Pedoman Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam Mengenai In…

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. 2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. 3. Luar Negeri adalah di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Tanda Registrasi Karya adalah nomor unik yang diberikan oleh Perpusnas terhadap koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan. 5. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam melakukan kegiatan Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai INDONESIA yang diterbitkan atau dipublikasikan di Luar Negeri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Perpusnas melakukan pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam terhadap: a. hasil karya warga negara INDONESIA mengenai INDONESIA yang diterbitkan atau dipublikasikan di Luar Negeri yang dibuat tidak melalui penelitian; dan b. hasil karya warga negara asing mengenai INDONESIA yang diterbitkan atau dipublikasikan di Luar Negeri yang tidak dibuat di INDONESIA. (2) Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil karya yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai INDONESIA yang diterbitkan atau dipublikasikan di Luar Negeri dilaksanakan melalui tahapan: a. penelusuran; b. seleksi; dan c. penetapan. (2) Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah dilakukan pengadaan dilakukan pencatatan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpusnas. (2) Pencatatan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengembangan koleksi perpustakaan di lingkungan Perpusnas.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mencari, menemukan, dan menginventaris Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pemantauan katalog penerbit atau produsen Karya Rekam Luar Negeri; b. pemantauan katalog perpustakaan Luar Negeri; c. pemantauan katalog platform perdagangan elektronik Luar Negeri; d. koordinasi dengan kantor perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri; dan e. kerja sama jejaring perpustakaan Luar Negeri.

Pasal 7

Koreksi

(1) Hasil penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam dokumen hasil penelusuran. (2) Dokumen hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul; b. penanggung jawab; c. edisi/cetakan/volume/nomor; d. penerbit/produsen Karya Rekam; e. tempat terbit/publikasi; f. tahun terbit/publikasi; g. nomor standar; h. harga; dan i. sumber penelusuran. (3) Format dokumen hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan memilah dan mempertimbangkan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan dokumen hasil penelusuran. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: a. merupakan karya yang secara utuh membahas tentang INDONESIA; b. merupakan karya yang belum terdaftar dalam pangkalan data deposit Perpusnas; dan c. merupakan karya yang diterbitkan atau publikasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 9

