Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Karantina Ind…

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemberian Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Badan Karantina INDONESIA dalam menangani masalah hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan di lingkungan Badan Karantina INDONESIA. 2. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina INDONESIA. 3. Badan Karantina INDONESIA yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. 4. Kepala Badan Karantina INDONESIA selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Badan. 6. Unit Organisasi adalah bagian dari Badan yang terdiri dari Sekretariat, Deputi, Inspektorat, Pusat, dan unit pelaksana teknis Karantina.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Badan bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Unit Organisasi, Kepala Badan, dan ASN di lingkungan Badan dalam mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perkara: a. Tata Usaha Negara; b. Perdata; atau c. Pidana.

Pasal 3

Koreksi

Pemberian Bantuan Hukum oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Sekretaris Utama Badan yang diberikan sebelum, dan dalam proses pengadilan, serta setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ASN harus mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Utama Badan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan uraian pokok Masalah Hukum. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama Badan menugaskan pejabat yang mempunyai tugas litigasi untuk melakukan kajian hukum. (4) Hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Utama Badan untuk dijadikan dasar pertimbangan persetujuan atau penolakan dalam Pemberian Bantuan Hukum. (5) Dalam hal Unit Organisasi, Kepala Badan, dan/atau Sekretaris Utama Badan menghadapi Masalah Hukum, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan tanpa mengajukan permohonan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas pemohon yang terdiri atas; 1. nama; 2. umur; 3. tempat dan tanggal lahir; dan 4. alamat. b. uraian singkat mengenai pokok Masalah Hukum. (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit: a. salinan kartu tanda penduduk; dan b. salinan kartu pegawai;

Pasal 6

Koreksi

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berupa: a. konsultasi hukum; b. pendapat hukum; dan/atau c. pendampingan hukum.

Pasal 7

Koreksi

Bantuan hukum terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dapat diberikan apabila: a. terkait dengan tugas kedinasan di lingkungan Badan; dan b. tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Pasal 8

Koreksi

(1) Sekretaris Utama Badan mengoordinasikan Pemberian Bantuan Hukum atas: a. permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; b. praperadilan; c. gugatan; atau d. perkara pidana. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN yang berkedudukan sebagai pemohon.

Pasal 9

Koreksi

(1) Kepala Badan dan ASN yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus direhabilitasi hak dan martabat oleh Badan. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 11

Koreksi

Dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum, Sekretaris Utama Badan dapat bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara, advokat, akademisi, dan/atau praktisi baik di bidang hukum maupun bidang lainnya yang terkait.

Pasal 12

Koreksi

(1) Sekretaris Utama Badan dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan hukum secara intensif dan berkesinambungan. (2) Pembinaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka pembinaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama Badan dapat melibatkan kalangan akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 13

Koreksi

Pendanaan Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Badan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2026 KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA, Œ ABDUL KADIR KARDING Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2026 tentang PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14