sedikit:
a. kualitas piutang Pembiayaan;
b. cadangan piutang Pembiayaan; dan
c. BMPP.
Pasal 35
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah agar kualitas piutang Pembiayaan senantiasa baik.
Pasal 36
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib MENETAPKAN kualitas piutang Pembiayaan yang sama terhadap:
a. 1 (satu) debitur dengan beberapa Pembiayaan yang berbeda; dan/atau
b. 1 (satu) debitur yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menggunakan kualitas piutang Pembiayaan yang paling rendah.
Pasal 37
(1) Kualitas piutang Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:
a. prospek usaha debitur;
b. kinerja keuangan debitur; dan
c. kemampuan membayar debitur.
(2) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen:
a. potensi pertumbuhan usaha;
b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
e. upaya yang dilakukan debitur dalam memelihara lingkungan hidup.
(3) Penilaian terhadap kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen:
a. perolehan laba;
b. struktur permodalan;
c. arus kas; dan
d. sensitivitas terhadap risiko pasar
(4) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi komponen:
a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/bagi hasil/imbal hasil untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah;
b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
e. kesesuaian penggunaan dana; dan
f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
(5) Penilaian kualitas piutang Pembiayaan ditetapkan menjadi:
a. lancar;
b. dalam perhatian khusus;
c. kurang lancar;
d. diragukan; atau
e. macet.
(6) Penilaian kualitas piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian kualitas Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 38
(1) Kualitas piutang Pembiayaan yang dikategorikan sebagai Pembiayaan bermasalah terdiri atas piutang Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang memiliki Piutang Pembiayaan dengan kategori kualitas
Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan, lebih dari 5% (lima persen) dari total Pembiayaan.
Pasal 39
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan.
(2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan paling rendah:
a. 1% (satu persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
b. 5% (lima persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
c. 15% (lima belas persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
d. 50% (lima puluh persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan;
e. 100% (seratus persen) dari saldo piutang Pembiayaan yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
(3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan.
(4) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo Pembiayaan ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutang Pembiayaannya.
Pasal 40
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan sesuai standar akuntansi keuangan.
(2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan untuk penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Pasal 41
Pasal 42
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) debitur paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) kelompok debitur paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(3) Apabila Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.
(4) Jika debitur mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan yang meliputi:
a. debitur merupakan pengendali debitur lain;
b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa debitur;
c. debitur memiliki ketergantungan keuangan dengan debitur lain;
d. debitur menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban debitur lain jika debitur lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
dan/atau
e. dewan komisaris dan/atau direksi debitur menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada debitur lain, debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Ketentuan mengenai kelompok debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi:
a. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
b. holding Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk anak usahanya.
Pasal 43
Dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) merupakan ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan.
Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf c memuat paling sedikit:
a. kinerja rentabilitas;
b. sumber rentabilitas; dan
c. kesinambungan rentabilitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf d memuat paling sedikit:
a. tingkat kecukupan permodalan; dan
b. pengelolaan permodalan.
(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
(2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dan aset yang disesuaikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan rasio permodalan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas:
a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
b. laporan manajemen, dalam bentuk cetak dan salinan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan tahun takwim.
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan disusun dalam mata uang rupiah.
Pasal 48
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki UUS, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
wajib menyampaikan laporan bulanan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan nonbank.
Pasal 49
Pasal 50
(1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan perubahan:
a. anggota Direksi;
b. anggota Dewan Komisaris, dan/atau
c. anggota DPS, wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen alinan akta rapat umum pemegang saham mengenai pengangkatan anggota Direksi anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
Pasal 51
(1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan perubahan Pemegang Saham, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Pelaporan perubahan Pemegang Saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan
alinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
Pasal 52
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan perubahan.
(2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas:
a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
b. laporan manajemen, dalam bentuk cetak dan salinan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan tahun takwim.
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan disusun dalam mata uang rupiah.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki UUS, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
wajib menyampaikan laporan bulanan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan nonbank.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan dan/atau diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perubahan nama Perusahaan pembiayaan Infrastruktur;
b. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
c. pengurangan modal disetor; dan/atau
d. penambahan modal disetor.
(3) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen:
a. salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
b. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama baru dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(4) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus
disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.
(5) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.
(6) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
a. setoran tunai;
b. konversi saldo laba;
c. konversi pinjaman; dan/atau
d. dividen saham.
(7) Pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen:
a. salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
b. salinan akta risalah rapat umum Pemegang Saham;
c. bukti penambahan modal disetor, berupa:
1. fotokopi bukti setoran pelunasan modal disetor dari pemegang saham dan fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada:
a) bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau b) bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA
bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai;
2. laporan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk konversi saldo laba, konversi pinjaman, dan/atau dividen saham; dan
3. rencana bisnis tahunan dan langkah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam penggunaan penambahan modal disetor.
