Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Karantina INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 3. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Karantina INDONESIA adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Karantina INDONESIA yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. Pemrakarsa adalah unit organisasi yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Karantina INDONESIA. 5. Badan Karantina INDONESIA yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas penyusunan: a. rancangan UNDANG-UNDANG; b. rancangan PERATURAN PEMERINTAH; c. rancangan Peraturan PRESIDEN; dan d. rancangan Peraturan Badan. (2) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atas Rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atas rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk dan MENETAPKAN tim penyusun di lingkungan Badan. (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur: a. unit organisasi Pemrakarsa; b. unit organisasi terkait; c. unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penyusunan Peraturan Perundang- undangan; dan d. pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan. (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, analis hukum, analis kebijakan, ahli hukum, praktisi, profesional, peneliti, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat. (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit organisasi masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Badan dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 10

(1) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan rancangan Peraturan Badan yang telah disusun oleh tim penyusun kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan mengajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2026 KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA, Œ ABDUL KADIR KARDING Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN KARANTINA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA NASKAH KAJIAN A. Judul Judul Peraturan Perundang–undangan berisi nama Peraturan Perundang–undangan yang akan dibentuk. B. Konsepsi yang meliputi: 1. Latar belakang; Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah kajian sebagai acuan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. 2. Tujuan penyusunan; Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Sasaran yang ingin diwujudkan; a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum; b. melindungi kepentingan umum; c. menciptakan keadilan; d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; e. memberikan perlindungan hukum; f. mendukung penyelenggaraan negara yang efektif; dan g. menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat 4. Jangkauan dan arah pengaturan. a. Jangkauan: 1) subjek yang diatur; 2) objek yang diatur; 3) wilayah berlakunya; dan 4) ruang lingkup pengaturan. b. Arah Pengaturan: 1) menentukan tujuan kebijakan; 2) menjadi pedoman dalam penyusunan materi muatan; 3) menentukan pendekatan pengaturan; 4) menyesuaikan dengan nilai dan kebutuhan Masyarakat; dan 5) memberikan solusi atas permasalahan. C. Dasar Penyusunan 1. Landasan Filosofis Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa INDONESIA yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Landasan Sosiologis Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek. 3. Landasan Yuridis Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. D. Keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku. KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA, ttd. ABDUL KADIR KARDING

(1) Dalam hal Badan selaku pemrakarsa dalam pembentukan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan/atau Peraturan PRESIDEN, Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan surat kepada Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidangnya untuk memberikan usulan atas perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan: a. rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, atau rancangan Peraturan PRESIDEN; dan b. naskah kajian. (4) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat: a. judul; b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; c. dasar penyusunan; dan d. keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya. (5) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan pejabat tinggi pratama yang melaksanakan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi setiap tahun. (7) Hasil penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Badan untuk diusulkan dalam Program Legislasi Nasional, Program Penyusunan Pembentukan PERATURAN PEMERINTAH, dan Program Penyusunan Pembentukan Peraturan PRESIDEN. (8) Kepala Badan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk Peraturan Badan dilaksanakan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan surat kepada Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidangnya untuk memberikan usulan atas perencanaan pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan atas perencanaan pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidangnya kepada Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan paling lambat bulan Januari. (4) Usulan perencanaan pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan: a. rancangan Peraturan Badan; dan b. naskah kajian. (5) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat: a. judul; b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; c. dasar penyusunan; dan d. keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya. (6) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (7) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan pejabat tinggi pratama yang melaksanakan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi setiap tahun paling lambat bulan Februari. (8) Hasil penelaahan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Badan. (9) Penetapan Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lambat bulan Maret dan menjadi Program Penyusunan Peraturan Badan tahun berikutnya.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2026 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19