Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 2 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. 3. Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Anggota Polri, adalah Pegawai Negeri Pada Polri. 4. Calon Anggota Polri adalah Warga Negara INDONESIA yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi Anggota Polri.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA POLRI

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerimaan Anggota Polri dilaksanakan untuk merekrut Calon Anggota Polri guna mengisi golongan kepangkatan: a. perwira Polri; b. bintara Polri; dan c. tamtama Polri. (2) Penerimaan Anggota Polri dalam golongan kepangkatan perwira Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pendidikan pada: a. Akademi Kepolisian; dan b. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. (3) Penerimaan Anggota Polri dalam golongan kepangkatan perwira Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk pangkat Inspektur Polisi Dua. (4) Penerimaan Anggota Polri dalam golongan kepangkatan bintara Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk pangkat Brigadir Polisi Dua. (5) Penerimaan Anggota Polri dalam golongan kepangkatan tamtama Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk pangkat Bhayangkara Dua.

Pasal 4

(1) Penerimaan Anggota Polri dilaksanakan berdasarkan perencanaan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan: a. jumlah Anggota Polri yang dibutuhkan; b. kompetensi personel yang dibutuhkan; dan c. anggaran yang dibutuhkan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kesetaraan gender. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kapolri.

Pasal 5

(1) Penerimaan Anggota Polri dilakukan melalui: a. penerimaan umum; b. penerimaan proaktif; dan c. penerimaan kompetensi khusus. (2) Penerimaan proaktif dan penerimaan kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan ketetapan Kapolri.

Pasal 6

(1) Penerimaan Anggota Polri terdiri atas tahapan: a. pengumuman; b. pendaftaran; c. seleksi; dan d. sidang penetapan kelulusan. (2) Tahapan penerimaan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan teknologi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kapolri.

Pasal 7

(1) Tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan penyampaian informasi penerimaan Anggota Polri kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik. (2) Dalam tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sosialisasi penerimaan Anggota Polri. (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Anggota Polri pada tingkat: a. Markas Besar Polri; b. Kepolisian Daerah; c. Kepolisian Resor; dan d. Kepolisian Sektor. (4) Pengumuman penerimaan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat: a. waktu pendaftaran; b. tempat pendaftaran; c. persyaratan; d. tata cara pendaftaran; e. tahapan seleksi; dan f. lama pendidikan.

Pasal 8

(1) Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan mendaftar sebagai Calon Anggota Polri yang dilaksanakan melalui layanan digital Polri. (2) Calon Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan umum: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara INDONESIA; c. setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi Anggota Polri; f. sehat jasmani dan rohani; dan g. tidak pernah dipidana dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan tindak pidana hukum. (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Polri harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 9

(1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan: a. pemeriksaan administrasi; b. pemeriksaan kesehatan; c. pemeriksaan psikologi; d. penelusuran mental kepribadian; e. pengujian akademik; dan f. pengujian kemampuan jasmani dan pemeriksaan anthropometrik. (2) Khusus untuk penerimaan golongan perwira Polri melalui pendidikan Akademi Kepolisian, selain tahapan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pemeriksaan penampilan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kapolri. (3) Kegiatan seleksi Calon Anggota Polri dilaksanakan dengan sistem gugur dan/atau sistem ranking. (4) Hasil kegiatan seleksi diumumkan secara langsung, terbuka dan menggunakan sarana teknologi. (5) Standar kelulusan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, ditetapkan oleh Kapolri.

Pasal 10

(1) Tahapan sidang penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan untuk MENETAPKAN Calon Anggota Polri yang lulus seleksi. (2) Sidang penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. panitia pusat; dan b. panitia daerah. (3) Panitia pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menentukan kuota pusat dan daerah serta kelulusan Calon Anggota Polri tingkat pusat. (4) Panitia daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menentukan kelulusan Calon Anggota Polri tingkat daerah.

Pasal 11

(1) Penerimaan Anggota Polri dilaksanakan oleh panitia penerimaan Anggota Polri. (2) Panitia penerimaan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. panitia pusat; b. sub panitia pusat; c. panitia daerah; d. sub panitia daerah; dan e. panitia bantuan penerimaan. (3) Panitia penerimaan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan: a. Keputusan Kapolri, untuk panitia pusat, sub panitia pusat, dan ketua panitia daerah; dan b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah, untuk panitia daerah, sub panita daerah, dan panitia bantuan penerimaan. (4) Panitia penerimaan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 12

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam pelaksanaan tugas dapat melibatkan ahli dari kementerian/lembaga terkait sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 13

Panitia pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas: a. melaksanakan pengumuman dan sosialisasi penerimaan Anggota Polri; b. memberikan petunjuk kepada panitia penerimaan Anggota Polri di tingkat daerah; c. menentukan sistem penilaian, pemeriksaan, dan pengujian serta standar kelulusan; d. mengatur jadwal waktu dan tahapan penerimaan Anggota Polri; e. menyiapkan materi pemeriksaan psikologi; f. menunjuk tim pembuat soal akademik seleksi tingkat daerah dan tingkat pusat dari akademisi; dan g. melaksanakan seleksi penerimaan golongan perwira Polri di tingkat pusat.

