Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2022 tentang PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 9 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan: 1. Gugur adalah pegawai negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan langsung para pelaku pelanggar hukum atau tindak pidana atau yang menentang negara atau pemerintah yang sah dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas. 2. Tewas adalah pegawai negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian, di dalam negeri dan di luar negeri atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas bukan sebagai akibat dari tindakan langsung para pelaku pelanggar hukum atau tindak pidana dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas. 3. Kecelakaan Kerja adalah kejadian kecelakaan yang dialami pegawai negeri pada Polri dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dan kecelakaan di tempat kerja atau tempat lain ketika menjalankan dinas. 4. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 5. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 6. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. 7. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri. 8. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 9. Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polri. 10. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. 11. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan kepolisian di tingkat provinsi dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian pada tingkat provinsi.

BAB Kedua

Tata Cara Penetapan Status Gugur atau Tewas

Pasal 6

Koreksi

(1) Kasatfung/Kapolda mengajukan permohonan penerbitan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri melalui Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan: a. persyaratan administrasi penetapan status Gugur atau Tewas; b. Berita Acara Penilaian Status Gugur atau Tewas; dan c. Keputusan tentang penetapan hasil penilaian status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri. (3) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri menerbitkan rekomendasi penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri yang dimuat dalam Berita Acara Penetapan Status Gugur atau Tewas untuk selanjutnya diajukan kepada Kapolri. (5) Permohonan penerbitan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kasatfung/Kapolda dalam hal: a. persyaratan administrasi belum terpenuhi; dan/atau b. hasil kajian laporan kronologis kejadian tidak termasuk status Gugur atau Tewas. (6) Rekomendasi penerbitan keputusan penetapan status Gugur atau Tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri. (7) Keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kapolri. (8) Keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar untuk menerima santunan risiko kematian khusus dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Format Berita Acara Penetapan Status Gugur atau Tewas Hasil Rapat Tim Peneliti Tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini. (10) Format Keputusan tentang Penetapan Status Gugur atau Tewas Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB IV

TIM PENELITI

Pasal 7

Koreksi

Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dibentuk pada: a. tingkat Markas Besar Polri; b. tingkat Satfung; dan c. tingkat Polda.

Pasal 8

Koreksi

(1) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Penasihat : Wakil Kapolri; b. Ketua : Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia; c. Wakil Ketua : Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri; d. Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan dan Hak Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri; e. Anggota : 1. Pejabat pada Inspektorat Pengawasan Umum Polri; 2. Pejabat pada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri; 3. Pejabat pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri; 4. Pejabat pada Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri; 5. Pejabat pada Divisi Hukum Polri; dan 6. Pejabat di lingkungan Satfung/ Polda pengusul. (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan surat perintah Kasatfung atau Kapolda sesuai kewenangannya. (3) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolri. (4) Tim Peneliti tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. meneliti berkas permohonan dan persyaratan administrasi dari Kasatfung/Kapolda; b. melaksanakan rapat untuk membahas dan menentukan penetapan status Gugur atau Tewas; c. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Penetapan tentang Status Pegawai Negeri pada Polri; dan d. membuat rekomendasi kepada Kapolri tentang penetapan status Gugur atau Tewas.

Pasal 9

(1) Tim Peneliti tingkat Satfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a. Penasihat : Kasatfung; b. Ketua : Kepala Biro/Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi; c. Wakil Ketua : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia/Kepala Subbagian Sumber Daya; d. Sekretaris : Kepala Tata Urusan Dalam; e. Anggota : 1. Para Kepala Urusan Tata Usaha di lingkungan Satfung; dan 2. Para Perwira Urusan Personel Urusan Tata Usaha di lingkungan Satfung. (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan surat perintah Kasatfung. (3) Tim Peneliti tingkat Satfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kasatfung. (4) Tim Peneliti tingkat Satfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. mengkaji dan menilai laporan kronologis kejadian; b. meneliti berkas persyaratan administrasi; c. melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan menentukan penilaian status Gugur atau Tewas; d. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat dan Hasil Penilaian tentang status Pegawai Negeri pada Polri; e. membuat rekomendasi kepada Kasatfung tentang: 1. penetapan status Pegawai Negeri pada Polri yang hilang dalam tugas; dan/atau 2. pengusulan penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri; f. membuat permohonan Kasatfung tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri.

Pasal 10

(1) Susunan Tim Peneliti tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari: a. Penasihat : Kapolda; b. Ketua : Wakil Kapolda; c. Wakil Ketua: Inspektur Pengawasan Daerah; d. Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; e. Anggota : 1. Kepala Biro Operasi; 2. Direktur Intelijen dan Keamanan; 3. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan; 4. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan; 5. Inspektur Bidang Inspektorat Pengawasan Daerah; 6. Kepala Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia; dan/atau 7. Pejabat lain yang ditunjuk minimal 2 (dua) orang. (2) Tim Peneliti tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolda. (3) Tim Peneliti tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. mengkaji dan menilai laporan kronologis kejadian; b. meneliti berkas persyaratan administrasi; c. melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan menentukan penilaian status Gugur atau Tewas; d. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat dan Hasil Penilaian tentang Status Pegawai Negeri pada Polri; e. membuat rekomendasi kepada Kapolda tentang: 1. penetapan status Pegawai Negeri pada Polri yang hilang dalam tugas; dan/atau 2. pengusulan penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri; f. membuat permohonan Kapolda tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Kapolri.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2022 tentang PENETAPAN STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14