Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2022 tentang LAYANAN ANGKA STANDAR BUKU INTERNASIONAL (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER)

PERBAN Nomor 5 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Angka Standar Buku Internasional atau International Standard Book Number yang selanjutnya disingkat ISBN adalah angka yang bersifat unik dan digunakan sebagai satu pengenal atau identitas dari karya cetak dan karya rekam. 2. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. 3. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. 4. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 5. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik INDONESIA. 6. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik INDONESIA. 7. Kode Batang (Barcode) adalah kode yang berbentuk garis, dimana masing-masing ketebalan setiap garis berbeda sesuai dengan isi kodenya atau sebuah informasi terbacakan mesin dalam format visual tercetak.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

MEKANISME PENGAJUAN ISBN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengajuan ISBN dilakukan secara daring (online) melalui laman atau situs web layanan ISBN Perpustakaan Nasional. (2) Pengajuan ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. pendaftaran pemohon; dan b. pendaftaran judul ISBN.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pendaftaran pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pernyataan menjadi anggota ISBN Perpustakaan Nasional; dan b. dokumen legalitas pendirian. (3) Dokumen persyaratan merupakan file format dokumen portabel berekstensi .pdf. (4) Surat pernyataan menjadi anggota ISBN Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh: a. direktur bagi Penerbit atau Produsen Karya Rekam; b. pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pemohon instansi pemerintah; c. rektor bagi pemohon perguruan tinggi; dan d. pimpinan bagi pemohon badan hukum. (5) Nama pemohon yang didaftarkan harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen legalitas pendirian. (6) Format surat pernyataan menjadi anggota ISBN Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 7

Dokumen legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa: a. akta notaris bagi pemohon Penerbit atau Produsen Karya Rekam berbentuk persekutuan komanditer (CV), usaha dagang (UD), dan Firma; b. sertifikat pengesahan badan hukum bagi pemohon Penerbit atau Produsen Karya Rekam berbentuk perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, dan perkumpulan; dan c. keputusan pendirian unit penerbitan di luar struktur organisasi bagi pemohon instansi pemerintah atau perguruan tinggi.

Pasal 8

(1) Terhadap pendaftaran pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan. (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, pemohon diberikan hak akses akun layanan ISBN. (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) akun layanan ISBN. (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, pemohon diberikan pemberitahuan perbaikan dokumen.

Pasal 9

(1) Pendaftaran judul ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat permohonan pendaftaran judul ISBN dengan kop surat resmi pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi stempel; b. surat pernyataan keaslian karya dari penulis yang bermeterai; c. melampirkan naskah akhir terbitan dengan format dokumen portabel berekstensi .pdf.; d. surat izin penerjemahan dari pemilik hak cipta bagi karya yang akan diterjemahkan (jika ada); dan e. surat pengalihan penerbitan (jika ada). (3) Format surat permohonan pendaftaran dan surat pernyataan keaslian karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 10

(1) Terhadap pendaftaran judul ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan. (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, pemohon diberikan ISBN dan kode batang (barcode). (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, pemohon diberikan pemberitahuan perbaikan dokumen.

BAB IV

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 15

Koreksi

Pemohon wajib menerbitkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam paling lambat 3 (tiga) bulan setelah memperoleh ISBN.

Pasal 16

Koreksi

Pemohon dilarang: a. mengalihkan ISBN kepada pemohon lain; b. menggunakan ISBN yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan c. menggunakan ISBN yang tidak terdaftar.

Pasal 17

(1) Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara layanan ISBN; dan c. pencabutan keanggotaan ISBN.

Pasal 18

(1) Pemohon yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sanksi teguran tertulis. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemohon tidak melaksanakan kewajiban, pemohon dikenai sanksi penghentian sementara layanan ISBN. (3) Penghentian sementara layanan ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi penghentian sementara layanan ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melaksanakan kewajibannya, pemohon dikenai sanksi pencabutan keanggotaan ISBN.

Pasal 19

Pemohon yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi pencabutan keanggotaan ISBN.

Pasal 20

Pemohon yang dikenai sanksi pencabutan keanggotaan ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 tidak dapat mengajukan permohonan kembali menjadi anggota ISBN.

Pasal 21

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang bibliografi pada Perpustakaan Nasional berdasarkan rekomendasi dari ketua tim pemantau layanan ISBN.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2022 tentang LAYANAN ANGKA STANDAR BUKU INTERNASIONAL (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26