Pasal 14

(1) Sub panitia pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas: a. melaksanakan pengumuman dan sosialisasi penerimaan Anggota Polri; b. menerima pendaftaran; c. melaksanakan pemeriksaan administrasi awal; d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan; e. melaksanakan pemeriksaan psikologi; f. melaksanakan penelusuran mental kepribadian; g. melaksanakan pengujian akademik; h. melaksanakan pengujian kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan anthropometrik; i. melaksanakan pemeriksaan administrasi akhir; j. melaksanakan sidang terbuka; k. membentuk tim konseling untuk memberikan pelayanan kepada peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus; l. menyiapkan laporan pelaksanaan dan melaporkan hasil sidang kelulusan tingkat sub panitia pusat ke panitia pusat; m. mengirim calon perwira Polri yang dinyatakan lulus terpilih sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat; n. menjabarkan kebijakan seleksi yang telah ditetapkan oleh panitia pusat; o. menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan terkait proses penerimaan Anggota Polri; dan p. melaporkan kepada panitia pusat tentang permasalahan yang dihadapi sub panitia pusat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub panitia pusat mempunyai wewenang: a. menentukan kelulusan Calon Anggota Polri; dan b. melibatkan pemeriksa internal dan/atau pemeriksa eksternal sesuai keahliannya untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan/pengujian. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sub panitia pusat bertanggung jawab kepada panitia pusat.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Sub panitia daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas: a. menerima pendaftaran calon bintara dan tamtama Polri; b. melaksanakan pemeriksaan administrasi awal; c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan pertama; d. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pemeriksaan psikologi; e. melaksanakan penelusuran mental kepribadian; f. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kedua termasuk kesehatan jiwa; g. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pengujian akademik; h. melaksanakan pengujian kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan anthropometrik; i. melaksanakan pemeriksaan administrasi akhir; j. melaksanakan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir tingkat sub panitia daerah untuk seleksi calon bintara dan tamtama Polri; k. memberikan konseling kepada peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus; l. menyiapkan laporan pelaksanaan dan melaporkan hasil sidang kelulusan tingkat sub panitia daerah ke panitia daerah; m. mengirim calon bintara dan tamtama Polri yang dinyatakan lulus terpilih sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan ke panitia daerah; n. menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan terkait proses penerimaan Anggota Polri; dan o. melaporkan kepada panitia daerah tentang permasalahan yang dihadapi sub panitia daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub panitia daerah mempunyai wewenang: a. menentukan kelulusan calon bintara dan tamtama Anggota Polri dengan memedomani petunjuk dan arahan panitia pusat; dan b. melibatkan pemeriksa internal dan/atau pemeriksa eksternal sesuai keahliannya untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan/pengujian. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sub panitia daerah bertanggung jawab kepada panitia daerah.

Pasal 17

(1) Panitia bantuan penerimaan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas: a. melaksanakan pengumuman dan sosialisasi penerimaan Anggota Polri; b. menerima pendaftaran dan/atau verifikasi; c. melaksanakan pemeriksaan administrasi awal; d. melaporkan jumlah pendaftar dan hasil pemeriksaan administrasi awal yang dinyatakan lulus kepada ketua panitia daerah; e. mengirim peserta seleksi beserta berkas administrasi yang dinyatakan lulus di tingkat panitia bantuan penerimaan Anggota Polri ke panitia daerah untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya; dan f. melaporkan kepada ketua panitia daerah tentang permasalahan yang dihadapi panitia bantuan penerimaan Anggota Polri terkait dengan proses Penerimaan Anggota Polri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia bantuan penerimaan Anggota Polri mempunyai wewenang: a. menentukan kelulusan peserta pada tahap pemeriksaan administrasi awal; dan b. menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada ketua panitia daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), panitia bantuan penerimaan Anggota Polri bertanggung jawab kepada panitia daerah.

BAB Kedua

Tahapan Penerimaan Anggota Polri

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Panitia Penerimaan Anggota Polri

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam pelaksanaan tugas dapat melibatkan ahli dari kementerian/lembaga terkait sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

PENGAWASAN PENERIMAAN ANGGOTA POLRI

Pasal 18

Koreksi

(1) Pengawasan penerimaan Anggota Polri merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan penerimaan Anggota Polri. (2) Pengawasan penerimaan Anggota Polri dilakukan oleh: a. pengawas internal; dan b. pengawas eksternal.

Pasal 19

Koreksi

(1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh: a. pejabat pengemban fungsi pengawasan; b. pejabat pengawas informasi dan telematika; dan c. pejabat pengemban fungsi pengamanan. (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan surat perintah: a. Kapolri untuk tingkat panitia pusat dan sub panitia pusat; dan b. Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat panitia daerah dan sub panitia daerah.