Koreksi

(1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam dokumen hasil seleksi. (2) Dokumen hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. judul; b. penanggung jawab; c. edisi/cetakan/volume/nomor; d. penerbit/produsen Karya Rekam; e. tempat terbit/publikasi; f. tahun terbit/publikasi; g. nomor standar; h. harga; dan i. catatan seleksi pustakawan yang berisi alasan dibeli atau tidak. (3) Format dokumen hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penentuan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan dilakukan pengadaan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. menyesuaikan hasil seleksi sesuai urgensi dan ketersediaan anggaran; dan b. pejabat tinggi pratama yang membidangi pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpusnas menandatangani daftar hasil seleksi. (3) Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja yang membidangi pengembangan koleksi perpustakaan di lingkungan Perpusnas untuk dilakukan pengadaan. (4) Pengadaan 1 (satu) judul Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah ditetapkan berjumlah paling sedikit 2 (dua) eksemplar.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kegiatan registrasi data bibliografi Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pencatatan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pencatatan metadata; dan b. pencantuman Tanda Registrasi Karya.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pencatatan metadata sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pencatatan metadata Karya Cetak dan Karya Rekam Analog; dan b. pencatatan metadata Karya Rekam Digital. (2) Pencatatan metadata Karya Cetak dan Karya Rekam Analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jenis bahan; b. nomor identifikasi koleksi; c. pernyataan judul; d. pernyataan edisi; e. penerbitan/publikasi; f. deskripsi fisik; g. jenis isi; h. jenis media; i. jenis wadah; j. data pengadaan yang terdiri dari: jumlah eksemplar, tanggal, sumber, media, kategori, rekanan, mata uang, harga, dan nomor panggil; dan k. unggah sampul. (3) Pencatatan metadata Karya Rekam Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jenis bahan; b. nomor identifikasi koleksi; c. pernyataan judul; d. pernyataan edisi e. penerbitan/publikasi; f. deskripsi fisik; g. jenis isi; h. jenis media; i. jenis wadah; j. data pengadaan yang terdiri dari: jumlah eksemplar, tanggal, sumber, media, kategori, rekanan, mata uang, harga, dan nomor panggil; k. unggah sampul; dan l. hak akses.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pencantuman Tanda Registrasi Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan nomor unik disertai kode jenis karya dan kode negara terhadap koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam. (2) Format Tanda Registrasi Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini. (3) Daftar kode jenis karya dan kode negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2026 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ E. AMINUDIN AZIZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM MENGENAI INDONESIA YANG DITERBITKAN ATAU DIPUBLIKASIKAN DI LUAR NEGERI I. Format Dokumen Hasil Penelusuran Karya Cetak dan Karya Rekam No Judul Penanggung Jawab Edisi/Cetakan/ Volume/Nomor Penerbit/ Produsen Karya Rekam Tempat Terbit/ Publikasi Tahun Terbit/ Publikasi Nomor Standar Harga Sumber Penelusuran II. Format Dokumen Hasil Seleksi Karya Cetak dan Karya Rekam No Judul Penanggung Jawab Edisi/Cetakan/ Volume/Nomor Penerbit/ Produsen Karya Rekam Tempat Terbit/ Publikasi Tahun Terbit/ Publikasi Nomor Standar Harga Catatan Seleksi Pustakawan Yang Berisi Alasan Dibeli Atau Tidak III. Format Tanda Registrasi Karya Tanda Registrasi Karya: Kode Jenis Karya – Kode Negara Tahun Terbit – Nomor urut koleksi (5 digit) Contoh: PERPUSTAKAAN NASIONAL RI 00003263533 CB[TI] - GBR 2026 - 00001 Penjelasan: buku tersebut merupakan karya buku (CB[TI]) yang terbit di negara Britania Raya (GBR) pada tahun 2026 dan mendapatkan nomor urut pencatatan 00001 dengan nomor urut koleksi berjumlah 11 (sebelas) digit. IV. DAFTAR KODE JENIS KARYA DAN KODE NEGARA A. Kode Jenis Karya 1. Karya Cetak No Bentuk Kode 1. Buku (fiksi, non fiksi, karya ilmiah (laporan penelitian yang dibukukan dan dipublikasikan untuk umum) CB[TI] 2. Buletin, Jurnal, Majalah CM[TI] 3. Surat Kabar, Tabloid CSK[TI] 4. Bahan Kartografi (Peta, Atlas) CK[TI] 2. Karya Rekam Analog No Bentuk Kode 1. Piringan hitam, kaset audio, compact disc, open reel, digital audio tape RS[TI] 2. Kaset video, dvd, vcd, blu-ray disc, laser disc RF[TI] 3. Microfilm, microfis RM[TI] 3. Karya Rekam Digital No Bentuk Kode 1. Buku elektronik (fiksi, non fiksi, karya ilmiah, laporan penelitian) RDB[TI] 2. Terbitan Berkala/Serial Elektronik (jurnal elektronik, surat kabar elektronik, majalah elektronik) RDS[TI] 3. Bahan Kartografi Elektronik (peta dan atlas elektronik) RDK[TI] 4. Musik digital RDM[TI] 5. Film digital RDF[TI] B. Kode Negara No Nama Negara Kode 1. Afganistan AFG 2. Afrika Selatan ZAF 3. Afrika Tengah, Republik CAF 4. Åland, Kepulauan ALA 5. Albania ALB 