Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2024 tentang TINDAKAN KARANTINA DALAM KEADAAN DARURAT

PERBAN Nomor 7 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia. 2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan. 5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK. 7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 9. Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup. 10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 12. Transit adalah singgah sementara alat angkut dan/atau Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu pelabuhan laut atau bandar udara dalam perjalanan sebelum sampai di negara tujuan atau tempat Pemasukan. 13. Keadaan Darurat adalah keadaan yang tidak terduga, baik karena faktor alam maupun nonalam, yang memberi dampak keselamatan (musibah) kepada angkutan darat, laut, ataupun udara. 14. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINDAKAN KARANTINA

Pasal 2

Koreksi

(1) Alat angkut yang memuat media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK karena Keadaan Darurat diharuskan untuk merapat atau mendarat bukan di tempat Pemasukan yang dituju, penanggung jawab alat angkut harus segera melaporkan dan menyerahkan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK kepada: a. Pejabat Karantina untuk keperluan tindakan Karantina dan/atau pengawasan; atau b. petugas instansi pemerintah terdekat, apabila tidak ada Pejabat Karantina di lokasi merapat atau mendarat alat angkut untuk keperluan pengawasan dan pengamanan terhadap media pembawa dan alat angkut. (2) Pengawasan dan pengamanan oleh petugas instansi pemerintah terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK tidak dibongkar atau diturunkan dari alat angkut. (3) Petugas instansi pemerintah terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. otoritas kebandarudaraan, kepelabuhanan atau penyeberangan; dan/atau b. aparat pemerintah setempat. (4) Setelah menerima laporan dan penyerahan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas instansi pemerintah terdekat berkoordinasi dengan Pejabat Karantina. (5) Petugas instansi pemerintah terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan dan menyerahkan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK kepada Pejabat Karantina.

Pasal 3

(1) Media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang dibongkar atau diturunkan dari alat angkut tanpa izin dari Pejabat Karantina, kecuali karena alasan yang memaksa. (2) Alasan yang memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. alat angkut mengalami gangguan atau kerusakan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan terhadap penumpang dan/atau media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK; b. sifat media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK mudah rusak; dan/atau c. kondisi atau keadaan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK mengganggu dan membahayakan keselamatan penumpang yang berada di atas alat angkut. (3) Terhadap media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dibawa keluar dari area pelabuhan atau tempat sandar alat angkut tanpa izin dari Pejabat Karantina, kecuali karena kondisi darurat atau untuk keperluan pemuatan kembali ke alat angkut lain. (4) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh alat angkut yang tidak dapat melanjutkan perjalanan dan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK perlu dipindahkan ke alat angkut lain.

Pasal 4

Setelah menerima laporan dan penyerahan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pejabat Karantina melakukan tindakan Karantina.

Pasal 5

Media pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diturunkan atau tidak diturunkan dilakukan tindakan Karantina berupa pemeriksaan: a. kesehatan Media pembawa HPHK; dan b. kelayakan dan kondisi alat angkut.

Pasal 6

Media pembawa HPIK atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila: a. tidak dibongkar atau tidak diturunkan dari alat angkut, tidak dikenai tindakan Karantina; atau b. dibongkar dan/atau diturunkan dari alat angkut, dikenai tindakan Karantina berupa pemeriksaan kesehatan.

Pasal 7

Tindakan Karantina berupa pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf b dilakukan untuk mengetahui potensi dan manajemen risiko penyebaran penyakit, dan tindak lanjut penanganan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK.

Pasal 8

(1) Dalam hal terpenuhi alasan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK harus segera dimuat kembali ke atas alat angkut lain. (2) Pemuatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Karantina. (3) Pemuatan kembali media pembawa HPHK ke atas alat angkut lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di tempat Pengeluaran yang berbeda harus mendapat persetujuan Dokter Hewan Karantina dan di bawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan. (4) Pemuatan kembali media pembawa HPIK dan/atau OPTK ke atas alat angkut lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di tempat Pengeluaran yang berbeda harus mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Pejabat Karantina.

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terbukti tidak sehat dan ditemukan gejala HPHK atau HPIK, yang: a. belum diketahui manajemen risikonya, terhadap Hewan atau Ikan segera dimusnahkan dan alat angkut dilakukan perlakuan; atau b. telah diketahui manajemen risikonya, terhadap Hewan atau Ikan, dan alat angkut dilakukan perlakuan. (2) Dalam hal hasil perlakuan terhadap Hewan atau Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbukti: a. tidak dapat dibebaskan dari HPHK atau HPIK, dilakukan pemusnahan; atau b. dapat dibebaskan dari HPHK atau HPIK, diterbitkan surat keterangan Transit.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, media pembawa OPTK terbukti: a. bebas dari OPTK, diterbitkan sertikat kesehatan Tumbuhan; b. tidak bebas dari OPTK atau diduga tidak bebas dari OPTK dan dapat dibebaskan dari OPTK dengan perlakuan, diberikan perlakuan; atau c. tidak bebas dari OPTK atau diduga tidak bebas dari OPTK dan tidak dapat dibebaskan dari OPTK dengan perlakuan, dilakukan pemusnahan. (2) Dalam hal hasil perlakuan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, media pembawa OPTK terbukti: a. tidak dapat dibebaskan dari OPTK, dilakukan pemusnahan; atau b. dapat dibebaskan dari OPTK, diterbitkan sertikat kesehatan Tumbuhan.

Pasal 11

(1) Bahan atau peralatan yang pernah berhubungan dengan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK yang ditemukan gejala HPHK, HPIK, dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf a, harus dimusnakan. (2) Dalam hal bahan atau peralatan yang pernah berhubungan dengan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan kembali, terhadap bahan atau peralatan dilakukan perlakuan atau penyucihamaan. (3) Perlakuan atau penyucihamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dilakukan terhadap orang yang pernah berhubungan dengan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK.

Pasal 12

(1) Dalam hal alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat melanjutkan perjalanan dan tidak ada alat angkut pengganti, terhadap Pemasukan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK dilakukan tindakan Karantina sesuai ketentuan Pemasukan. (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. pemeriksaan; b. pengasingan; c. pengamatan; d. perlakuan; e. penahanan; f. penolakan; g. pemusnahan; dan h. pembebasan. (3) Tindakan Karantina berupa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sertifikat kesehatan dan/atau dokumen lain menggunakan sertifikat kesehatan dan/atau dokumen lain dari negara atau area asal ke area tujuan. (4) Selain sertifikat kesehatan dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Terhadap Pemasukan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang berasal dari suatu negara dengan tujuan negara lain yang bukan INDONESIA, dilakukan pemusnahan.

Pasal 14

(1) Dalam hal alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat melanjutkan perjalanan dan pemilik tidak dapat menyediakan alat angkut pengganti, dan/atau pemilik tidak bertanggung jawab atau tidak sanggup mengurus media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK, pemilik menyerahkan kepada negara untuk selanjutnya dapat dikuasai negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyerahan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik atau penanggungjawab alat angkut kepada Pejabat Karantina. (3) Dalam hal pemilik tidak bersedia menyerahkan media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK diambil paksa oleh negara. (4) Pengambilan paksa media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara pengambilan paksa media pembawa HPHK, HPIK, dan/atau OPTK.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2024 tentang TINDAKAN KARANTINA DALAM KEADAAN DARURAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15