Peraturan Daerah Nomor 6-tahun-2017-no-6 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

PERDA Nomor 6-tahun-2017-no-6 Tahun 2017

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN 19. lklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan

Pasal 7

( 1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai denganjenis Koperasi yang dicantumkan dalam anggaran dasar Koperasi. (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Koperasi produsen; b.Koperasikonsumen; c. Koperasi pemasaran; d. Koperasi jasa; e.KSP;dan f. KSPPS.

Pasal 6

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI b. meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;

Pasal 10

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Koperasi yang telah berbadan hukum; b. keanggotaannya dalam Daerah.; b. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; d. pemeringkatan koperasi minimal cukup berkualitas; e. telah melaksanakan rapat anggota tahunan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut; dan f. diprioritaskan bagi Koperasi yang belum pernah menerima program Pemberdayaan. (2) Dalam hal ditemukan dokumen dan/ atau informasi yang diberikan oleh Koperasi tidak benar dan/ atau menyalahgunakan fasilitas Pemberdayaan yang diterimanya, pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi lainnya. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya dilaksanakan melalui bank umum, bank milik Pemerintah Daerah, atau badan layanan umum daerah, dan lembaga keuangan non bank yang ditunjuk. (4) Lembaga keuangan non bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas. (5) Pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 8

Pemberdayaan Koperasi dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. fasilitasi perijinan; b. perkuatan permodalan; a. pendidikan dan pelatihan; b. pendampingan pengelolaan usaha; c. pembinaan manajemen; d. pemasaran; dan e. fasilitasi kerjasama.

Pasal 13

Pasal 12

(1) KSP dan KSPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan huruf f dapat membentuk USP Koperasi dan USPPS Koperasi. (2) KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjarn dan pembiayaan syariah dari Bupati sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya. (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan: a. surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjarn atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; b. fotokopi pengesahan akta pendirian Koperasi atau perubahan anggaran dasar Koperasi beserta surat keputusannya; c. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama Koperasi dan/ atau salah satu Pengurus bagi USP; d. fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank syariah atas nama Koperasi dan/ atau salah satu Pengurus bagi USPPS; e. daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotokopi kartu tanda penduduk Pengurus dan Pengawas bagi USP; f. fotokopi nomor rekening atas nama Koperasi bagi USP; dan g. rencana kerja selama 2 (dua) tahun. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk Jaringan Usaha.

Pasal 30

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan pola: a. inti plasma; b. sub Kontrak c. dagang umum; d. waralaba; e. keagenan; dan f. bentuk lain. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, ditujukan untuk: a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar; b. mencegah terjadinya hal yang dapat merugikan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar; c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Koperasi dan Usaha Kecil; dan d. mencegah terjadinya penguasaan pasar, persaingan tidak sehat, dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro. (2) Badan usaha dan/ atau pihak lain memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan hubungan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. D }$!~~~ DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ""1tJ~~2017 NOMOR 6 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT 6 / 302 / 2017 Diundangkan di Parigi pada tanggal 27 Desember 2017 S KRETARIS DAERAH .~!!!l!,ll!~tJf~N PANGANDARAN, ""'° 2017 Ditetapkan di Parigi Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 33

BABX • KETENTUAN PENUTUP ( 1} Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati melalui Dinas dan dibantu oleh Dekopinda, Dekranasda dan melibatkan institusi terkait lainnya. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

BAB Kedua

Jaringan Usaha

Pasal 29

Koreksi

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan pola: a. inti plasma; b. sub Kontrak c. dagang umum; d. waralaba; e. keagenan; dan f. bentuk lain. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

Pasal 28

Koreksi

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, ditujukan untuk: a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar; b. mencegah terjadinya hal yang dapat merugikan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar; c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Koperasi dan Usaha Kecil; dan d. mencegah terjadinya penguasaan pasar, persaingan tidak sehat, dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro. (2) Badan usaha dan/ atau pihak lain memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan hubungan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. D }$!~~~ DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ""1tJ~~2017 NOMOR 6 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT 6 / 302 / 2017 Diundangkan di Parigi pada tanggal 27 Desember 2017 S KRETARIS DAERAH .~!!!l!,ll!~tJf~N PANGANDARAN, ""'° 2017 Ditetapkan di Parigi Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 33

BABX • KETENTUAN PENUTUP ( 1} Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati melalui Dinas dan dibantu oleh Dekopinda, Dekranasda dan melibatkan institusi terkait lainnya. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 6-tahun-2017-no-6 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

BAB II

Pasal 7

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

BAB 1

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 5

BAB Kesatu

BAB III

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 23

BAB 2

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

BAB 3

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

BAB 5

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 17

BAB 4

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

BAB 2

Pasal 16

BAB 1

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB IV

Pasal 22

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 19

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 19

Pasal 27

BAB Kesatu

BAB VII

Pasal 26

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 25

BAB Kesatu

BAB VI

Pasal 24

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 29

Pasal 28

Pasal 33

Pasal 32

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 28

Pasal 33

Pasal 32

BAB IX

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5