(8) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur merupakan perusahaan terbuka atau memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban penyampaian laporan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya berlaku jika terdapat perubahan PSP.
BAB Keempat
Perubahan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham
(1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan perubahan:
a. anggota Direksi;
b. anggota Dewan Komisaris, dan/atau
c. anggota DPS, wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen alinan akta rapat umum pemegang saham mengenai pengangkatan anggota Direksi anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
Pasal 51
(1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan perubahan Pemegang Saham, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Pelaporan perubahan Pemegang Saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan
alinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan perubahan.
(2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan.
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang:
a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat; dan/atau
b. menerbitkan surat sanggup bayar, kecuali sebagai jaminan atas penerbitan surat utang kepada pihak krediturnya.
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Untuk pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan berpedoman pada:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonbank; dan
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.
(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN status pengawasan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Status pengawasan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. status pengawasan 1;
b. status pengawasan 2; atau
c. status pengawasan 3.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan dalam status pengawasan 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b jika Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika rasio kecukupan modal sama dengan atau lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dan memenuhi:
a. rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% (lima persen) namun kurang dari 15% (lima belas persen) dari total piutang Pembiayaan;
b. tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan peringkat komposit 4;
dan/atau
c. tingkat kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan peringkat komposit 3, namun terdapat faktor dengan peringkat 4 atau peringkat 5.
(3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status pengawasan 2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Pemberitahuan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat penetapan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam status pengawasan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 57
(1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan dalam status pengawasan 2, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaksanakan langkah perbaikan sesuai tindakan pengawasan yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada ayat (1):
a. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, atau imbalan kepada pihak terkait;
b. tidak melakukan atau menunda distribusi dividen;
c. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d. Membatasi implementasi rencana pelaksanaan aktivitas baru;
e. tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, dan/atau penyediaan dana baru;
f. menjual sebagian aset dan/atau kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada pihak lain;
g. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
h. tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;
i. menutup jaringan kantor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
j. tindakan pengawasan lain.
Pasal 58
Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan dalam status pengawasan 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib:
a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
b. menyampaikan realisasi rencana tindak; dan/atau
c. melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 59
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan:
a. rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a; dan
b. daftar pihak terkait secara lengkap, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan dalam status pengawasan 2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b.
(2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur disertai jangka waktu penyelesaian.
(3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap.
(4) Dalam hal rencana tindak ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
(5) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib mengajukan revisi rencana tindak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan jika rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaksanakan rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 60
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, untuk posisi setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, realisasi rencana tindak wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(3) Realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a. permasalahan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
c. waktu pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
Pasal 61
(1) Dalam hal kondisi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan tidak lagi berada dalam status pengawasan 2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf
b. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 62
(1) Jika Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan dalam status pengawasan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf
c. (2) Dalam hal Perusahaan Pembiyaan Infrastruktur memenuhi kriteria:
a. rasio kecukupan modal kurang dari 10% (sepuluh persen);
b. rasio pembiayaan bermasalah secara neto (non performing financing/NPF net) sama dengan atau lebih dari 15% (lima belas persen) dari total piutang Pembiayaan; dan/atau
c. tingkat kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan peringkat komposit 5, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status pengawasan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Pemberitahuan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat penetapan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam status pengawasan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan
alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 63
(1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan dalam status pengawasan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melakukan langkah perbaikan sesuai tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk:
a. melakukan penambahan modal disetor;
b. melakukan penggabungan atau peleburan;
dan/atau
c. tidak melakukan perubahan kepemilikan tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah MENETAPKAN status pengawasan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam status pengawasan 2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) dinyatakan tetap berlaku.
Pasal 64
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam status pengawasan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
a. laporan keuangan terkini berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta rekening administratif;
b. rincian piutang Pembiayaan terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas;
c. peringkat komposit tingkat kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terkini;
d. informasi dan dokumen mengenai:
1. daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada pihak terkait; dan
2. informasi lain yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan; dan
e. laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan dalam status pengawasan 3.
(1) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang:
a. Bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena;
1. keputusan rapat umum pemegang saham;
2. berdasarkan penetapan pengadilan;
3. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
b. dikenai sanksi pencabutan izin usaha;
c. tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
d. melakukan penggabungan atau peleburan ke dalam Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain.
Pasal 66
Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau bubar karena jangka waktu berdirinya sudah berakhir, likuidator harus melaporkan hasil rapat umum pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rapat umum pemegang saham dilaksanakan, dilampiri dengan:
a. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang paling kurang memuat langkah penyelesaian dan rincian waktu pelaksanaannya; dan
b. bukti pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan penyelesaian hak dan kewajiban dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 67
(1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur bubar berdasarkan putusan pengadilan, likuidator atau penyelesai harus melaporkan pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilampiri dengan
keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan putusan pengadilan yang menyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 68
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan dari instansi berwenang.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilampiri dengan:
a. risalah rapat umum pemegang saham;
b. salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan dari instansi berwenang;
c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yang paling kurang memuat langkah penyelesaian dan rincian waktu pelaksanaannya; dan
d. bukti pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan penyelesaian hak dan kewajiban dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Pasal 69
(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, atau Pasal 68, Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas kelayakan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan kelengkapan atas dokumen persyaratan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, atau Pasal 68.