Pasal 20

(1) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh instansi/lembaga yang berbadan hukum. (2) Pengawas eksternal instansi/kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas surat perintah melaksanakan tugas dari Kapolri atau Kepala Kepolisian Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bertugas paling banyak 2 (dua) kali dalam proses penerimaan Anggota Polri. (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan berdasarkan panduan kegiatan pengawasan penerimaan Anggota Polri. (5) Panduan kegiatan pengawasan penerimaan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 21

(1) Pengawas internal dan eksternal melaporkan hasil kegiatan pengawasan penerimaan Anggota Polri kepada: a. Kapolri untuk tingkat panitia pusat dan sub panitia pusat; dan b. Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat panitia daerah dan sub panitia daerah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan setiap tahapan kegiatan proses penerimaan Anggota Polri; dan b. laporan pada saat ditemukan penyimpangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara: a. lisan; dan b. tertulis.

Pasal 22

Pengawas internal dan pengawas eksternal dilarang melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan Anggota Polri dalam pelaksanaan penerimaan Anggota Polri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Koreksi

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 253); dan b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1767), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2026 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Œ LISTYO SIGIT PRABOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж Paraf: 1. Konseptor/Karojianstra SSDM Polri:…… 2. As SDM Kapolri :…… 3. Kadivkum Polri : …… 4. Kasetum Polri: …… 5. Irwasum Polri : …... 6. Wakapolri : ……. LAMPIRAN I PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PANITIA PENERIMAAN ANGGOTA POLRI 1. Susunan Keanggotaan a. Susunan keanggotaan panitia pusat terdiri dari: 1) Ketua : Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia; 2) Wakil Ketua : Kepala Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri; 3) Pengawas : 1. Inspektur Pengawas Umum Polri; 2. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri; 4) Sekretaris : Kepala Bagian Penyediaan Personel Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri; 5) Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Staf Sumber Daya Manusia Polri; dan 6) Anggota : Pegawai Negeri Pada Polri yang ditunjuk. b. Susunan keanggotaan sub panitia pusat terdiri dari: 1) Ketua : Kepala Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri; 2) Wakil Ketua : Kepala Bagian Penyediaan Personel Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri; 3) Sekretaris : Kepala Subbagian Penerimaan Bagian Penyediaan Personel Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri; 4) Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Staf Sumber Daya Manusia Polri; dan 5) Anggota : Pegawai Negeri Pada Polri yang ditunjuk. c. Susunan keanggotaan panitia daerah terdiri dari: 1) Ketua : Kepala Kepolisian Daerah; 2) Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Daerah; 3) Pengawas : 1. Inspektur Pengawasan Daerah; 2. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah; 4) Ketua Pelaksana : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah; 5) Sekretaris : Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah; 6) Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah; dan 7) Anggota : Pegawai Negeri Pada Polri yang ditunjuk. d. Susunan keanggotaan sub panitia daerah terdiri dari: 1) Ketua : Kepala Kepolisian Daerah; 2) Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Daerah; 3) Ketua Pelaksana : Pejabat Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor yang berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Ajun Komisaris Besar Polisi; 4) Wakil Ketua Pelaksana : Pejabat Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau Komisaris Polisi; 5) Sekretaris : Pejabat Kepolisian Daerah berpangkat Komisaris Polisi atau Ajun Komisaris Polisi; e. Susunan keanggotaan panitia bantuan penerimaan anggota Polri terdiri dari: 1) Ketua : Kepala Kepolisian Resor; 2) Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resor; 3) Pengawas : Kepala Seksi Propam Kepolisian Resor; 4) Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor; 5) Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Kepolisian Resor; dan 6) Anggota : Pegawai Negeri Pada Polri yang ditunjuk. 2. Tugas dan Wewenang Panitia a. Panitia Pusat TUGAS WEWENANG 1) melaksanakan pengumuman dan sosialisasi penerimaan anggota Polri; 2) memberikan petunjuk kepada panitia penerimaan anggota Polri di tingkat daerah; 3) menentukan sistem penilaian, pemeriksaan, dan pengujian serta standar kelulusan; 4) mengatur jadwal waktu dan tahapan penerimaan anggota Polri; 5) menyiapkan materi pemeriksaan psikologi; 6) menunjuk tim pembuat soal akademik seleksi tingkat daerah dan tingkat pusat dari akademisi; dan 7) melaksanakan seleksi penerimaan Perwira Polri di tingkat pusat. 1) merumuskan kebijakan seleksi penerimaan calon anggota Polri; 2) menentukan persyaratan penerimaan calon anggota Polri; 3) menentukan standar kelulusan; 4) menentukan kuota kirim peserta seleksi tingkat pusat 5) menentukan kuota didik calon anggota Polri; 6) menentukan kelulusan calon anggota Polri; dan 7) melibatkan pemeriksa internal dan/atau pemeriksa eksternal sesuai keahliannya untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan/pengujian. b. Sub Panitia Pusat TUGAS WEWENANG 1) melaksanakan pengumuman dan sosialisasi penerimaan anggota Polri; 2) menerima pendaftaran; 3) melaksanakan pemeriksaan administrasi awal; 4) melaksanakan pemeriksaan kesehatan; 5) melaksanakan pemeriksaan psikologi; 6) melaksanakan penelusuran mental kepribadian; 7) melaksanakan pengujian akademik; 8) melaksanakan pengujian kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan anthropometrik; 9) melaksanakan pemeriksaan administrasi akhir; 1) menentukan kelulusan calon anggota Polri; dan 2) melibatkan pemeriksa internal dan/atau pemeriksa eksternal sesuai keahliannya untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan/pengujian. 