Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2023

PERBAN Nomor 11 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 3. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; 4. Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional kepada GWPP. 5. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Renja Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut RKA Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis Perpustakaan Nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 11. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 14. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 15. Dinas adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan. 16. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional. 17. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. 18. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Koreksi

GWPP selaku penerima Dekonsentrasi bidang Perpustakaan bertanggung jawab: a. memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terkait penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan; b. menyinkronkan dan menyinergikan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah; c. mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya; dan d. mengoordinasikan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan teknis penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan kepada Kepala.

Pasal 6

(1) Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyusun laporan pertanggungjawaban. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; dan c. laporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 7

(1) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 8

(1) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi: a. neraca; b. laporan realisasi anggaran; c. catatan atas laporan keuangan; dan d. laporan barang. (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester berakhir. (3) laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan. (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 9

Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disampaikan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (e-monev.bappenas.go.id) dan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (smart.kemenkeu.go.id) secara berkala.

Pasal 10

(1) Selain laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran menyusun laporan teknis. (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data tenaga Perpustakaan; b. data koleksi Perpustakaan; c. data anggota Perpustakaan; d. data pengunjung Perpustakaan; e. data pemanfaatan koleksi Perpustakaan; f. data alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Perpustakaan per tahun; g. data profil Perpustakaan per jenis Perpustakaan; h. data Perpustakaan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan per jenis Perpustakaan; i. daftar terbitan/bibliografi daerah; j. katalog induk daerah; k. data Kegiatan Perpustakaan dan masyarakat yang terlibat; l. nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat; dan m. indeks pembangunan Literasi masyarakat. (3) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir. (4) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 11

(1) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, dan Kepala. (2) Kepala mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15