(3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, atau Pasal 68,
Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dan ayat (3), dan Pasal 21 ayat (2), wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai akibat dari pelaksanaan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Jangka waktu rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(2) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 71
Pasal 72
Pasal 73
(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
dan/atau
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.
(2) Penilaian kembali terhadap pihak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dan ayat (3), dan Pasal 21 ayat (2), wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai akibat dari pelaksanaan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Jangka waktu rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(2) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
dan/atau
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.
(2) Penilaian kembali terhadap pihak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(1) Izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Surat persetujuan pembentukan UUS yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan sebagai izin pembentukan UUS.
(3) Setiap persetujuan yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah disampaikan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
(4) PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah:
a. berkedudukan sebagai PSP; atau
b. telah menjabat sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap dapat menjadi PSP anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.
(5) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum yang bersangkutan dilakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(6) Kegiatan penyaluran Pembiayaan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Pembiayaan tersebut dan tidak dijadikan dasar perhitungan BMPP.
Ketentuan mengenai pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 77
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
(1) Untuk dapat melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf d, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus memenuhi persyaratan:
a. rencana untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur dimaksud telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
b. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2;
c. memenuhi ketentuan gearing ratio; dan
d. tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang akan melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
a. mekanisme;
b. penerapan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko;
c. analisis prospek usaha;
d. hak dan kewajiban para pihak; dan
e. contoh perjanjian yang akan digunakan, dari kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang akan ditawarkan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
c. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur, yang diajukan.
(5) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui,
Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN keputusan persetujuan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki paling sedikit:
a. 3 (tiga) orang anggota Direksi;
b. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
c. 1 (satu) orang komisaris independen; dan
d. 1 (satu) orang anggota DPS bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
(2) Setiap Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:
a. wajib menetap di INDONESIA; dan
b. dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.
(3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(4) Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain.
(5) Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain.
(6) Perangkapan jabatan bagi komisaris independen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang dilakukan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain dan/atau pada perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur.
(7) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jika anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang Pembiayaan Infrastruktur,
menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(8) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika:
a. anggota Dewan Komisaris selain komisaris independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi BMPP kepada pihak terkait paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
b. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur bertindak sebagai pengendali;
c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
2. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
i. badan usaha di mana:
1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi BMPP kepada pihak terkait paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
b. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur bertindak sebagai pengendali;
c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
2. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
i. badan usaha di mana:
1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan dan/atau diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perubahan nama Perusahaan pembiayaan Infrastruktur;
b. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
c. pengurangan modal disetor; dan/atau
d. penambahan modal disetor.
(3) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen:
a. salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
b. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama baru dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
(4) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus
disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.
(5) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang.
(6) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
a. setoran tunai;
b. konversi saldo laba;
c. konversi pinjaman; dan/atau
d. dividen saham.
(7) Pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen:
a. salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
b. salinan akta risalah rapat umum Pemegang Saham;
c. bukti penambahan modal disetor, berupa:
1. fotokopi bukti setoran pelunasan modal disetor dari pemegang saham dan fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada:
a) bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau b) bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di INDONESIA
bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai;
2. laporan keuangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk konversi saldo laba, konversi pinjaman, dan/atau dividen saham; dan
3. rencana bisnis tahunan dan langkah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam penggunaan penambahan modal disetor.
(8) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur merupakan perusahaan terbuka atau memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban penyampaian laporan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya berlaku jika terdapat perubahan PSP.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) dan ayat (6), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf u, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (2), ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat
(1), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) dan ayat
(3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 56 ayat (4), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), dan ayat (5), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (4), Pasal 64, Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(6), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2), Pasal 4 ayat (1) huruf u, dan Pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda
administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24 ayat
(1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat
(1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat
(1) dan ayat (5), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diperbaiki, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(5) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(1), Pasal 59 ayat (6), dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; dan
c. pencabutan izin usaha.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 1 (satu) bulan;
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Perusahaan Pembiayaan Inftrastruktur yang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang melakukan kegiatan usaha.
(6) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(7) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau Perusahaan Pembiayaan Inftrastruktur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(1), Pasal 59 ayat (6), dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; dan
c. pencabutan izin usaha.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama 1 (satu) bulan;
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Perusahaan Pembiayaan Inftrastruktur yang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang melakukan kegiatan usaha.
(6) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(7) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau Perusahaan Pembiayaan Inftrastruktur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.