Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang QANUN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SINGKIL

PERDA Nomor 6 Tahun 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan 17. Unit kerja ada bagian SKPD yang melaksanakan satu atauAtau beberapa program. 18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 19. Pengguna Barang Anggaran adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada bidang SKPD; 20. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD; 2lin. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan atau bertanggung jawab kegiaman dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah Aceh Singkil pada SKPD dan PPKD; 24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD. 25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan pendapatan dan menjalankan kewajiban menandani laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karena nya wajib menyusun laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan untuk dilaporkan pada entitas pelaporan. 27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Aceh Singkil, selanjutnya disebut Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Aceh Singkil (RKPDA), adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun. 29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Tim Anggaran Penyusunan APBK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas menyusun estimasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan APBK yang anggarannya terdiri dari pejabat pemras ke SKPD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan serta dapat dibantu oleh tenaga ahli atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang politik dan keuangan. 30. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi Aceh Singkil, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaannya untuk periode 1 (satu) tahun. UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Pemerintah/ 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah lembaga pada struktur Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; 5. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur mengenai keperluan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singlar; 6. Keuangan Daerah Aceh Singkil adalah seluruh hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh Singkil yang dapat berupa termasuk di dalamnya terkait dengan hak dan kewajiban; 7. Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBK merupakan rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 9. Pemegang Keuangan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil adalah Bupati yang karya jabatannya mempunyai keseluruhan tanggung jawab pengelolaan keuangan Aceh Singkil; 10. Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Koordinator PKPD adalah Kepala Sekretaris Daerah yang menjalankan keseluruhan pengelolaan keuangan; 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan, adalah manajer/ penanggung jawab pelaksanaan APBK serta bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh Singkil (BUD); 1 Bendahara Umum Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Koordinator Keuangan Aceh Singkil yang disebut sebagai BUD pada PKPD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh Singkil; 13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan unkan menaksasikan sebagai Bendahara Umum Aceh Singkil; 14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil selaku pengelola anggaran/ dana barang dan dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); 15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut SKPKD adalah alat organisasi Pemerintah Daerah Aceh Singkil selaku pengelola anggaran/ dana barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh Singkil. UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati. 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aesch Singkil adalah penyelenggaraaan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aesch Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aesch Singkil secara bersama-sama. 3. Bupati Aesch Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aesch Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dibantu oleh satu sekretaris membuat keputusan yang berdasarkan azas langsung, umum, terbuka, adil, objektif, dan tidak diskriminasi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aesch Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten A/esch Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh Singkil yang diantaranya meliputi pemilihan umum, otonomi Daerah, Aceh Singkil, dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengangkat negara Pemerintah dan Kebijakan Masyarakat Kabupaten Aesch Singkil. 5. Keuangan Daerah Kabupaten Aesch Singkil merupakan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aesch Singkil yang diatur dalam UNDANG-UNDANG termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH Daerah Aceh Singkil yang disetujui oleh APBK rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh Singkil yang disusun dan ditetapkan bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan aturan. Penggunaan Keuangan Aceh Singkil adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai keperluan/ kepentingan menggunakan keuangan Aceh Singkil. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Koordinator APBK adalah Sekretaris Daerah yang mempunyai kewenangan mengelola analisis keseluruhan pengelolaan keuangan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya diujuk PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan merupakan Pejabat Pengelola APBK serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil (BUD). Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Aceh Singkil adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh Singkil. Kepala BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil. Satuan Kerja SKPKD adalah Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah Aceh Singkil sebagai pengguna anggaran/ dana barang dan yang dalam pengaturan UNDANG-UNDANG disebut dengan Satuan Kerja (SKPKD). Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya diujuk SKPKD adalah organisasi perangkat Pemerintah Daerah Aceh Singkil selaku pengguna anggaran/ dana barang dan yang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Aceh Singkil. 43. Kinerja adalah keluaran dari kegiatan dan hasil dari program atau akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 44. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 45. Keluaran (output) barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 46. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yg: memungkinkan berlangsungnya keluaran dari kegiatan-kegagiatan dalam satu program. 47. Kas Umum Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah Aceh Singkil. 48. Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil adalah rekening tempat penyimpanan Dis Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah Aceh Singkil yang dalam satu pengeluaran. 49. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan Daerah Aceh Singkil adalah uang yang masuk ke Kas Aceh Singkil. 50. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran Daerah Aceh Singkil adalah uang yang keluar dari Kas Aceh Singkil. 51. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Daerah Aceh Singkil adalah hak Pemerintah Daerah yang diperoleh melalui retribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan milik Aceh Singkil, zakat dan lain-lain pendapatan Aceh Singkil yang sah. 52. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan milik Aceh Singkil, zakat dan lain-lain pendapatan Aceh Singkil yang sah. 53. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja Daerah Aceh Singkil adalah seluruh pengeluaran nilai kebijakan belanja. 54. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan dilakukan Daerah yang diakui sebagai pembiayaan rugi sebagai pengeluaran atau belanja. Kewajihan 55. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan dilakukan Daerah yang diakui sebagai pembiayaan rugi sebagai pengeluaran atau belanja. 56. Surplus Anggaran Daerah Aceh Singkil adalah selisih antara pendapatan Aceh Singkil dan belanja Aceh Singkil. 57. Defisit Anggaran Daerah Aceh Singkil adalah selisih antara pendapatan Aceh Singkil dan belanja Aceh Singkil. 58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 59. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman Daerah Aceh Singkil adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Daerah Aceh Singkil menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang, atau lainnya manfaat yang berguna untuk Pemerintah Daerah Aceh Singkil. 