Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Ja…

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. penawaran umum dan transaksi efek; b. pengelolaan investasi; c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 2. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 3. Laporan Insidental adalah laporan yang disusun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu. 4. Pelapor adalah Pihak yang menjalankan kegiatan di sektor Pasar Modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pelapor menyusun dan menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. bursa efek; b. lembaga kliring dan penjaminan; c. lembaga penyimpanan dan penyelesaian; d. penyelenggara pasar; e. penyelenggara pasar alternatif; f. lembaga pendanaan efek; g. lembaga penilaian harga efek; h. penyelenggara dana perlindungan pemodal; i. penyelenggara layanan administrasi prinsip mengenali nasabah; j. perusahaan efek; k. penyelenggara penilaian; l. bank kustodian; m. wali amanat; n. penyelenggara layanan urun dana; o. penerbit efek beragun aset surat partisipasi; p. direksi dan/atau dewan komisaris pada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf o; q. akuntan publik; dan r. Pihak lain yang diwajibkan menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Ketentuan mengenai pedoman penyampaian Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1) Pelapor wajib menatausahakan Laporan Insidental untuk kepentingan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan Insidental yang disampaikan Pelapor melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Insidental yang disimpan oleh Pelapor. (3) Dalam hal terdapat perbedaan informasi dalam Laporan Insidental yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi yang disimpan oleh Pelapor, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu Laporan Insidental yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat kesalahan isian berupa data dan/atau informasi yang disampaikan dalam Laporan Insidental setelah batas waktu penyampaian Laporan Insidental, Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Kesalahan isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari temuan Pelapor dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal terdapat kesalahan isian dalam Laporan Insidental berdasarkan temuan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai kesalahan isian dalam Laporan Insidental secara tertulis: a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. secara luring. (4) Dalam hal terdapat pemberitahuan mengenai kesalahan isian dalam Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau terdapat kesalahan isian dalam Laporan Insidental berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan koreksi Laporan Insidental kepada Pelapor: a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. secara luring.

Pasal 6

(1) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan koreksi Laporan Insidental dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN batas waktu penyampaian koreksi Laporan Insidental yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permintaan koreksi Laporan Insidental kepada Pelapor.

Pasal 7

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan setelah memperoleh hak akses pengguna dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pelapor mengajukan permohonan untuk memperoleh hak akses pengguna Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah Pelapor memperoleh izin usaha, surat pencatatan, surat tanda terdaftar, atau surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal: a. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring belum dapat digunakan; dan/atau b. hak akses pengguna untuk penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental pada tanggal Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental sehingga Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis dan disampaikan: a. secara langsung kepada Pelapor; b. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau d. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Pelapor bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui: a. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan. (4) Pelapor menyampaikan kembali Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan teratasi atau terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

(1) Dalam hal Pelapor mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental sampai dengan batas waktu penyampaian, Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar. (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan Pasar Modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon terkait. (3) Dalam hal Pelapor mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN penundaan batas waktu penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental. (4) Pelapor yang memperoleh penundaan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Penundaan batas waktu penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan sampai dengan keadaan kahar telah teratasi atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Insidental karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan kembali Laporan Insidental. (2) Pelapor menyampaikan kembali Laporan Insidental atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan/atau Pasal 11 ayat (4), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 14

Koreksi

Pelapor wajib memberikan informasi dan/atau data berupa dokumen terkait Laporan Insidental yang diminta kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 16

Koreksi

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

Koreksi

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Laporan Insidental yang berlaku bagi Pelapor sebagaimana diatur dalam: a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beserta Peraturan Nomor III.C.6 yang merupakan lampirannya; b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-28/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek beserta Peraturan Nomor III.A.11 yang merupakan lampirannya; c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek beserta Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan lampirannya; d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5632); e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5633); f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2016 tentang Laporan Bursa Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 5967, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5967); g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5968); h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5969); i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5975); j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6126); k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6231); l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6315); m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6739); n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6747); o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 36/OJK); p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 17/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 42/OJK); q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 26/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 50/OJK); r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 19/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 87/OJK); s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 28/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 96/OJK); t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 44/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 112/OJK); u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 17/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 147/OJK); v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 151/OJK); w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 154/OJK); x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 155/OJK); dan y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2026 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 192/OJK), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2026 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ FRIDERICA WIDYASARI DEWI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20