Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Nagari

PERDA Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 3

Pembangunan Nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Pembangunan Nagari meliputi: a. Perencanaan pembangunan Nagari; b. Pelaksanaan pembangunan Nagari; dan c. Pengawasan.

Pasal 5

Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengedepankan prinsip: a. kebersamaan; b. kekeluargaan; dan c. kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 6

(1) Pembangunan Nagari di Daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah. (2) Kebijakan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus terintegrasi dengan: a. rencana strategis organisasi perangkat daerah; b. rencana umum tata ruang wilayah Daerah; dan c. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 7

Pembangunan Nagari dilaksanakan secara terarah untuk: a. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi Nagari guna kesejahteraan masyarakat Nagari; b. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nagari; dan c. memperkuat masyarakat Nagari sebagai subjek pembangunan.

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan nagari, Walinagari harus MENETAPKAN skala prioritas pembangunan Nagari. (2) Skala prioritas pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan. (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. peningkatan perekonomian masyarakat Nagari; dan b. peningkatan fasilitas umum Nagari.

Pasal 9

Prioritas pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam RPJM Nagari.

Pasal 10

(1) Prioritas Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disepakati dalam musyawarah Nagari. (2) Musyawarah Nagari membahas prioritas rencana Pembangunan nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 11

(1) Walinagari dapat mengusulkan program prioritas pembangunan nagari kepada Pemerintah Daerah. (2) Usulan prioritas pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim penyusun RKP Nagari. (3) Usulan prioritas pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari. (4) Rancangan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Nagari.

BAB 1

Umum

Pasal 15

(1) Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari. (2) Walinagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 16

(1) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. RPJM Nagari; dan b. RKP Nagari. (2) RPJM Nagari dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 17

RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 18

Rancangan RPJM Nagari memuat: a. visi dan misi Walinagari; b. arah kebijakan pembangunan Nagari; c. rencana kegiatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; d. rencana kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan Nagari; e. rencana kegiatan dibidang pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan f. rencana kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 19

(1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c memuat penjabaran rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari. (2) Arah kebijakan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 20

Rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi: a. penetapan dan penegasan batas Nagari; b. pendataan Nagari; c. penyusunan tata ruang Nagari; d. penyelenggaraan musyawarah Nagari; e. pengelolaan informasi Nagari; f. penyelenggaraan perencanaan Nagari; g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari; h. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari; i. pembangunan sarana dan prasarana kantor nagari; dan j. kegiatan lainnya sesuai kondisi nagari.

Pasal 21

Pasal 22

Rencana kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e antara lain: a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan kerukunan umat beragama; dan d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; e. pembinaan lembaga adat; f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 23

Rencana kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f antara lain: a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Walinagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari; d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: e. kader pemberdayaan masyarakat nagari; f. kelompok usaha ekonomi produktif; g. kelompok perempuan; h. kelompok tani; i. kelompok masyarakat miskin; j. kelompok nelayan; k. kelompok pengrajin; l. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; m. kelompok pemuda; dan n. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 24

(1) Walinagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari. (2) Penyusunan RPJM Nagari dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari, prioritas program dan kegiatan Daerah. (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari; b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; c. pengkajian keadaan Nagari; d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari; e. penyusunan rancangan RPJM Nagari; f. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan g. penetapan RPJM Nagari.

Pasal 25

(1) Pembentukan tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Walinagari. (2) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Walinagari selaku pembina; b. sekretaris Nagari selaku ketua; c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; d. perangkat Nagari selaku anggota; e. KAN selaku anggota; f. lembaga pemberdayan masyarakat selaku anggota; dan g. kader pemberdayaan masyarakat Nagari selaku anggota.

Pasal 26

Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaksanakan kegiatan: a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah; b. pengkajian keadaan nagari; c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

Pasal 27

(1) Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Nagari dengan arah kebijakan pembangunan Daerah. (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program pembangunan Nagari dengan kegiatan pembangunan daerah. (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 28

(1) Dalam Rangka penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah Daerah memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nagari. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 29

(1) Kegiatan penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Nagari. (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari. (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 30

(1) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari. (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyelarasan data Nagari; b. penggalian gagasan masyarakat; dan c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari. (3) Laporan hasil pengkaj<0xA0>kajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

BAB 2

Penyusunan RPJM Nagari

Pasal 17

RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 18

Rancangan RPJM Nagari memuat: a. visi dan misi Walinagari; b. arah kebijakan pembangunan Nagari; c. rencana kegiatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; d. rencana kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan Nagari; e. rencana kegiatan dibidang pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan f. rencana kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 19

(1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c memuat penjabaran rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari. (2) Arah kebijakan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 20

Rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi: a. penetapan dan penegasan batas Nagari; b. pendataan Nagari; c. penyusunan tata ruang Nagari; d. penyelenggaraan musyawarah Nagari; e. pengelolaan informasi Nagari; f. penyelenggaraan perencanaan Nagari; g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari; h. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari; i. pembangunan sarana dan prasarana kantor nagari; dan j. kegiatan lainnya sesuai kondisi nagari.