31. Prioritas dan Pataan Anggaran Sementara yang selanjutnya diisyaratkan PPAS merupakan program pratician dan Patikan Anggaran maksimal mengalami yang diberikan kepada PPKD dan RKA-SKPD untuk seluruh program sesuai dengan aturan dalam penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD. 32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya diaturkan RKA-SKPD d dalam dokumen perencanaan ini melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam (1) tahun anggaran serta anggaran scc dipersiapkan untuk melaksanakania. 33. Rencana Kerja dan Angkar Perangkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya diisyaratkan RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah Singkil. 34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya diisyaratkan DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan dari belanja belanja belanja belanja belanja belanja belanja belanja agar dapat dilaksanakan oleh pengelola anggaran. 35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya diisyaratkan DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah Singkil. 36. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang adalah pedoman perencanaan kebijakan dalam kebijakan dengan mengambil keputusan terhadap kebijakan terhadap dalam pelaksanaan kompetitif lebih dari suatu keputusan yang bersangkakan pada tahap berikutnya dengan rancangan program maju. 37. Perkiraan maju (lowround estimasi) adalah perkiraan kebutuhan dana untuk kebutuhan dana berkaitan dengan yang direncanakan dalam perencanaan pembangunan program kegiatan yang telah disetujui dan disetujui dalam penyusunan anggaran tahun berlanjut. 38. Penganggaran Taraf adalah penganggaran tahap pelaksanaan anggaran yang diaturkan sebagai secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja belanja belanja belanja belanja belanja belanja belanja belanja dilaksanakan pada prinsip efisiensi alokasi dana. 39. Fungsi dari pengelola adalah fungsi-fungsi pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam kebijakan untuk seluruh jenis kegiatan yang direncanakan sebagai rincian mengenai mendaftar serta melakukan rangka kepentingan terhadap pembangunan daerah mendaftarkan peranan pentingnya dalam pembangunan. 40. Usulan perencanaan adalah penyusunan rencana keuangan tahunan daerah atau kariawahan Pemerintahan Daerah Aceh Singkil untuk mengatur dan mengurus fungsi tersebut sebagai secara menjadi kewenangannya dalam mengatur dan mengelola urusan, mendaftar, serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang. 41. Program adalah program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terdiri sesuai dengan perencanaan tahun anggaran. 42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD SKPD sebagai bagian dari perencanaan urusan pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggunaan sumber daya baik yang bersifat personal (sumber daya manusia), barang, peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa komponen yang merupakan jenis daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 72. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 73. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluando untuk permintaan tambahan uang persediaan, penggunaan untuk melaksanakan kegiatan SP2D yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan. 74. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan langsung kepada pihak ketiga atas dinas penjaminan terkait kerja antara surat perintah lao dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, penerima, potongan, dan wata pembayaran lainnya yang disetorkan kepada PPK. 75. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang oleh bendahara pengeluaran digunakan sebagai pengajuan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD. 76. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPMLS adalah dokumen yang oleh bendahara pengeluaran digunakan sebagai pengajuan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD kepada pihak ketiga. 77. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang oleh bendahara pengeluaran digunakan sebagai pengajuan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD. 78. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang oleh bendahara pengeluaran digunakan sebagai pengajuan anggaran untuk mencerdikan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang umumnya digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan. 79. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang oleh bendahara pengeluaran digunakan sebagai pengajuan anggaran untuk mencerdikan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dana mengalami melebihi jumlah pada saat uang persediaan telah habis digunakan dengan tepat keuangan. 80. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan dana yang diberikan oleh BUD berdasarkan SPM. 81. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang dirancang/diselenggarakan oleh manajemen dan/atau komponen lainnya yang menjalankan tugas dan fungsi terkait pengendalian meliputi audit dan evaluasi, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset. Sistem pengendalian keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. 82. Kerugian daerah yang selanjutnya disebut Kerugian Daerah Aceh Singkil adalah kekurangan uang, berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum belanja, bagi negara maupun pihak ketiga. 83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD di Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. 59. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Daerah Aceh Singkil adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil atau/dan oleh Pemerintah Daerah yang dapat ditagih dengan uang sebagai piutang atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah. 60. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang Daerah Aceh Singkil adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah Aceh Sing/kil atau/dan kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat ditagih dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan ketentuan lainnya yang sah. 61. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang Milik Daerah Aceh Singkil adalah semua barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemda ATRB atau berasal dari perolehan lain yang sah. 62. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan untuk menunjang kebutuhan yang memerlukan dana yang lebih besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 63. Investasi adalah pengadaan aset yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat lainnya yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 64. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Aceh Singkil atau Badan Usaha Milik Daerah Aceh Singkil yang disuntik BUMD adalah seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil. 65. Kegiatan milik tahun anggaran suatu kegiatan yang secara teknis di ukur dengan skala waktu waktu: bulan dan tahun, dalam satu tahun anggaran. 66. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang Milik Daerah Aceh Singkil adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang berasal dari pemilikan dana dengan cara bersumber sepenuhnya atau sebagian dari APBK atau dari berasal dari perolehan lainnya yang sah. 67. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, penyajian transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaporan APBK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 68. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 69. Uang persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk suatu kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan Permintaan Pembayaran. 71. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang berisi pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mementingkan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 84. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan dan Unit Kerja Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, penilaian, penggunaan, dan pengawasan. 85. Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait penyusunan tugas, wewenang, dan haknya. 8kan. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi/dan/atau kenyataan yang ada; 87. Surat Edaran yang selanjutnya disebut SE adalah Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD). 88. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SINGKIL