6. Aljazair DZA 7. Amerika Serikat USA 8. Andorra AND 9. Angola AGO 10. Anguilla AIA 11. Antarktika ATA 12. Antigua dan Barbuda ATG 13. Antillen Belanda ANT 14. Arab Saudi SAU 15. Argentina ARG 16. Armenia ARM 17. Aruba ABW 18. Australia AUS 19. Austria AUT 20. Azerbaijan AZE 21. Bahama BHS 22. Bahrain BHR 23. Bangladesh BGD 24. Barbados BRB 25. Belanda NLD 26. Belarus BLR 27. Belgia BEL 28. Belize BLZ 29. Benin BEN 30. Bermuda BMU 31. Bhutan BTN 32. Bolivia BOL 33. Bosnia dan Herzegovina BIH 34. Botswana BWA 35. Bouvet, Pulau BVT 36. Brasil BRA 37. Britania Raya GBR 38. Brunei BRN 39. Bulgaria BGR 40. Burkina Faso BFA 41. Burundi BDI 42. Cayman, Kepulauan CYM 43. Chad TCD 44. Ceko, Republik CZE 45. Chili CHL 46. Cocos (Keeling), Kepulauan CCK 47. Cook, Kepulauan COK 48. Denmark DNK 49. Djibouti DJI 50. Dominika DMA 51. Dominika, Republik DOM 52. Ekuador ECU 53. El Salvador SLV 54. Eritrea ERI 55. Estonia EST 56. Eswatini SWZ 57. Ethiopia ETH 58. Falkland, Kepulauan FLK 59. Faroe, Kepulauan FRO 60. Fiji FJI 61. Filipina PHL 62. Finlandia FIN 63. Gabon GAB 64. Gambia GMB 65. Georgia GEO 66. Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan SGS 67. Ghana GHA 68. Gibraltar GIB 69. Greenland GRL 70. Grenada GRD 71. Guadeloupe GLP 72. Guam GUM 73. Guatemala GTM 74. Guernsey GGY 75. Guinea GIN 76. Guinea-Bissau GNB 77. Guinea Khatulistiwa GNQ 78. Guyana GUY 79. Guyana Prancis GUF 80. Haiti HTI 81. Heard dan Kepulauan McDonald, Pulau HMD 82. Honduras HND 83. Hong Kong HKG 84. Hungaria HUN 85. Islandia ISL 86. India IND 87. INDONESIA IDN 88. Irak IRQ 89. Iran IRN 90. Irlandia, Republik IRL 91. Israel ISR 92. Italia ITA 93. Jamaika JAM 94. Jepang JPN 95. Jerman DEU 96. Jersey JEY 97. Kaledonia Baru NCL 98. Kamboja KHM 99. Kamerun CMR 100. Kanada CAN 101. Kazakhstan KAZ 102. Kenya KEN 103. Kiribati KIR 104. Kirgizstan KGZ 105. Kolombia COL 106. Komoro COM 107. Kongo, Republik COG 108. Kongo, Republik Demokratik COD 109. Korea, Republik KOR 110. Korea, Republik Rakyat Demokratik PRK 111. Kosta Rika CRI 112. Kroasia HRV 113. Kuba CUB 114. Kuwait KWT 115. Laos LAO 116. Latvia LVA 117. Lebanon LBN 118. Lesotho LSO 119. Liberia LBR 120. Libya LBY 121. Liechtenstein LIE 122. Lituania LTU 123. Luksemburg LUX 124. Makau MAC 125. Makedonia, Republik MKD 126. Madagaskar MDG 127. Malawi MWI 128. Malaysia MYS 129. Maladewa MDV 130. Mali MLI 131. Malta MLT 132. Man, Pulau IMN 133. Mariana Utara, Kepulauan MNP 134. Maroko MAR 135. Marshall, Kepulauan MHL 136. Martinik MTQ 137. Mauritania MRT 138. Mauritius MUS 139. Mayotte MYT 140. Meksiko MEX 141. Mikronesia, Federasi FSM 142. Moldova MDA 143. Mesir EGY 144. Monako MCO 145. Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat UMI 146. Mongolia MNG 147. Montenegro MNE 148. Montserrat MSR 149. Mozambik MOZ 150. Myanmar MMR 151. Namibia NAM 152. Nauru NRU 153. Natal, Pulau CXR 154. Nepal NPL 155. Nikaragua NIC 156. Niger NER 157. Nigeria NGA 158. Niue NIU 159. Norfolk, Pulau NFK 160. Norwegia NOR 161. Oman OMN 162. Pakistan PAK 163. Palau PLW 164. Palestina PSE 165. Panama PAN 166. Pantai Gading CIV 167. Papua Nugini PNG 168. Paraguay PRY 169. Prancis FRA 170. Prancis Selatan, Teritori ATF 171. Peru PER 172. Pitcairn, Kepulauan PCN 173. Polandia POL 174. Polinesia Prancis PYF 175. Portugal PRT 176. Puerto Riko PRI 177. Qatar QAT 178. Réunion REU 179. Rumania ROU 180. Rusia RUS 181. Rwanda RWA 182. Sahara Barat ESH 183. Saint-Barthélemy BLM 184. Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha SHN 185. Saint Kitts dan Nevis KNA 186. Saint Lucia LCA 187. Saint Martin (Prancis) MAF 188. Saint Pierre dan Miquelon SPM 189. Saint Vincent dan Grenadines VCT 190. Samoa WSM 191. Samoa Amerika ASM 192. Samudra Hindia Britania, Teritori IOT 193. San Marino SMR 194. Sao Tome dan Principe STP 195. Selandia Baru NZL 196. Senegal SEN 197. Serbia SRB 198. Seychelles SYC 199. Sierra Leone SLE 200. Singapura SGP 201. Siprus CYP 202. Slovenia SVN 203. Slowakia SVK 204. Solomon, Kepulauan SLB 205. Somalia SOM 206. Spanyol ESP 207. Sri Lanka LKA 208. Sudan SDN 209. Suriah SYR 210. Suriname SUR 211. Svalbard dan Jan Mayen SJM 212. Swedia SWE 213. Swiss CHE 214. Taiwan TWN 215. Tajikistan TJK 216. Tanjung Verde CPV 217. Tanzania TZA 218. Thailand THA 219. Timor Leste TLS 220. Tiongkok, Republik Rakyat CHN 221. Togo TGO 222. Tokelau TKL 223. Tonga TON 224. Trinidad dan Tobago TTO 225. Tunisia TUN 226. Turki TUR 227. Turkmenistan TKM 228. Turks dan Caicos, Kepulauan TCA 229. Tuvalu TUV 230. Uganda UGA 231. Ukraina UKR 232. Uni Emirat Arab ARE 233. Uruguay URY 234. Uzbekistan UZB 235. Vanuatu VUT 236. Vatikan VAT 237. Venezuela VEN 238. Vietnam VNM 239. Virgin Amerika Serikat, Kepulauan VIR 240. Virgin Britania Raya, Kepulauan VGB 241. Wallis dan Futuna WLF 242. Yaman YEM 243. Yordania JOR 244. Yunani GRC 245. Zambia ZMB 246. Zimbabwe ZWE KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. E. AMINUDIN AZIZ

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam Mengenai Indonesia yang Diterbitkan atau Dipublikasikan di Luar Negeri

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14