Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

PERDA Nomor 7 Tahun 2015

BAB Kedua

Belas

Pasal 59

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah, terdiri dari: a) Kepala Badan; b) Bagian Tata Usaha; c) Bidang Penanaman Modal; d) Bidang Perijinan; e) Bidang Non Perijinan; f) Bidang Data dan Informasi Elektronik; g) Tim Teknis; dan h) Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Perencanaan; dan c) Sub Bagian Keuangan. 4. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal II

Koreksi

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah. Ditetapkan di Takengon Pada tanggal 28 Desember 2015 M 16 Rabiul Awal 1437 H BUPATI ACEH TENGAH, NASARUDDIN Diundangkan di Takengon Pada tanggal 29 Desember 2015 M 17 Rabiul Awal 1437 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH, KARIMANSYAH. I LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR: 82 NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH NOMOR: 6 TAHUN 2015 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGAH KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGEIONAL KABAG TATA USAHA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAG DISAN KEUANGAN BIDANG PENANAMAN MODAL BIDANG PERIJINAN BIDANG NON PERIJINAN BIDANG DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK TIM TEHNIS TIM TEHNIS TIM TEHNIS TIM TEHNIS PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH I. PENJELASAN UMUM Pelayanan perizinan terpadu adalah satu upaya pemerintah dalam kerangka tata pemerintahan yang baik ( good governance ). Dengan menggunakan model segitiga sektor swasta, pemerintah dan masyarakat, perizinan terpadu diharapkan dapat menguatkan kapasitas sektor swasta yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Bagi pemerintah, hal ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Adapun dasar pertimbangannya adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, serta yang tidak kalah penting adalah peran swasta sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Perbaikan pelayanan harus dipersiapkan sebagai jalan reformasi birokrasi secara menyeluruh, dimana urusan perizinan terpadu mensyaratkan pelaksanaan nilai-nilai seperti transparansi, efektivitas dan efisiensi. Ketiga hal tersebut diaplikasikan menjadi kepastian syarat, biaya, waktu, penyederhanaan proses dan ketentuan prosedur. Aplikasi nilai-nilai ini bersifat umum dan cara kerjanya dapat menjadi acuan bagi peningkatan kinerja di bidang penanaman dan perijinan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Perijinan terpadu yang dikelola dengan baik diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah dan bersaing dengan daerah lain sebagai momentum pasca berakhirnya konflik yang memerlukan percepatan demi kemajuan di masa mendatang. ........................

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB Kedua

Pasal 59

Pasal 60

BAB Kedua

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 76

Pasal 77

Pasal II