Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaa…

Pasal 2

Pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA diberikan kepada: a. P3MI yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran; atau b. perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran.

Pasal 3

Koreksi

(1) Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada P3MI yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA; c. pencabutan SIP3MI; dan/atau d. denda keterlambatan. (2) Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran pada kapal berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan berdasarkan rekomendasi dari: a. pimpinan unit organisasi yang membidangi pengawasan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; b. Direktur Jenderal Penempatan; c. kementerian/lembaga; d. Atase Ketenagakerjaan/pejabat yang ditunjuk pada Perwakilan Republik INDONESIA; dan/atau e. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan bukti pelanggaran.

Pasal 4

(1) Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif yaitu: a. Direktur Jenderal Pelindungan; dan b. Menteri/Kepala. (2) Direktur Jenderal Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan/atau c. denda keterlambatan. (3) Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengenakan sanksi administratif berupa: a. pencabutan SIP3MI; dan b. pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri.

(1) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal Pelindungan melakukan pemanggilan paling sedikit 2 (dua) kali kepada P3MI atau perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri guna dilakukan klarifikasi. (2) Dalam hal P3MI atau perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak hadir tanpa alasan atau keterangan yang sah, P3MI atau perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dapat dikenakan sanksi administratif. (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 6

(1) Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal Pelindungan dapat membentuk tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Jenderal; b. Inspektorat Jenderal; c. Direktorat Jenderal Penempatan; dan d. Direktorat Jenderal Pelindungan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu dalam pengenaan sanksi administratif.

Pasal 7

Direktur Jenderal Pelindungan menyampaikan pemberitahuan kepada lembaga online single submission bagi P3MI yang telah dikenakan sanksi administratif.

Pasal 18

(1) Menteri/Kepala mengenakan sanksi administratif pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dalam hal perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap pelindungan: a. Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan di negara tujuan penempatan; atau b. Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran yang ditempatkan di kapal berbendera asing. (2) Format Keputusan Menteri tentang Pencabutan Izin tertulis Penempatan untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Direktur Jenderal Pelindungan menyampaikan pemberitahuan kepada lembaga online single submission bagi P3MI yang telah dikenakan sanksi administratif.

Pasal 8

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Pelindungan mengenakan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal P3MI tidak melaporkan: a. data keberangkatan, kepulangan, dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan; dan/atau b. hasil monitoring terhadap Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan kepada Menteri/Kepala. (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Dalam hal P3MI tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau melakukan pelanggaran kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pelindungan mengenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA. (5) Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 10

P3MI yang dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA wajib bertanggung jawab atas pemberangkatan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan.

Pasal 11

P3MI yang dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA dalam hal melakukan pencairan deposito uang jaminan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf y, P3MI dilarang untuk melakukan kegiatan penempatan terhadap Calon Pekerja Migran INDONESIA termasuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan.

Pasal 12

(1) P3MI yang menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA tidak dapat mengajukan SIP2MI. (2) Selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA, P3MI dilarang melakukan seleksi atau kegiatan penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 13

(1) Dalam hal P3MI yang dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA, telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA berakhir, P3MI harus melapor secara daring dan/atau luring kepada Direktur Jenderal Pelindungan. (2) Berdasarkan laporan P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pelindungan melakukan pemanggilan kepada P3MI guna klarifikasi pemenuhan kewajiban. (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pelindungan. (4) Dalam hal P3MI dinyatakan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pelindungan menerbitkan keputusan pencabutan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 9

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Pelindungan mengenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam hal P3MI: a. tidak memiliki SIP2MI dalam melakukan perekrutan atau penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran; b. melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran INDONESIA dalam hal SIP2MI telah dicabut; c. tidak melakukan seleksi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota atau layanan terpadu satu atap Pekerja Migran INDONESIA; d. tidak melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran INDONESIA pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; e. tidak mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran INDONESIA dalam orientasi pra pemberangkatan; f. tidak menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja; g. memberangkatkan calon Awak Kapal Niaga Migran yang tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan; h. melakukan perekrutan atau penempatan calon Awak Kapal Niaga Migran atau calon Awak Kapal Perikanan Migran yang tidak memiliki perjanjian keagenan; i. melakukan perekrutan atau penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja; j. menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA untuk jabatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; k. menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA pada negara tertentu yang dinyatakan tertutup; l. menempatkan Pekerja Migran INDONESIA pada Pemberi Kerja perseorangan tidak melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan; m. tidak memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran INDONESIA kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; n. tidak mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik INDONESIA dan anggota keluarga Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; o. tidak memulangkan jenazah Pekerja Migran INDONESIA ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan; p. tidak mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran INDONESIA atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran INDONESIA atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; q. tidak memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA untuk kepentingan keluarganya; r. tidak mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran INDONESIA yang seharusnya diterima; s. tidak memulangkan Pekerja Migran INDONESIA dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran INDONESIA; t. tidak menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan; u. tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA jika deposito yang digunakan tidak mencukupi; v. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja; w. membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan; x. tidak memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran; dan/atau y. melakukan pencairan deposito uang jaminan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf x diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh P3MI terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (5) Format Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