Pasal 21

Pasal 22

Rencana kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e antara lain: a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan kerukunan umat beragama; dan d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; e. pembinaan lembaga adat; f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 23

Rencana kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f antara lain: a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Walinagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari; d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: e. kader pemberdayaan masyarakat nagari; f. kelompok usaha ekonomi produktif; g. kelompok perempuan; h. kelompok tani; i. kelompok masyarakat miskin; j. kelompok nelayan; k. kelompok pengrajin; l. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; m. kelompok pemuda; dan n. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 24

(1) Walinagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari. (2) Penyusunan RPJM Nagari dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari, prioritas program dan kegiatan Daerah. (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari; b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; c. pengkajian keadaan Nagari; d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari; e. penyusunan rancangan RPJM Nagari; f. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan g. penetapan RPJM Nagari.

Pasal 25

(1) Pembentukan tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Walinagari. (2) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Walinagari selaku pembina; b. sekretaris Nagari selaku ketua; c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; d. perangkat Nagari selaku anggota; e. KAN selaku anggota; f. lembaga pemberdayan masyarakat selaku anggota; dan g. kader pemberdayaan masyarakat Nagari selaku anggota.

Pasal 26

Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaksanakan kegiatan: a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah; b. pengkajian keadaan nagari; c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

Pasal 27

(1) Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Nagari dengan arah kebijakan pembangunan Daerah. (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program pembangunan Nagari dengan kegiatan pembangunan daerah. (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 28

(1) Dalam Rangka penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah Daerah memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nagari. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 29

(1) Kegiatan penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Nagari. (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari. (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 30

(1) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari. (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyelarasan data Nagari; b. penggalian gagasan masyarakat; dan c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari. (3) Laporan hasil pengkaj<0xA0>kajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

(1) Rencana kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi: a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari; b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan e. pelestarian lingkungan hidup. (2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a. tambatan perahu; b. jalan pemukiman; c. jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian; d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; e. lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan f. infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari. (3) Pembangunan, pemanfaannya dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. air bersih berskala Nagari; b. sanitasi lingkungan; c. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari. (4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain: a. taman bacaan masyarakat; b. pendidikan anak usia dini; c. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari. (5) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud huruf d, antara lain: a. pasar Nagari; b. pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Nagari; c. penguatan permodalan badan usaha milik Nagari; d. pembibitan tanaman pangan; e. penggilingan padi; f. Lumbung Nagari; g. pembukaan lahan pertanian; h. pengelolaan usaha hutan Nagari; i. kolam ikan dan pembenihan ikan; j. kapal penangkap ikan; k. cold storage (gudang pendingin); l. tempat pelelangan ikan; m. tambak garam; n. kandang ternak; o. instalasi biogas; p. mesin pakan ternak; q. sarana dan prusarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari. (6) pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain: a. penghijauan; b. pembuatan terasering; c. pemeliharaan hutan bakau; d. perlindungan mata air; e. pembersihan daerah aliran sungai; f. perlindungan terumbu karang; dan g. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.

(1) Rencana kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi: a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari; b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan e. pelestarian lingkungan hidup. (2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a. tambatan perahu; b. jalan pemukiman; c. jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian; d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; e. lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan f. infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari. (3) Pembangunan, pemanfaannya dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. air bersih berskala Nagari; b. sanitasi lingkungan; c. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari. (4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain: a. taman bacaan masyarakat; b. pendidikan anak usia dini; c. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari. (5) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud huruf d, antara lain: a. pasar Nagari; b. pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Nagari; c. penguatan permodalan badan usaha milik Nagari; d. pembibitan tanaman pangan; e. penggilingan padi; f. Lumbung Nagari; g. pembukaan lahan pertanian; h. pengelolaan usaha hutan Nagari; i. kolam ikan dan pembenihan ikan; j. kapal penangkap ikan; k. cold storage (gudang pendingin); l. tempat pelelangan ikan; m. tambak garam; n. kandang ternak; o. instalasi biogas; p. mesin pakan ternak; q. sarana dan prusarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari. (6) pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain: a. penghijauan; b. pembuatan terasering; c. pemeliharaan hutan bakau; d. perlindungan mata air; e. pembersihan daerah aliran sungai; f. perlindungan terumbu karang; dan g. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.