Pasal 4

Koreksi

(1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah Aceh Singkil adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. MENETAPKAN kebijakan tentang pelaksanaan APBK; b. MENETAPKAN kebijakan tentang pengelolaan barang; c. MENETAPKAN kuasa pengguna anggaran/barang; d. MENETAPKAN bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan; f. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang; g. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. MENETAPKAN pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah meliputi sebagian atau seluruh keuangannya kepada: a. kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD; b. kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang; dan c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil. (4) Pemindahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima dan mengeluarkan uang serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas koordinasi di bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Aceh Singkil; c. penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK; d. penyusunan rancangan Perubahan APBK, Perubahan Dana Otsus APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; e. tugas-tugas pejabat perencanaan Aceh Singkil, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan Aceh Singkil; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK. (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas: a. menyusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah Aceh Singkil;* b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBK; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang Aceh Singkil; d. memberikan persetujuan penggunaan DPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil; b. menyusun RKA-PPKD; c. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK; d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun; e. melaksanakan rancangan APBK; f. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; (2) PPKD sebagai BUD berwenang: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK; b. menyusun RKA-PPKD; c. mengesahkan DPA-PPKD dan DPA-SKPD; d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Aceh Singkil; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. mengusulkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK; g. menyimpan uang Aceh Singkil; h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi Aceh Singkil; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Aceh Singkil; j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Aceh Singkil; k. melakukan pengesahan utang dan piutang Aceh Singkil; dan l. melakukan penagihan piutang Aceh Singkil. (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 8

(1) Tugas Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dapat dilaksanakan kepada pejabat lainnya di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Singkil. (2) Pelimpahan tugas Kuasa BUD kepada pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran beban belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Aceh Singkil; f. melaksanakan penunjukan pajak Aceh Singkil; g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah dimilik; h. mengusulkan dan mengatur data yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK; i. menyimpan uang Aceh Singkil; j. MENETAPKAN SPD; k. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; l. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening dan menggunakan dana daerah Aceh Singkil; m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan perjanjian jaminan atas nama Pemerintah Aceh Singkil; n. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Aceh Singkil; o. melakukan pengelolaan uang dan piutang Aceh Singili; p. melakukan penagihan piutang Aceh Singkil; q. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Aceh Singkil; r. menyajikan informasi keuangan Aceh Singkil; s. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Aceh Singkil;