(1) Menteri/Kepala mengenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dalam hal P3MI: a. tidak melaksanakan kegiatan penempatan Pekerja Migran INDONESIA paling lama 1 (satu) tahun sejak SIP3MI diterbitkan; b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3); c. melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) selama jangka waktu sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA belum berakhir; d. melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam periode paling lama 12 (dua belas) bulan; e. melakukan seleksi atau kegiatan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA; atau f. tidak lagi memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk tidak menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA paling lama 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal SIP3MI telah dicabut, P3MI yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk: a. memberangkatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan; b. menyelesaikan permasalahan yang dialami Calon Pekerja Migran INDONESIA; c. menyelesaikan permasalahan yang dialami Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA yang terakhir diberangkatkan; dan/atau d. mengembalikan SIP3MI kepada Menteri/Kepala. (3) Format Keputusan Menteri tentang Pencabutan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) P3MI yang telah dikenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI dapat mengajukan permohonan SIP3MI baru setelah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan SIP3MI. (2) Penanggung jawab P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi penanggung jawab P3MI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal Pelindungan mengenakan sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dalam hal P3MI tidak menyampaikan pembaharuan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak akta pembaharuan data diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (2) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggung jawab dan/atau alamat P3MI. (3) Penghitungan sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak hari ke-31 (tiga puluh satu) dan dibatasi sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh). (4) Besaran sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setiap 1 (satu) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (5) Sanksi administratif denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan ke kas negara melalui bank persepsi berdasarkan pemberitahuan pembayaran sanksi denda keterlambatan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan. (6) Format Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan tentang Denda Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Apabila P3MI yang tidak membayar sanksi administratif denda keterlambatan sampai batas akhir 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) P3MI yang dikenakan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap diwajibkan membayar denda keterlambatan. (4) Apabila P3MI juga tidak menyampaikan pembaharuan data sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI.