10) melaksanakan sidang terbuka; 11) membentuk tim konseling untuk memberikan pelayanan kepada peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus; 12) menyiapkan laporan pelaksanaan dan melaporkan hasil sidang kelulusan tingkat sub panitia pusat ke Panitia Pusat; 13) mengirim calon Perwira Polri yang dinyatakan lulus terpilih sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan, untuk mengikuti seleksi tingkat pusat. 14) menjabarkan kebijakan seleksi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pusat; 15) menerima dan menindaklanjuti laporan atau komplain terkait proses penerimaan anggota Polri; dan 16) melaporkan kepada Panitia Pusat tentang permasalahan yang dihadapi Sub Panitia Pusat. c. Panitia Daerah TUGAS WEWENANG 1) melaksanakan pengumuman dan sosialisasi penerimaan anggota Polri; 2) menerima pendaftaran; 3) melaksanakan pemeriksaan administrasi awal; 4) melaksanakan pemeriksaan kesehatan pertama; 5) melaksanakan pemeriksaan psikologi; 6) menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pemeriksaan psikologi; 7) melaksanakan penelusuran mental kepribadian; 8) melaksanakan pemeriksaan kesehatan kedua termasuk kesehatan jiwa; 9) melaksanakan pengujian akademik; menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pengujian akademik 1) membentuk sub panitia daerah guna memudahkan proses pendaftaran dan seleksi; 2) membentuk panitia bantuan penerimaan anggota Polri yang berkedudukan di Kepolisian Resor untuk memudahkan proses pendaftaran; 3) melibatkan pemeriksa internal dan/atau pemeriksa eksternal sesuai keahliannya untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan/pengujian; dan 4) menentukan kelulusan calon anggota Polri. 10) melaksanakan pengujian kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan Anthropometrik; 11) melaksanakan pemeriksaan administrasi akhir; 12) melaksanakan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir tingkat daerah untuk seleksi calon Bintara dan Tamtama Polri; 13) melaksanakan sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah untuk seleksi calon Perwira Polri; 14) memberikan konseling kepada peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus; 15) menyiapkan laporan pelaksanaan dan melaporkan hasil sidang kelulusan tingkat daerah ke panitia pusat; 16) mengirim calon perwira Polri yang dinyatakan lulus terpilih sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan, untuk mengikuti seleksi tingkat pusat; 17) mengirim calon bintara dan tamtama Polri yang dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti pendidikan pembentukan anggota Polri; 18) menjabarkan kebijakan seleksi yang telah ditetapkan oleh panitia pusat; 19) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan mekanisme seleksi penerimaan yang dilaksanakan oleh sub panitia daerah dan panitia bantuan penerimaan anggota Polri; 20) menerima dan menindaklanjuti laporan atau komplain terkait proses penerimaan anggota Polri; dan 21) melaporkan kepada panitia pusat tentang permasalahan yang dihadapi panitia daerah. d. Subpanitia Daerah TUGAS WEWENANG 1) menerima pendaftaran calon bintara dan tamtama Polri; 2) melaksanakan pemeriksaan administrasi awal; 3) melaksanakan pemeriksaan kesehatan pertama; 4) menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pemeriksaan psikologi; 5) melaksanakan Penelusuran mental kepribadian; 6) melaksanakan pemeriksaan kesehatan kedua termasuk kesehatan jiwa; 7) menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pengujian akademik; 8) melaksanakan pengujian kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan anthropometrik; 9) melaksanakan pemeriksaan administrasi akhir; 10) melaksanakan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir tingkat sub panitia daerah untuk seleksi calon bintara dan tamtama Polri; 11) memberikan konseling kepada peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus; 12) menyiapkan laporan pelaksanaan dan melaporkan hasil sidang kelulusan tingkat sub panitia daerah ke panitia daerah; 13) mengirim calon bintara dan tamtama polri yang dinyatakan lulus terpilih sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan ke panitia daerah; 14) menerima dan menindaklanjuti laporan atau komplain terkait proses penerimaan anggota Polri; dan 15) melaporkan kepada panitia daerah tentang permasalahan yang dihadapi sub panitia daerah. 1) menentukan kelulusan calon Bintara dan Tamtama anggota Polri dengan mempedomani petunjuk dan arahan panitia pusat; dan 2) melibatkan pemeriksa internal dan/atau pemeriksa eksternal sesuai keahliannya untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan/pengujian. e. Panitia Bantuan Penerimaan Anggota Polri TUGAS WEWENANG 1) melaksanakan pengumuman dan sosialisasi penerimaan anggota Polri; 2) menerima pendaftaran dan/atau verifikasi; 3) melaksanakan pemeriksaan administrasi awal; 4) melaporkan jumlah pendaftar dan hasil pemeriksaan administrasi awal yang dinyatakan lulus kepada ketua panitia daerah; 5) mengirim peserta seleksi beserta berkas administrasinya yang dinyatakan lulus di tingkat panitia bantuan penerimaan anggota Polri ke panitia daerah untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya; dan 6) melaporkan kepada ketua panitia daerah tentang permasalahan yang dihadapi panitia bantuan penerimaan anggota Polri terkait dengan proses penerimaan Anggota Polri. 1) menentukan kelulusan peserta pada tahap pemeriksaan administrasi awal; dan 2) menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Ketua panitia daerah. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LISTYO SIGIT PRABOWO Paraf: 1. Konseptor/Karojianstra SSDM Polri:…… 2. As SDM Kapolri :…… 3. Kadivkum Polri : …… 4. Kasetum Polri: …… 5. Irwasum Polri : …... 6. Wakapolri : ……. LAMPIRAN II PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PANDUAN KEGIATAN PENGAWASAN PENERIMAAN ANGGOTA POLRI 1. Jenis Panitia Pengawas Eksternal a. Panitia pengawas eksternal penerimaan Anggota Polri berasal dari lembaga dan/atau organisasi berbadan hukum. b. Panitia pengawas eksternal penerimaan Anggota Polri antara lain: 1) organisasi profesi antara lain Ikatan Dokter INDONESIA (IDI) dan Himpunan Psikologi INDONESIA (HIMPSI); 2) lembaga pemerintah yang relevan dengan kepentingan penerimaan Calon Anggota Polri antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Kementerian Agama (Kemenag) RI, Dinas Kependudukan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan lembaga pemerintah lainnya; 3) lembaga pendidikan tinggi setempat; 4) lembaga swadaya masyarakat; dan 5) media massa. 2. Pelaksanaan Pengawasan Eksternal Penerimaan Anggota Polri a. pelaksanaan pengawasan eksternal penerimaan Anggota Polri meliputi: 1) peran dan tugas; 2) tanggung jawab dan wewenang; 3) hak; 4) larangan; 5) mekanisme pengawasan; dan 6) mekanisme pelaporan. b. peran dan tugas pengawas eksternal penerimaan Anggota Polri sebagai berikut: 1) mempelajari jadwal pelaksanaan proses penerimaan Anggota Polri; 2) mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawas eksternal; 3) menghadiri penjelasan/briefing rutin yang disampaikan oleh panitia pada setiap tahapan penerimaan Anggota Polri; 4) menghadiri dan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proses penerimaan Anggota Polri; 5) menjadi saksi dan menandatangani Berita Acara (BA) pada setiap tahapan proses penerimaan Anggota Polri; dan 6) turut serta secara aktif mengamankan berkas rahasia yang berisi soal dan hasil ujian serta turut memegang kunci brankas tempat penyimpanan berkas rahasia. 7) Pembagian tugas dan hal-hal yang bersifat administratif selama berlangsungnya proses penerimaan Anggota Polri dikoordinir oleh koordinator. c. tanggung jawab dan wewenang pengawas eksternal penerimaan Anggota Polri sebagai berikut: 1) melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap setiap tahapan proses penerimaan Anggota Polri sesuai dengan panduan pelaksanaan kegiatan; 2) berwenang untuk melihat, mendengar, bertanya, dan membuat catatan mengenai hal-hal yang ditemui selama proses penerimaan Anggota Polri. 3) melaporkan hasil temuan kepada: a) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri di tingkat panitia pusat; dan b) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di tingkat panitia daerah. d. Pengawas eksternal penerimaan Anggota Polri memiliki hak meliputi untuk: 1) tanda pengenal dari panitia penyelenggara; dan 2) sertifikat/piagam penghargaan setelah proses penerimaan Anggota Polri selesai; e. Pengawas eksternal penerimaan Anggota Polri dilarang untuk: 1) mengajukan keluhan/pengaduan mengenai peristiwa yang terjadi pada saat yang bersangkutan tidak menjalankan tugas sebagai pengawas eksternal; 2) melakukan investigasi langsung terhadap hal-hal yang dianggap sebagai penyimpangan; 3) melakukan intervensi kepada panitia penyelenggara dan calon Anggota Polri; 4) terlibat langsung dalam kegiatan proses penerimaan Anggota Polri yang menjadi wewenang panitia; dan 5) melakukan pengawasan pada tempat pemeriksaan kesehatan tertentu yang memiliki ketentuan khusus antara lain rontgen, laboratorium, rekam jantung dan pemeriksaan yang hanya boleh disaksikan oleh dokter. f. Pengawas eksternal yang terbukti melanggar ketentuan, diberhentikan dan dikeluarkan dari proses penerimaan Anggota Polri melalui surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh ketua panitia penyelenggara. g. Mekanisme pengawasan dalam proses penerimaan Anggota Polri antara lain: 1) membuat catatan hasil pengamatannya dalam keseluruhan proses penerimaan Anggota Polri; 2) mencatat Calon Anggota Polri yang lulus maupun tidak lulus; 3) memeriksa kembali data yang dimiliki dengan data yang ada pada panitia penerimaan Anggota Polri; dan 4) mengisi panduan pelaksanaan pengawasan yang telah disediakan panitia sesuai dengan pengamatan di lapangan. h. Mekanisme pelaporan dalam proses penerimaan Anggota Polri antara lain: 1) laporan setiap tahapan kegiatan proses penerimaan Anggota Polri; 2) laporan pada saat ditemukan penyimpangan. 3) laporan dapat dilakukan secara: a) lisan; atau b) tertulis. 4) laporan secara lisan setelah disampaikan kepada panitia penyelenggara, harus segera ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis; dan 5) laporan secara tertulis diserahkan kepada ketua panitia pusat pada tingkat Markas Besar Polri dan ketua panitia daerah pada tingkat Kepolisian Daerah. 3. Tabel Panduan Kegiatan Pengawasan Eksternal Penerimaan Anggota Polri Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan ................. 1. Sosialisasi Pemberitahuan mengenai jadwal kegiatan Ketepatan waktu Ketersediaan Informasi Brosur dan Pamflet Poster Media cetak Media elektronik Penyuluhan dan Informasi Sekolah-sekolah menengah Perguruan tinggi Pengarahan terhadap Babin dan Kamtibmas ................. 2. Penyusunan Naskah Ujian Tulis PENJELASAN DALAM BRIEFING KEPADA PENGAWAS EKSTERNAL: Informasi penyusunan naskah ujian tulis berbasis komputer (Computer Assisted Test) - naskah dibuat Kemendikti - penyimpanan - pengambilan kembali untuk proses acak soal (melibatkan was external) Pemberitahuan mengenai jadwal penyusunan Informasi aspek-aspek yang diuji Informasi jumlah butir soal Informasi alokasi waktu soal Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan ................. 3. Pendaftaran Pemberitahuan mengenai jadwal kegiatan Tempat Fasilitas Ketersediaan Panitia Informasi mengenai Prosedur Pendaftaran Posko Pengaduan Posko Informasi Keterlibatan Pihak lain (selain panitia) Pemberitahuan kepada Peserta penerimaan untuk tidak memberikan uang dalam bentuk apapun kepada panitia berkaitan dengan penerimaan Anggota Polri Ada tidaknya pungutan liar yang dilakukan oleh: - Panitia - Pihak lain ................. 