Pasal 7

(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungun Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa BUD. (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SPD2; dan (5) Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Bagian Keamanan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selalu PPTK. (2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi pejabat, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi/jarak rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/penguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. (4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. (5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkan dokumen anggaran atau bahan pengeluaran pelaksanaan kegiatan. (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup : administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang dimuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan wewenang atas penggunaan anggaran yang diatur dalam DPA-SKPD, kepala SKPD MENETAPKAN pejabat yang melaksanakan tugas tata usaha keuangan pada SKFD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. mengelola uang utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; i. mengelola barang milik daerah dan/atau kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; j. menyusun dan menyampaikan laporan keu.angan SKPD yang dipimpinnya; k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati, dan m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(2) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melaporkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selama kuasa penggunaan/kuasa pengguna barang (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatkan daerah, beban SKPD, beban jumlah yang dikelola, beban kerja, lokasi, kemampuan daerah terkait dengan ketersediaan obyek/bidang; (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati atas usul SKPD serta ditetapkan dengan keputusan DPRK. (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan MEMUTUSKAN pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. a. meneliti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan, bendahara, dan/atau PPTK.

Pasal 13

(1) Bupati atau und PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka penggunaan anggaran pada SKPD. (2) Bupati atau und PPKD mengangkat bendahra pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka penggunaan anggaran belanja pada SKPD. (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional. (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diligarkan melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau atribut mengenai perniagaan dan kegiatan/perkejayaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya. (5) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati MENETAPKAN bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait. (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. (7) Tata cara dan mekanisme usulan PPKD dalam pengangkatan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Aceh Singkil

Pasal 9

Koreksi

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran beban belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Aceh Singkil; f. melaksanakan penunjukan pajak Aceh Singkil; g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah dimilik; h. mengusulkan dan mengatur data yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK; i. menyimpan uang Aceh Singkil; j. MENETAPKAN SPD; k. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; l. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening dan menggunakan dana daerah Aceh Singkil; m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan perjanjian jaminan atas nama Pemerintah Aceh Singkil; n. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Aceh Singkil; o. melakukan pengelolaan uang dan piutang Aceh Singili; p. melakukan penagihan piutang Aceh Singkil; q. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Aceh Singkil; r. menyajikan informasi keuangan Aceh Singkil; s. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Aceh Singkil;

Pasal 7

(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungun Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa BUD. (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SPD2; dan (5) Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Bagian Keamanan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selalu PPTK. (2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi pejabat, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi/jarak rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/penguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. (4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. (5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkan dokumen anggaran atau bahan pengeluaran pelaksanaan kegiatan. (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup : administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang dimuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pejabat Kuasa Penggunaan/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 10

Koreksi

(2) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melaporkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selama kuasa penggunaan/kuasa pengguna barang (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatkan daerah, beban SKPD, beban jumlah yang dikelola, beban kerja, lokasi, kemampuan daerah terkait dengan ketersediaan obyek/bidang; (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati atas usul SKPD serta ditetapkan dengan keputusan DPRK. (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan MEMUTUSKAN pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. a. meneliti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan, bendahara, dan/atau PPTK.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKKSUR APBK

Pasal 14

Koreksi

(1) APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Aceh Singkil. (2) Penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rencana wajib belanja masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. (3) APBK mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. (4) APBK, Perubahan APBK, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 15

(1) Fungsi otoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBK menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mengandung arti bahwa APBK menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mengandung arti bahwa APBK menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBK harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pembentukan instrumen lainnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan yang termuat dalam APBK harus memperhatikan rasa keadilan dan kepastian.

Pasal 16

a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. (2) Struktur APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Klasifikasi APBK menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan dari urusan pengelolaan Keuangan Urum Daerah Aceh Singkil, yang merupakan ekuitas dari lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah Aceh Singkil. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dan Rekening Kas Umum Daerah Aceh Singkil yang mengurangi ekuitas dari lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Aceh Singkil. (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang diperoleh dari objek pembiayaan perimbangan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan Aceh Singkil, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBK. (2) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan Aceh Singkil dan penerimaan pembiayaan Aceh Singkil. (3) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. (4) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ad.h: semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

(1) Pengeluaran Daerah terdiri dari belanja Aceh Singkil dan pengeluaran pembiayaan Aceh Singkil. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan belanja daerah yang disediakan secara adil agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

(1) Seluruh pendapatan Aceh Singkil, belanja Aceh Singkil, dan pembiayaan yang dianggarkan secara bruto dalam APBK. (2) Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBK harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tahun anggaran APBK meliputi 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 20

(1) Struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : (6) Jenis-jenis pendapatan asli daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disediakan untuk mendanai kegiatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan zakat yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi: a. hasil perjanjian daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; c. jasa giro; d. pendapatan bunga dan/atau bagi hasil; e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi; f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; h. pendapatan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; i. pendapatan denda pajak; j. pendapatan denda retribusi; k. pendapatan hasil eksekusi jaminan; l. pendapatan dari pengembalian; m. fasilitas sosial dan fasilitas umum; n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan penelitian; dan o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); (3) Pengelolaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kelompok pendapatan pada pemerimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. dana bagi hasil pajak; b. dana alokasi umum; d. dana alokasi khusus; dan e. dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi dari Provinsi.

Pasal 23

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas: a. pendapatan asli Aceh Singkil; b. dana perimbangan; c. dana otonomi khusus, dan d. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 24

(1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal daerah; d. zakat, dan e. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur menurut objek pendapatan sesuai dengan UNDANG-UNDANG pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur menurut jenis pendapatan yang mencakup: a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (4) Jenis zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur menurut obyek zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan zakat. (5) Jenis-jenis zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam qanun.

Pasal 29

) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a kepada Pemerintah Daerah berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dan/DPRK. ) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat : a. tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah dan Pemerintah Aceh Singkil; b. tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh Singkil; c. tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan d. tidak bertentangan dengan ideologi. ) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah seperti hal yang terkait dengan perjanjian dan yang mensyaratkan adanya dana pendamping, harus dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan kepada DPRK.

Pasal 30

) Pemerintah daerah berkewajiban memberitahukan kepada DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 at (1) adalah diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan tentang hibah dan ataupun dianggarkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Aceh Singkil.

Pasal 31

) Pajak Aceh Singkil, hasil perizinan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke Ka Aceh Singkil, dana perimbangan dan tambahan pendapatan daerah yang disisihkan dari hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah retribusi Aceh Singkil, komisi, potongan, keuntungan dari perusahaan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari perusahaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dibagikan penggunaan anggaran/pengguna/pegawai yang dibagikan menggunakan SKPD.

Pasal 32

) Belanjajdaerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. ) Selain dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud akad (1), belanja daerah juga dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib lainnya yang merupakan pelaksanaan kewenangan Aceh Singkil. (2) Jenis dana bagi hasil pajak hanya terdiri atas objek pendapatan bagi hasil pajak. (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan pada alokasi umum. (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. (5) Jenis dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi hanya terdiri atas objek pendapatan dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi dari Provinsi.

Pasal 26

Kelompok pendapatan pada otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c obdg dapat diperoleh menurut jenis pendapatan yang hanya terdiri atas objek pendapatan dana otonomi khusus.

BAB Ketiga

Pendapatan Aceh Singkil

Pasal 23

Koreksi

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas: a. pendapatan asli Aceh Singkil; b. dana perimbangan; c. dana otonomi khusus, dan d. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 24

Koreksi

(1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal daerah; d. zakat, dan e. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur menurut objek pendapatan sesuai dengan UNDANG-UNDANG pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur menurut jenis pendapatan yang mencakup: a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (4) Jenis zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur menurut obyek zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan zakat. (5) Jenis-jenis zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam qanun.

Pasal 29

) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a kepada Pemerintah Daerah berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dan/DPRK. ) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat : a. tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah dan Pemerintah Aceh Singkil; b. tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh Singkil; c. tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan d. tidak bertentangan dengan ideologi. ) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah seperti hal yang terkait dengan perjanjian dan yang mensyaratkan adanya dana pendamping, harus dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan kepada DPRK.

Pasal 30

) Pemerintah daerah berkewajiban memberitahukan kepada DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 at (1) adalah diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan tentang hibah dan ataupun dianggarkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Aceh Singkil.

Pasal 31

) Pajak Aceh Singkil, hasil perizinan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke Ka Aceh Singkil, dana perimbangan dan tambahan pendapatan daerah yang disisihkan dari hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah retribusi Aceh Singkil, komisi, potongan, keuntungan dari perusahaan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari perusahaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dibagikan penggunaan anggaran/pengguna/pegawai yang dibagikan menggunakan SKPD.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang QANUN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH SINGKIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 11

BAB Ketujuh

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Kedelapan

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 25

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Keempat

Pasal 32

Pasal 26

BAB 1

BAB 2

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

BAB 8

BAB 9