Peraturan Badan Nomor 9-pojk-05-2021 Tahun 2021 tentang PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

PERBAN Nomor 9-pojk-05-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. 2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun. 3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun. 4. Tingkat Kesehatan LJKNB adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan. 5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB. 6. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 7. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi atau Dewan Komisaris, dan/atau memengaruhi tindakan Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransian.

BAB II

KRITERIA STATUS PENGAWASAN LJKNB

Pasal 4

Koreksi

(1) Penetapan LJKNB dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria: a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat) atau Peringkat Komposit 5 (lima); b. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 3 (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima); atau c. memenuhi paramater kuantitatif. (2) Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif: 1. tingkat solvabilitas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 120% (seratus dua puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ minimum berbasis risiko; 2. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau 3. rasio kecukupan investasi lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); b. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif: 1. kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); 2. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau 3. umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan; c. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif: 1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau 2. umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan; d. bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif: 1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); 2. untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau 3. rasio penurunan peserta selama 1 (satu) tahun lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan e. bagi lembaga pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif: 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau 2. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 5

Pasal 6

(1) LJKNB dengan status pengawasan intensif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Apabila jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan LJKNB masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh LJKNB. (4) Apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN peningkatan status pengawasan LJKNB. (5) Bagi LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jangka waktu status pengawasan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. (6) Apabila jangka waktu LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus. (7) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.

BAB Kesatu

LJKNB dengan Status Pengawasan Intensif

Pasal 4

Koreksi

BAB Kedua

LJKNB dengan Status Pengawasan Khusus

Pasal 5

Koreksi

(1) Penetapan LJKNB dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jika memenuhi kriteria: a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 (lima); atau b. memenuhi paramater kuantitatif. (2) Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif: 1. tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ minimum berbasis risiko; 2. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau 3. rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); b. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif: 1. kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); 2. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau 3. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan; c. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif: 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau 2. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan; d. bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif: 1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); 2. untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun, selama dua tahun berturut-turut memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau 3. rasio penurunan peserta selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan e. bagi lembaga pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif: 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau 2. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen).

BAB III

TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada Direksi dan Komisaris LJKNB, dengan disertai: a. alasan penetapan status pengawasan; dan b. tindakan pengawasan. (2) LJKNB dengan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. menghapusbukukan piutang pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian lembaga pembiayaan dengan modal lembaga pembiayaan; b. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait; c. menunda atau tidak melakukan distribusi laba; d. memperkuat permodalan melalui setoran modal; e. meminta komitmen pendiri dana pensiun untuk melakukan pembayaran iuran kepada dana pensiun; f. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak terkait yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; g. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; h. membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru; i. menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas LJKNB kepada LJKNB dan/atau pihak terkait; j. mengalihkan portofolio produk kepada LJKNB lain yang sejenis; k. tidak melakukan penerbitan surat utang tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; l. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor; m. tidak melakukan kegiatan tertentu; n. melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan LJKNB lain yang sejenis; o. mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LJKNB; p. menempatkan pengelola statuter; dan/atau q. tindakan pengawasan lain. (4) Tindakan pengawasan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Dalam hal LJKNB dengan status pengawasan normal dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada LJKNB. (2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap potensi atau permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB. (3) LJKNB wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan. (4) LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Tata cara penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 10

(1) Dalam hal LJKNB ditetapkan status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus yang disebabkan adanya permasalahan permodalan/pendanaan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau pemberi kerja wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan/pendanaan. (2) Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak LJKNB ditetapkan dalam status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus. (3) Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan kemampuan LJKNB untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, kualitas pendanaan, dan/atau modal sendiri terhadap modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Rencana perbaikan permodalan/pendanaan dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak rencana perbaikan permodalan/pendanaan diterima secara lengkap. (5) Dalam hal rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau pemberi kerja wajib mengajukan penyesuaian rencana perbaikan permodalan/pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.

Pasal 11

(1) LJKNB wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 9 ayat (4); dan/atau b. realisasi rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya. (2) Realisasi rencana tindak dan/atau realisasi rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. permasalahan LJKNB; b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh LJKNB; dan c. waktu pelaksanaan perbaikan.

Pasal 12

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai: a. kondisi LJKNB semakin memburuk; b. terdapat kegiatan usaha tertentu yang menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi LJKNB; dan/atau c. terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh: 1. Direksi; 2. Dewan Komisaris; 3. dewan pengawas syariah; dan/atau 4. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap LJKNB dengan status pengawasan khusus. (2) Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau pemberi kerja disertai dengan jangka waktu pembatasan kegiatan usaha tertentu.

Pasal 13

(1) Pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diumumkan pada situs web Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengumuman pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu; dan b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh LJKNB dan/atau larangan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) LJKNB yang dikenai pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib: a. menghentikan kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan; dan b. memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan. (2) Penghentian kegiatan usaha tertentu dan pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam hal kondisi LJKNB membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, LJKNB ditetapkan tidak lagi berada dalam status pengawasan intensif dan pengawasan khusus. (2) Penetapan perubahan status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris LJKNB.

Pasal 16

LJKNB dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan, jika berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa: a. batas waktu status pengawasan khusus berakhir; dan b. LJKNB masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 17

(1) Dalam hal LJKNB dengan status pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LJKNB. (2) Pencabutan izin usaha LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada: a. Direksi; b. Dewan Komisaris; dan c. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja. (3) Pencabutan izin usaha LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan.

(1) LJKNB dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib: a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi; b. menyampaikan realisasi rencana tindak; dan c. melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib: a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi; b. menyampaikan realisasi rencana tindak; c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; d. menyampaikan laporan keuangan terkini; e. menyampaikan rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas; f. menyampaikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang terkini; g. menyampaikan laporan struktur terkini kelompok usaha terkait LJKNB, termasuk badan hukum pemegang saham LJKNB sampai dengan kepemilikan terakhir; h. menyampaikan laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan i. melakukan tindakan lain dan/atau menyampaikan informasi dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi LJKNB disertai jangka waktu penyelesaian. (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak rencana tindak diterima secara lengkap. (5) Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan, LJKNB wajib mengajukan penyesuaian rencana tindak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan LJKNB dengan status pengawasan khusus.

Peraturan Badan Nomor 9-pojk-05-2021 Tahun 2021 tentang PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21