4. Administrasi Awal Informasi mengenai jadwal penyelesaian administrasi awal Tanda bukti penyerahan berkas administrasi awal Penelitian surat-surat (permohonan, akte kelahiran, domisili, ijazah, dll) Penandatanganan berita acara pemeriksaan administrasi oleh panitia Tempat Fasilitas Ketersediaan Panitia Informasi mengenai prosedur yang Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan digunakan Keterlibatan pihak lain (misal Kemendikti RI, Kependudukan, Catatan Sipil) Ketepatan waktu ................. 4a. Penentuan Kelulusan hasil pemeriksaan administrasi Informasi mengenai jadwal dan agenda kegiatan Kehadiran Pengawas eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Informasi untuk pengawas eksternal bahwa: - Peserta penerimaan yang dokumen administrasi awal belum lengkap, mendapat kesempatan untuk melengkapinya pada tahap administrasi akhir Pengawas eksternal melakukan penghitungan ulang kandidat yang memenuhi persyaratan Pengawas eksternal membuat catatan pribadi mengenai peserta yang lulus Pengawas eksternal membuat catatan pribadi para peserta yang tidak lengkap namun sah ................. 4b.Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi Informasi mengenai jadwal pengumuman Publikasi peserta yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan awal Jeda waktu antara hasil pemeriksaan administrasi awal (saat penandatanganan berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan - Jika ada, berapa lama (............ menit/jam/hari/minggu*) *Coret salah satu ................. 5. Pemeriksaan kesehatan 1 Periksa kembali Peserta Penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan Tahap I (poin 4) Informasi mengenai aspek-aspek yang diperiksa - Form riwayat penyakit - Form Informed concent - Form status medis ................. 5a. Penentuan kelulusan Periksa kembali peserta penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan (poin 4) Informasi mengenai jadwal kegiatan Pemindahan data status medicus ke komputer (Input Data) Penjelasan mengenai sistem kodifikasi aspek-aspek yang diperiksa Penjelasan mengenai kriteria kelulusan peserta penerimaan Kehadiran pengawas eksternal Penghitungan ulang jumlah Peserta Penerimaan yang lulus Pengawas Eksternal mempunyai catatan pribadi mengenai peserta yang lulus Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan ................. 5b. Pengumuman kelulusan Pemeriksaan Kesehatan 1 Informasi mengenai jadwal pengumuman Publikasi peserta penerimaan yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu Apakah ada jeda waktu antara pemeriksaan kesehatan I (saat penandatanganan berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan - Jika ada, berapa lama (..........menit/jam/hari/minggu*) * Coret salah satu ................. 6. Pemeriksaan Psikologis Periksa kembali Peserta Penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan (poin 5) Informasi mengenai aspek-aspek yang diperiksa Fasilitas dan peralatan Kehadiran pengawas eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Naskah disegel dan disimpan di brankas Hasil ujian dibungkus, disegel, dibuat berita acara dan disimpan di brankas Informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan ................. 6a. Koreksi Komputer Pedoman koreksi Tempat khusus pelaksanaan kegiatan koreksi Menghadiri proses pengolahan lembar Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan jawaban peserta dengan Scanner Penampilan hasil pemeriksaan peserta Penyusunan berita acara hasil koreksi Pengawas eksternal membuat catatan pribadi mengenai skor hasil tes ................. 6b. Penentuan kelulusan hasil psikologi Informasi mengenai jadwal dan agenda kegiatan Kehadiran pengawas eksternal Penghitungan jumlah peserta penerimaan yang lulus ................. 6c. Penentuan kelulusan hasil psikologi Informasi mengenai jadwal pengumuman Publikasi peserta penerimaan yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu Jeda waktu antara hasil pemeriksaan psikologi (saat anda menandatangani berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan - Jika ada, berapa lama (........ menit/jam/hari/minggu*) Coret salah satu ................. 7. Ujian Akademik Periksa kembali peserta penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan Tahap III (poin 6) Informasi mengenai aspek-aspek yang diperiksa Fasilitas dan peralatan Kehadiran pengawas eksternal dalam Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan pelaksanaan kegiatan Naskah disegel dan disimpan di brankas Hasil ujian dibungkus, disegel, dibuat berita acara dan disimpan di brankas Informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan Penggandaan soal - Informasi mengenai jumlah soal yang akan digandakan - Penggandaan soal kurang dari jumlah peserta penerimaan - Penggandaan soal melebihi jumlah peserta penerimaan Brankas dalam keadaan terkunci Anak kunci brankas oleh petugas yang berbeda Pengambilan soal dari brankas dihadiri oleh pengawas eksternal Soal-soal diambil dari brankas dalam keadaan dibungkus dan disegel Menandatangani berita acara pengambilan soal dari brankas Soal dalam keadaan tersegel diperlihatkan pada peserta penerimaan Peserta menandatangani berita acara pembukaan segel soal Lembar jawaban peserta penerimaan dibungkus dan disegel dihadapan peserta Berkas lembar jawaban peserta penerimaan disimpan dalam brankas dan Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan dibuatkan berita acara ................. 7a. Koreksi Pedoman koreksi Tempat khusus pelaksanaan kegiatan koreksi Menghadiri proses pengolahan lembar jawaban peserta penerimaan/rekrutmen dengan Scanner Penampilan hasil pemeriksaan peserta penerimaan Penyusunan berita acara hasil koreksi lembar jawaban peserta penerimaan Kehadiran pengawas eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Pengawas eksternal punya catatan pribadi mengenai skor-skor hasil tes ................. 