Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

PERBAN Nomor 17 Tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan interaksi para pihak untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara bersama-sama. 2. Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman adalah pernyataan tertulis yang memuat saling pengertian dan mengatur hal pokok kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan mitra kerja sama dalam jangka waktu tertentu dan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. 3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan pihak lain yang didahului dengan atau tanpa Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 4. Bantuan Teknis adalah kerja sama yang berbentuk pemberian bantuan berupa tenaga ahli/alih teknologi dan/atau bantuan dana/pembiayaan dari pihak lain. 5. Bantuan Program adalah kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dengan pihak lain untuk menyelenggarakan suatu program/kegiatan. 6. Kerja Sama Teknik Luar Negeri adalah kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan negara dan badan/lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 7. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah salah satu sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai sektor. 8. Persetujuan atau disebut juga Agreement adalah perjanjian yang bersifat teknis atau administratif dan merupakan persetujuan antar pemerintah dan tidak perlu diratifikasi. 9. Perikatan atau disebut juga Arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian utama. 10. Agreed Minutes/Summary Records/Record of Discussion adalah catatan penting mengenai hasil perundingan yang telah disepakati pihak-pihak dalam perjanjian sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya. 11. Letter of Intent (LoI) atau disebut juga Memorandum of Intent adalah kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi menuju pembentukan Perjanjian Kerja Sama. 12. Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri atau Asing adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang menghimpun orang- orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan. 13. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh PRESIDEN atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik INDONESIA untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. 14. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh PRESIDEN atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. 15. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. 16. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. 17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 18. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat pembantu Menteri/ Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala. 19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 20. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Pasal 5

Koreksi

Kerja Sama di lingkungan Kementerian, meliputi: a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan b. Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 11

Koreksi

(1) Bentuk Kerja Sama Luar Negeri berupa: a. persetujuan/Agreement; b. Nota Kesepahaman; c. perikatan/Arrangement; d. Agreed Minutes/Summary Records/Record of Discussion; e. Letter of Intent (LoI); atau f. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja Sama Luar Negeri dapat dilakukan dengan Mitra Kerja Sama, meliputi: a. Kedutaan Besar Negara Sahabat/Pemerintah Negara Bagian/Lembaga Donor; b. Badan/Lembaga Internasional; c. Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing (NGO); d. Universitas/Lembaga Pendidikan; dan/atau e. Badan Usaha Swasta Asing.

Pasal 20

(1) Kerja Sama mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak ditandatangani dan disahkan. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun kecuali diperjanjikan lain sesuai kesepakatan. (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbaharui dan/atau diakhiri sesuai kesepakatan para pihak. (4) Kerja Sama berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; f. muncul norma baru dalam hukum nasional dan/atau internasional; atau g. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional dan/atau internasional. (5) Kerja Sama yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 21

Hasil pelaksanaan Kerja Sama dapat dimanfaatkan untuk: a. mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional; b. mendukung penyelenggaraan program kerja strategis Kementerian; c. meningkatkan kualitas kinerja Kementerian; d. menjalin persahabatan antar negara; e. meningkatkan peran dan citra Kementerian di forum internasional; f. meningkatkan penerapan pengetahuan, keterampilan, teknologi baru; dan/atau g. menemukan inovasi baru di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB 2

Nota Kesepahaman

Pasal 7

Koreksi

(1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mengatur pokok kerja sama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama. (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tingkat: a. Kementerian; b. Kantor Wilayah BPN; atau c. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (3) Dalam hal Nota Kesepahaman dilakukan di tingkat Kementerian, ditandatangani oleh Menteri. (4) Dalam hal tertentu penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Dalam hal Nota Kesepahaman dilakukan di tingkat Kantor Wilayah BPN, ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. (6) Dalam hal Nota Kesepahaman dilakukan di tingkat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pasal 8

Dalam hal Nota Kesepahaman memerlukan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut, dapat disusun Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Perjanjian Kerja Sama yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau b. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat tanpa didahului dengan Nota Kesepahaman. (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat: a. Kementerian; b. Kantor Wilayah BPN; c. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; atau d. Kantor Pertanahan. (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal tertentu, meliputi: a. bersifat mendesak yang membutuhkan penyelesaian atau tidak lanjut; b. merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan; dan/atau c. merupakan kewenangan, tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan. (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 10

(1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), atau dibuat tanpa didahului Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, maka Perjanjian Kerja Sama dapat ditandatangani oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk pada unit teknis terkait; b. Kepala Kantor Wilayah BPN; c. Kepala Kantor Pertanahan; atau d. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Kepala Bidang/Kepala Bagian di lingkungan Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan. (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 6

Pasal 18

Pasal 19

BAB 7

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26