Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2023 tentang STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERBAN Nomor 6 Tahun 2023

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

STANDAR PELAYANAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menyelenggarakan Standar Pelayanan. (2) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri; b. Direktorat Hukum dan Regulasi; c. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I; d. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II; e. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III; f. Direktorat Pelaporan; g. Kepala Biro Umum; h. Kepala Biro Sumber Daya dan Organisasi dan Tata Laksana; i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; j. Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan k. Inspektorat.

Pasal 3

(1) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi pelayanan pada: a. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri untuk kategori pelayanan asistensi penanganan perkara; b. Direktorat Hukum dan Regulasi untuk kategori pelayanan: 1. pemberian keterangan ahli; 2. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; c. Direktorat Pelaporan untuk kategori pelayanan registrasi pihak pelapor; d. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I untuk kategori pelayanan permintaan informasi terkait pengangkatan jabatan strategis; e. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II untuk kategori pelayanan hasil analisis atas isu publik; f. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III untuk kategori pelayanan hasil analisis atas permintaan informasi insiden terorisme; g. Direktorat Biro Umum untuk kategori pelayanan: 1. permohonan informasi dan keberatan informasi; dan 2. permohonan wawancara media. h. Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk kategori pelayanan: 1. bantuan; 2. perpustakaan; 3. pengaduan masyarakat; i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk kategori pelayanan: 1. pelatihan; 2. kerjasama pelatihan; 3. koordinasi pemenuhan kebutuhan pelatihan; j. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk kategori pelayanan: 1. administrasi pelatihan; 2. kesehatan; dan 3. praktik kerja lapangan/magang. k. Inspektorat untuk kategori pelayanan konsultasi pengawasan melalui elektronik. (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menjadi tanggung jawab: a. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama untuk kategori pelayanan: 1) asistensi penanganan perkara; 2) pemberian keterangan ahli; dan 3) jaringan dokumentasi dan informasi hukum. b. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan untuk kategori pelayanan registrasi pihak pelapor. c. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan untuk kategori pelayanan: 1) permintaan informasi terkait pengangkatan jabatan strategis; 2) hasil analisis atas isu publik; dan 3) hasil analisis atas permintaan informasi insiden terorisme. d. Sekretaris Utama untuk kategori pelayanan: 1) permohonan informasi dan keberatan informasi; 2) permohonan wawancara media; 3) bantuan; 4) perpustakaan; 5) pengaduan masyarakat; 6) pelatihan; 7) kerjasama pelatihan; 8) koordinasi pemenuhan kebutuhan pelatihan; 9) administrasi pelatihan; 10) kesehatan; 11) praktik kerja lapangan/magang; dan 12) konsultasi pengawasan melalui elektronik.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

Koreksi

PEKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan; b. melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala; c. memberikan penghargaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana yang berprestasi; dan d. memberikan sanksi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana yang melanggar Standar Pelayanan dan/ atau tidak memenuhi target kinerja kepada Pelaksana dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 6

(1) Deputi dan Sekretaris Utama yang bertanggung jawab atas penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan PEKPPP setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Deputi dan Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak selain Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 7

(1) Instrumen PEKPPP yang digunakan terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terdiri atas: a. penilaian dari evaluator; dan b. penilaian dari pengguna layanan. (2) Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan individu dari Penyelenggara PEKPPP yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Penanggungjawab atau pejabat yang setingkat untuk melakukan PEKPPP. (3) Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pihak pelapor sebagaimana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemangku kepentingan PPATK; dan c. masyarakat. (4) Instrumen PEKPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Mekanisme PEKPPP terdiri atas: a. persiapan; b. pelaksanaan; c. penyampaian hasil dan tindak lanjut; dan d. pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pemberian penghargaan.

Pasal 9

(1) Persiapan PEKPPP terdiri atas: a. penentuan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; b. penentuan metode pengumpulan data; c. pengalokasian anggaran dan waktu pelaksanaan; d. pembentukan tim evaluator; dan e. sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Metode pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara daring maupun tatap muka melalui: a. pemeriksaan dokumen; dan/atau b. wawancara.

Pasal 10

Kegiatan pelaksanaan PEKPPP meliputi: a. menginformasikan jadwal pelaksanaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; b. melaksanakan PEKPPP sesuai dengan metode yang ditetapkan; c. menyusun dan menyampaikan berita acara yang ditandatangani evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), perwakilan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan perwakilan Penanggungjawab; d. mengolah dan melakukan analisis data; dan e. menyusun laporan hasil PEKPPP.

Pasal 11

(1) Penyelenggara PEKPPP menyampaikan hasil kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Penanggungjawab. (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai dan rekomendasi perbaikan dalam bentuk laporan. (3) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik harus menindaklanjuti hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkannya kepada Penyelenggara PEKPPP dan Penanggungjawab paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan PEKPPP selanjutnya.

Pasal 12

Deputi dan Sekretaris Utama yang bertanggung jawab atas penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaporkan hasil PEKPPP: a. secara organisasi kepada Kepala PPATK; dan b. secara nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 13

(1) Kepala PPATK berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pemberian penghargaan di tingkat organisasi. (2) Pelaksanaan pemeringkatan kinerja dan pemberian organisasi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan kompensasi kepada pengguna layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada pengguna layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. pemberian prioritas pelayanan; c. mendapatkan cinderamata; d. pemberian layanan publik di luar jam kerja; dan e. permohonan maaf dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 15

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menyampaikan laporan hasil PEKPPP mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penanggungjawab dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2023 tentang STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17