7b. Penentuan kelulusan Informasi mengenai jadwal dan agenda kegiatan Kehadiran pengawas eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Menghitung jumlah peserta penerimaan yang lulus Pengawas eksternal membuat catatan pribadi mengenai peserta penerimaan yang lulus ................. 7c. Pengumuman kelulusan Akademik Informasi mengenai jadwal pengumuman Publikasi nama dan jumlah peserta yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan Jeda waktu antara hasil pemeriksaan psikologi (saat penandatanganan berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan - Jika ada, berapa lama (.........menit/jam/hari/minggu*) *Coret salah satu Periksa kembali kesamaan laporan dengan kelulusan (poin 7b, 7c) ................. 8. Pemeriksaan kesehatan 2 Periksa kembali peserta penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan Tahap IV (poin 7) Informasi mengenai aspek-aspek yang diperiksa Tempat pelaksanaan Fasilitas dan Peralatan Kehadiran pengawas eksternal dalam pelaksanaan kegiatan - apakah ada pengawas eksternal yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan (perawat atau dokter) Informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan ................. 8a. Penentuan kelulusan Informasi mengenai jadwal dan agenda rapat Kehadiran pengawas eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Menghitung jumlah peserta penerimaan yang lulus Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan Pengawas eksternal mempunyai catatan pribadi mengenai peserta penerimaan yang lulus ................. 8b. Pengumuman kelulusan Pemeriksaan Kesehatan 2 Informasi mengenai Jadwal Pengumuman Publikasi nama dan jumlah peserta penerimaan yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu Apakah ada jeda waktu antara pemeriksaan kesehatan II (saat anda menandatangani berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan ? - Jika ada, berapa lama (........ menit/jam/hari/minggu*) *Coret salah satu ................. 9. Pemeriksaan Samapta Periksa kembali peserta penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan Tahap V (poin 8) Informasi mengenai aspek-aspek yang diperiksa Tempat pelaksanaan Fasilitas dan Peralatan Kehadiran pengawas eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Pengawas eksternal yang hadir mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan Informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan Penilaian menggunakan scoring board yang dapat dilihat semua orang Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan Lembar hasil ujian ditandatangani oleh peserta penerimaan, penilai dan pengawas dan diberikan pada peserta pada saat itu juga Pemindahan hasil pada scoring board ke komputer dilakukan secara terbuka ................. 9a. Penentuan kelulusan Informasi mengenai jadwal dan agenda rapat Kehadiran pengawas eksternal Penghitungan ulang jumlah peserta penerimaan yang lulus Pengawas eksternal mempunyai catatan pribadi mengenai peserta penerimaan yang lulus ................. 9b. Pengumuman kelulusan Samapta Informasi mengenai jadwal pengumuman Publikasi peserta penerimaan yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu Apakah ada jeda waktu antara pemeriksaan Samapta (saat penandatanganan berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan - Jika ada, berapa lama (....... menit/jam/hari/minggu*) *Coret salah satu ................. 10. Pemeriksaan Administrasi Akhir Periksa kembali Peserta Penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan Tahap VI (Poin 9) Informasi mengenai aspek-aspek yang Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan diperiksa Tempat Fasilitas Keterlibatan panitia Kehadiran pengawas eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan ................. 10a. Pengumuman kelulusan Samapta Informasi mengenai jadwal rapat Informasi mengenai agenda rapat Kehadiran pengawas eksternal dalam kegiatan Penghitungan ulang jumlah Peserta Penerimaan yang lulus Pengawas eksternal mempunyai catatan pribadi mengenai peserta penerimaan yang lulus ................. 10b.Pengumuman kelulusan Pemeriksaan Administrasi Akhir Informasi mengenai jadwal pengumuman Publikasi nama dan jumlah peserta penerimaan yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu Apakah ada jeda waktu antara pemeriksaan administrasi akhir dengan pengumuman resmi kelulusan? - Jika ada, berapa lama (....... menit/jam/hari/minggu*) *Coret salah satu Waktu Tgl/Bln/Thn Tahap Penerimaan Anggota Polri Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/ Ya Tidak Keterangan ................. 11. Tahapan Supervisi Mabes Periksa kembali peserta penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan tahap VII (Poin 10) Informasi mengenai jadwal dan agenda rapat Kehadiran pengawas eksternal Pemeriksaan ulang nama dan jumlah peserta Penerimaan yang lulus Pengawas eksternal mempunyai catatan pribadi mengenai peserta yang lulus Informasi: *) jumlah kelulusan sementara untuk ikut giat supervisi Jika kelulusan kurang atau melebihi kuota, pengawas eksternal memastikan bahwa peserta yang diluluskan demi kuota adalah peserta yang memenuhi syarat lulus sampai tahap sebelumnya Keterangan pengisian panduan kegiatan pengawasan eksternal penerimaan Anggota Polri: a. Pengawas eksternal mengisi waktu (tanggal/bulan/tahun); b. Pengawas eksternal mengisi tahap penerimaan anggota Polri; c. Pengawas eksternal memilih salah satu format hal-hal yang harus diperhatikan/dilakukan dengan mencentang (Ada/Ya) atau Tidak; d. Pengawas eksternal dapat mengisi Keterangan. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LISTYO SIGIT PRABOWO Paraf: 1. Konseptor/Karojianstra SSDM Polri:…… 2. As SDM Kapolri :…… 3. Kadivkum Polri : …… 4. Kasetum Polri: …… 5. Irwasum Polri : …... 6. Wakapolri : …….

