Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2021 tentang KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

PERBAN Nomor 8 Tahun 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis yang diperlukan dalam jabatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan. 2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh aparatur sipil negara berupa pengetahuan, keahlian dan sikap/perilaku dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. 3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 4. Level adalah tingkatan yang menunjukkan penguasaan suatu Kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami/dalam pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi suatu proses pekerjaan, dan tingkat ahli atau mengkreasikan/mengembangkan. 5. Deskripsi adalah keterangan singkat yang menggambarkan penguasaan dari masing-masing Level Kompetensi Teknis. 6. Indikator Perilaku adalah penggambaran lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur yang menunjukan ciri-ciri dari suatu tingkat penguasaan suatu Kompetensi. 7. Perpustakaan adalah institusi pengelola Koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. 9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. 10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.

BAB II

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 2

Koreksi

(1) Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun standar Kompetensi jabatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sesuai dengan karakteristik tugas jabatan. (2) Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan aparatur sipil negara bidang Perpustakaan yang meliputi: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrasi; dan c. jabatan fungsional. (3) Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyusunan kebijakan bidang Perpustakaan; b. advokasi kebijakan bidang Perpustakaan; c. manajemen Perpustakaan; d. pengembangan Koleksi Perpustakaan; e. pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan pengetahuan; f. pelayanan informasi dan referensi; g. pengembangan literasi informasi; h. pelestarian Bahan Perpustakaan; dan i. pengembangan sistem kepustakawanan. (4) Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 3

(1) Perpustakaan Nasional melakukan evaluasi terhadap Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Nasional dapat menyusun dan MENETAPKAN perubahan atas Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (3) Perpustakaan Nasional menyampaikan perubahan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 4

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD SYARIF BANDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO