Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INDUSTRI MINERAL

PERBAN Nomor 1 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Badan Industri Mineral terdiri atas: a. Dewan Pengarah; dan b. Pelaksana. (2) Bagan struktur organisasi Badan Industri Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.

Pasal 7

(1) Dewan Pengarah terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; dan b. Anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Pertahanan. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Panglima Tentara Nasional INDONESIA, dan Kepala Badan Intelijen Negara.

Pasal 8

Pelaksana terdiri atas: a. Kepala; b. Wakil Kepala; c. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola; d. Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi; dan e. Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi.

Pasal 9

(1) Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala memperhatikan arahan dari Dewan Pengarah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

Pasal 10

(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 11

(1) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, sistem, dan tata kelola, serta data dan neraca pengembangan Mineral Strategis.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, sistem, dan tata kelola pengembangan Mineral Strategis dari hulu sampai hilir secara terpadu dan berkelanjutan; b. penyusunan standar, pedoman, dan mekanisme tata kelola pengembangan Mineral Strategis; c. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pengelolaan data dan neraca sumber daya Mineral Strategis; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, sistem, dan tata kelola, serta data dan neraca pengembangan Mineral Strategis; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 14

(1) Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan identifikasi, riset, dan pengembangan Mineral Strategis berbasis teknologi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis; b. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan potensi Mineral Strategis; c. penyusunan standar, pedoman, dan mekanisme riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis; d. pelaksanaan riset dan pengembangan Mineral Strategis; e. pelaksanaan optimalisasi kolaborasi riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan mitra internasional; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi, riset, dan pengembangan teknologi Mineral Strategis; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 17

(1) Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18

Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, penerapan, dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi pada industri Mineral Strategis.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan pengembangan model, standar, dan mekanisme penerapan hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis pada industri pertahanan; b. fasilitasi penerapan dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis menjadi produk, proses, dan teknologi bernilai tambah bagi industri pertahanan; c. pemberian rekomendasi penguatan kapasitas industri dalam pengaplikasian hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis pada industri pertahanan; d. pengembangan kemitraan strategis dengan badan usaha, industri, dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung hilirisasi dan peningkatan daya saing; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pengembangan, penerapan, dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis pada industri pertahanan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

BAB IV

BESARAN ORGANISASI

Pasal 20

(1) Deputi terdiri atas sejumlah Tenaga Profesional sesuai kebutuhan dan analisis organisasi. (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi sesuai bidang tugasnya. (3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tenaga Ahli Utama; b. Tenaga Ahli Madya; c. Tenaga Ahli Muda; dan d. Tenaga Terampil. (4) Jumlah dan komposisi Tenaga Profesional di lingkungan Badan Industri Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. 11 (sebelas) orang Tenaga Ahli Utama; b. 12 (dua belas) orang Tenaga Ahli Madya; c. 24 (dua puluh empat) orang Tenaga Ahli Muda; dan d. 40 (empat puluh) orang Tenaga Terampil. (5) Jumlah dan komposisi Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan komposisi jabatan Tenaga Profesional. (6) Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan komposisi jabatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara efisien dan proporsional berdasarkan analisis beban kerja. (7) Standar kompetensi dan keahlian Tenaga Profesional ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 21

(1) Tenaga Profesional mempunyai tugas memberikan dukungan substantif dan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Profesional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Badan Industri Mineral. (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Ketua tim; dan b. Anggota tim. (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Tenaga Profesional yang ditugaskan oleh Deputi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.