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

(1) Sanksi adminstratif yang telah dikenakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku dan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pengenaan sanksi administratif yang sedang dalam proses oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tunda Pelayanan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2025 MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Œ ABDUL KADIR KARDING Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMAT SURAT DAN KEPUTUSAN A. FORMAT PERINGATAN TERTULIS KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN Jl. MT. Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan 12770 telp. (021) 29244800 www.bp2mi.go.id Jakarta,..................... Nomor : Lampiran : Hal : Peringatan Tertulis Yth. Direktur Utama PT .................................................... Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara yaitu …………… maka berdasarkan Pasal ….. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor ....... Tahun …….. tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, perusahaan Saudara telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif peringatan tertulis kepada: Nama Perusahaan : PT. ………………………………… Nomor SIP3MI : ……………………………………… Nama Penanggung Jawab : ……………………………………… Alamat : ………………………………………. Paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis ini Saudara wajib melakukan: 1. ............................................................................................................. 2. ............................................................................................................. Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami mengenakan sanksi administratif berupa sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA. Demikian surat peringatan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Direktur Jenderal Pelindungan, …………………………………… NIP………………………………. Tembusan: 1. Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA RI; 2. Direktur Jenderal Penempatan; 3. …………………; 4. dst B. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN USAHA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR ... TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT. …………………………………… DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ……… Nomor ......... tanggal ……. tentang ……………, PT. ………… telah memiliki perizinan berusaha sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; b. bahwa P3MI atas nama PT. ..... telah melakukan pelanggaran............. sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor.... Tahun … tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan Tertulis, sehingga P3MI telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor.... Tahun … tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA tentang Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Kegiatan Usaha Penempatan Pekerja Migran INDONESIA PT...............; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor … Tahun … tentang …; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor … Tahun … tentang …; 3. Peraturan PRESIDEN Nomor … Tahun … tentang … 4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor ....... Tahun ….. tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…..Nomor ...); 5. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG …. PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN USAHA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT ... KESATU : Mengenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada PT. … KEDUA : Selama masa pengenaan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA PT. ................. dilarang melakukan: a. ……………………………….; b. dst. KETIGA : Selama masa pengenaan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA PT. ……………berkewajiban untuk: a. ……………………………….; b. dst. KEEMPAT : Apabila masa pengenaan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA telah berakhir dan PT. ……… tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka PT.……. akan dikenakan sanksi administratif Pencabutan SIP3MI sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor.... Tahun … tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. KELIMA : PT. …………………..wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pelindungan mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA. KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Direktur Jenderal Pelindungan, …………………………………… Tembusan: 1. Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA RI; 2. Menteri Investasi/Kepala BKPM; 3. Direktorat Jenderal Penempatan; 4. …………………; 5. dst. C. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT ... MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan …… Nomor............. tentang ……., PT. ………… telah memiliki perizinan berusaha sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; b. bahwa P3MI atas nama PT. ……………… telah melakukan pelanggaran...... sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor.... Tahun … tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sehingga telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif pencabutan SIP3MI; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran INDONESIA PT. ........; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor … Tahun … tentang …; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor … Tahun … tentang …; 3. Peraturan PRESIDEN Nomor … Tahun … tentang …; 4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor ....... Tahun ….. tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…..Nomor ...); 5. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PT. ......... KESATU : Mengenakan sanksi administrasi pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (SIP3MI) Nomor ..... tanggal .. atas nama PT. ....... KEDUA : Dengan dicabutnya SIP3MI, maka PT. ........ dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor ... Tahun ... tentang ... beserta peraturan pelaksanaannya. KETIGA : PT. .......... berkewajiban untuk: a. memberangkatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan; b. menyelesaikan permasalahan yang dialami Calon Pekerja Migran INDONESIA; c. menyelesaikan permasalahan yang dialami Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA yang terakhir diberangkatkan; dan/atau d. (kewajiban lain sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan). KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pelindungan. KELIMA : PT. ........ dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha baru setelah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun dan Penanggung Jawab PT. ……….. dilarang menjadi penanggung jawab kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ABDUL KADIR KARDING Tembusan: 1. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM; 2. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di Negara tujuan penempatan; 3. Direktur Jenderal Penempatan; 4. Direktur Jenderal Pelindungan; 5. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh INDONESIA; 6. Ketua Asosiasi P3MI; 7. Dirut PT. .................... D. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN TENTANG DENDA KETERLAMBATAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PT. …) DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ……… Nomor ......... tanggal ……. tentang ……………, PT. ………… telah memiliki perizinan berusaha sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; b. bahwa P3MI atas nama PT. …….. telah melakukan pelanggaran tidak menyerahkan pembaruan data SIP3MI berupa … sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, sehingga P3MI telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif denda keterlambatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA tentang Denda Keterlambatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA (PT. …); Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor ... Tahun ... tentang ...; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor … Tahun … tentang …; 3. Peraturan PRESIDEN Nomor ... Tahun ... tentang ...; 4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor ....... Tahun ….. tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…..Nomor ...); 5. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PT. …). KESATU : Mengenakan sanksi administratif denda keterlambatan kepada P3MI (PT. …) sebesar ………. . KEDUA : Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan ke kas Negara melalui bank persepsi atas nama … nomor rekening …. . KETIGA : P3MI (PT. …) wajib melaksanakan pembayaran denda keterlambatan terhitung mulai tanggal … (hari ke-31 (tiga puluh satu)) sampai dengan paling lambat tanggal … (hari ke-90 (sembilan puluh)). KEEMPAT : Apabila PT. ……… tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka PT.……. akan dikenakan sanksi administratif penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor.... Tahun … tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. KELIMA : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pelindungan. KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Direktur Jenderal Pelindungan, …………………………………… Tembusan: 1. ……………………………………..; 2. …………………………………….; 3. dst. E. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENCABUTAN IZIN PENEMPATAN UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENCABUTAN IZIN TERTULIS PENEMPATAN UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI PT. … MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor ......... tanggal ……. tentang ……………, PT. ………… telah memiliki izin sebagai perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA untuk kepentingan perusahaan sendiri; b. bahwa PT. .... telah melakukan pelanggaran............. sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor.... Tahun … tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, sehingga PT...... telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA tentang Pencabutan Izin Tertulis Penempatan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri PT...............; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor … Tahun … tentang …; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor ... Tahun ... tentang ...; 3. Peraturan PRESIDEN Nomor ... Tahun ... tentang ...; 4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor ....... Tahun ….. tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…..Nomor ...); 5. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENCABUTAN IZIN TERTULIS PENEMPATAN UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI PT................. KESATU : Mengenakan sanksi administratif pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri PT. …………......... KEDUA : Dengan dicabutnya izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri, maka PT. ......... dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor … Tahun … tentang … beserta peraturan pelaksanaannya. KETIGA : PT. ……………berkewajiban untuk: a. ……………………………….; b. dst. KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pelindungan. KELIMA : PT. ........ wajib mengembalikan asli izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri PT........ kepada Direktur Jenderal Pelindungan. KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ABDUL KADIR KARDING Tembusan: 1. Direktur Jenderal Penempatan; 2. Direktur Jenderal Pelindungan; 3. Dirut PT. ....... MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDUL KADIR KARDING

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21