Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan Sampah dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis

PERBAN Nomor 1 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENANGANAN SISA PANGAN

Pasal 3

(1) Sisa Pangan dalam Program MBG meliputi: a. Sisa Pangan segar; b. Sisa Pangan olahan; dan c. Sisa Pangan olahan siap saji. (2) Penanganan Sisa Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. pencegahan Sisa Pangan di SPPG; b. pencegahan Sisa Pangan di kelompok sasaran; c. pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG; d. penyelamatan Pangan di SPPG dan kelompok sasaran; dan e. pelaporan penyelamatan Pangan.

Pasal 4

Pencegahan Sisa Pangan di SPPG sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat tahapan: a. perencanaan; b. penerimaan dan penyimpanan; c. pengolahan; d. penyajian; dan e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

Pencegahan Sisa Pangan di kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui edukasi dan literasi.

Pasal 6

(1) Pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan untuk: a. menyediakan data dan informasi Sisa Pangan per kategori Pangan baik di dapur SPPG maupun Sisa Pangan dari penerima Program MBG; dan b. bahan evaluasi produksi berlebih, penyimpanan yang tidak tepat, serta pengolahan yang kurang efisien dan perencanaan porsi dan menu berikutnya untuk mencegah pemborosan Pangan. (2) Pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pendataan Sisa Pangan di SPPG; b. pendataan Sisa Pangan dari wadah Pangan olahan siap saji yang dikembalikan ke SPPG; dan c. pendataan daya terima dari penerima Program MBG. (3) Data Sisa Pangan di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit, meliputi: a. tanggal pendataan; b. berat Sisa Pangan per kategori Pangan dalam satuan kilogram; c. berat total Sisa Pangan; dan d. keterangan bahan sisa. (4) Data Sisa Pangan dari wadah Pangan olahan siap saji yang dikembalikan ke SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit, meliputi: a. tanggal pendataan; b. berat Sisa Pangan per kategori Pangan dalam satuan kilogram; c. berat total Sisa Pangan; dan d. keterangan menu. (5) Pendataan daya terima dari penerima Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner evaluasi menu. (6) Pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG. (7) Hasil pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program MBG. (8) Bentuk dan format pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan formulir kuesioner evaluasi menu sebagaimana tercantum pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1) Penyelamatan Pangan di SPPG dan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan secara mandiri oleh SPPG atau bekerja sama dengan bank Pangan/penggiat penyelamatan Pangan. (2) Penyelamatan Pangan di SPPG dan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. terdapat kelebihan produksi Pangan di SPPG; b. makanan bergizi yang tidak tersalurkan; dan/atau c. keadaan kahar. (3) Penyelamatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan kepada masyarakat setempat dengan memperhatikan kelayakan Sisa Pangan dan memenuhi standar keamanan Pangan.

Pasal 8

(1) Pelaporan penyelamatan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik. (2) Pelaporan penyelamatan Pangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan platform Stop Boros Pangan.

Pasal 9

(1) Penanganan Sisa Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. edukasi; dan c. peningkatan kapasitas. (2) Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengelolaan Sampah pada SPPG dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi sirkular. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menghitung potensi Sampah yang dihasilkan melalui: a. identifikasi jenis Sampah yang dilakukan pemilahan; b. identifikasi potensi pemanfaatan kembali wadah/kemasan tertentu; c. penyediaan Sampah terpilah; d. penyediaan fasilitas pengumpulan Sampah terpilah; e. penyediaan sarana pengomposan Sampah organik dan budidaya maggot secara mandiri atau kerja sama; dan f. identifikasi penyedia jasa pengumpulan, pengangkutan atau pengolahan Sampah. (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. kampanye dan edukasi; b. pengurangan Sampah, meliputi: 1. pembatasan timbulan Sampah; 2. pendauran ulang Sampah; dan 3. pemanfaatan kembali Sampah. c. penanganan Sampah, meliputi: 1. pemilahan; 2. pengumpulan; 3. pengolahan; dan 4. pengangkutan. d. pencatatan dan pemantauan; dan e. komunikasi dan tanggap darurat. (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. pemantauan pelaksanaan pengelolaan Sampah; b. pengumpulan data kuantitatif; dan c. pengumpulan masukan dari para pihak yang terlibat dalam Program MBG. (6) Pengumpulan data kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui penghitungan dan pencatatan volume/berat Sampah yang dikumpulkan secara total berdasarkan jenisnya. (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyusunan laporan dan penyampaian kepada pemerintah daerah.

