Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2019 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

PERBAN Nomor 4 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 5. Badan Pusat Statistik Provinsi yang selanjutnya disingkat BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. 6. Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. 7. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. 8. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. 9. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. 10. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. 11. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi. 12. Metadata adalah informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang data. 13. Produsen Data dilingkup Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menghasilkan data. 14. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya. 15. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi. 16. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 17. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 18. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.

BAB 1

Cara Perolehan Data

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. perencanaan Data; b. pengumpulan Data; c. pemeriksaan Data; dan d. penyebarluasan Data.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib: a. meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS; b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan c. menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS. (2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS. (3) Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. nama instansi; b. judul; c. tujuan; d. jenis Data yang akan dikumpulkan; e. wilayah kegiatan; f. metode yang akan digunakan; g. objek Populasi dan jumlah responden; dan h. waktu pelaksanaan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada: a. Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi; b. Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan c. Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik. (3) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1) BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf h. (3) BPS memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada: a. BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi; b. BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan c. BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy. (3) Hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.

BAB 2

Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib: a. meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS; b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan c. menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS. (2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS. (3) Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. nama instansi; b. judul; c. tujuan; d. jenis Data yang akan dikumpulkan; e. wilayah kegiatan; f. metode yang akan digunakan; g. objek Populasi dan jumlah responden; dan h. waktu pelaksanaan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada: a. Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi; b. Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan c. Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik. (3) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1) BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf h. (3) BPS memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada: a. BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi; b. BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan c. BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy. (3) Hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2019 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21