(1) Panitia daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas: a. melaksanakan pengumuman dan sosialisasi penerimaan Anggota Polri; b. menerima pendaftaran; c. melaksanakan pemeriksaan administrasi awal; d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan pertama; e. melaksanakan pemeriksaan psikologi; f. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pemeriksaan psikologi; g. melaksanakan penelusuran mental kepribadian; h. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kedua termasuk kesehatan jiwa; i. melaksanakan pengujian akademik; j. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pengujian akademik k. melaksanakan pengujian kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan anthropometrik; l. melaksanakan pemeriksaan administrasi akhir; m. melaksanakan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir tingkat daerah untuk seleksi calon bintara dan tamtama Polri; n. melaksanakan sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah untuk seleksi calon perwira Polri; o. memberikan konseling kepada peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus; p. menyiapkan laporan pelaksanaan dan melaporkan hasil sidang kelulusan tingkat daerah ke panitia pusat; q. mengirim calon perwira Polri yang dinyatakan lulus terpilih sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan, untuk mengikuti seleksi tingkat pusat; r. mengirim calon bintara dan tamtama Polri yang dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti pendidikan pembentukan Anggota Polri; s. menjabarkan kebijakan seleksi yang telah ditetapkan oleh panitia pusat; t. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan mekanisme seleksi penerimaan yang dilaksanakan oleh sub panitia daerah dan panitia bantuan penerimaan Anggota Polri; u. menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan terkait proses penerimaan Anggota Polri; dan v. melaporkan kepada panitia pusat tentang permasalahan yang dihadapi panitia daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia daerah mempunyai wewenang: a. membentuk sub panitia daerah guna memudahkan proses pendaftaran dan seleksi; b. membentuk panitia bantuan penerimaan Anggota Polri yang berkedudukan di Kepolisian Resor untuk memudahkan proses pendaftaran; c. melibatkan pemeriksa internal dan/atau pemeriksa eksternal sesuai keahliannya untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan/pengujian; dan d. menentukan kelulusan Calon Anggota Polri. (3) Dalam hal panitia daerah membentuk sub panitia daerah/panitia bantuan penerimaan Anggota Polri, kuota panitia daerah dapat dibagi menjadi kuota sub panitia daerah/panitia bantuan penerimaan Anggota Polri. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), panitia daerah bertanggung jawab kepada panitia pusat.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25