Pasal 11

(1) Jenis Sampah dalam Program MBG meliputi: a. Sampah organik; b. Sampah anorganik; c. Sampah residu; dan d. Sampah yang mengandung B3. (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sampah yang mudah diurai oleh alam. (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Sampah kemasan yang digunakan sebagai pembungkus atau wadah bahan Pangan. (4) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sampah yang tidak dapat didaur ulang. (5) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sampah yang mengandung zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

Pasal 12

Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

Koreksi

(1) Setiap SPPG harus menyediakan sarana dan prasarana penanganan Sisa Pangan, pengelolaan Sampah, dan pengelolaan Air Limbah Domestik. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. wadah pengumpulan Sisa Pangan; b. wadah pemilahan Sampah; c. sarana penunjang pencegah Sisa Pangan; d. sarana pengomposan Sampah; e. sarana pengangkutan; f. sarana higiene dan sanitasi; g. sarana pengolahan Air Limbah Domestik; h. tempat penampungan sementara; dan i. alat pelindung diri petugas.

Pasal 15

(1) Wadah pengumpulan Sisa Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa media untuk pengumpulan Sisa Pangan. (2) Wadah pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berupa media untuk pemilahan Sampah sesuai dengan jenisnya. (3) Sarana penunjang pencegah Sisa Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa peralatan dan media untuk pencegahan dan penanganan Sisa Pangan. (4) Sarana pengomposan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d berupa alat dan wadah untuk memproses Sampah organik menjadi kompos. (5) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e berupa peralatan atau kendaraan khusus yang digunakan untuk mengumpulkan dan membawa Sampah dari sumbernya. (6) Sarana higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f berupa alat dan fasilitas yang digunakan mengangkut, memilah, dan mengolah Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik secara higienis supaya tidak merusak lingkungan dan kesehatan. (7) Sarana pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g berupa alat dan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengolahan Air Limbah Domestik. (8) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h berupa tempat tertentu di lokasi SPPG untuk menampung sementara Sampah sebelum dilakukan pengolahan atau pembuangan. (9) Alat pelindung diri petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i berupa perlengkapan yang dipakai oleh petugas untuk melindungi dari bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam penanganan Sisa Pangan, pengelolaan Sampah, dan pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2026 KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ DADAN HINDAYANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG SISA PANGAN, SAMPAH, DAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS RINCIAN FORMAT PENDATAAN SISA PANGAN, SAMPAH, DAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS A. Format Pendataan Sisa Pangan SPPG No Tanggal Pendataan Berat per Kategori (kg) Total (kg) Keterangan Bahan Sisa Sumber Karbohidrat Sumber Protein Sayur Buah 1 Sumber Karbohidrat: Sumber Protein: Sayur: Buah: 2 3 dst B. Format Pendataan Sisa Pangan dari Wadah Pangan Olahan Siap Saji No Tanggal Pendataan Berat per Kategori (kg) Total (kg) Keterangan Bahan Sisa Sumber Karbohidrat Sumber Protein Sayur Buah 1 Sumber Karbohidrat: Sumber Protein: Sayur: Buah: 2 3 dst C. Format Kuesioner Pendataan Daya Terima Kuesioner Evaluasi Menu 1. Tampilan • Sangat Puas • Puas • Biasa Saja • Tidak Puas • Sangat Tidak Puas 3. Tekstur Makanan • Sangat Puas • Puas • Biasa Saja • Tidak Puas • Sangat Tidak Puas 2. Rasa • Sangat Puas • Puas • Biasa Saja • Tidak Puas • Sangat Tidak Puas 4. Aroma • Sangat Puas • Puas • Biasa Saja • Tidak Puas • Sangat Tidak Puas Saran : ... Pendataan Daya Terima dari Penerima Manfaat Nama SPPG : Nama Sekolah : Tanggal Pendataan : Menu : No Tampilan Rasa Tekstur Aroma Keterangan 1 2 3 dst Rata-rata Pemberian Skor: 5 : Sangat Puas 4 : Puas 3 : Biasa Saja 2 : Tidak Puas 1 : Sangat Tidak Puas KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. DADAN HINDAYANA

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan Sampah dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19