Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

PERDA Nomor 3 Tahun 2020

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan; (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Rp 1.511.711.867.547,53 b. Belanja Rp 1.507.715.255.642,28 Surplus Rp 3.996.611.905,25 c. Pembiayaan -Penerimaan Pembiayaan Rp 61.958.341.080,33 -Pengeluaran Pembiayaan Rp - -Pembiayaan Netto Rp 61.958.341.080,33 d. SiLPA Sebelum Koreksi Rp 65.954.952.985,58 Koreksi Rp 38.374.000,00 SiLPA Setelah Koreksi Rp 65.993.326.985,58 (2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.672.299,875,89 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.522.384.167.423,42 b. Realisasi pendapatan Rp 1.511.711.867.547,53 Selisih kurang Rp 10.672.299.875,89 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 76.627.252.861,47 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.584.342.508.503,75 b. Realiliasi belanja Rp 1.507.715.255.642,28 Selisih kurang Rp 76.627.252.861,47 3. Selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp (65.954.952.985,58) dengan rincian sebagai berikut : a. Defisit anggaran setelah perubahan Rp (61.958.341.080,33) b. Surplus realisasi Rp 3.996.611.905,25 Selisih Rp (65.954.952.985,58) 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan tidak ada dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 61.958.341.080,33 b. Realisasi penerimaan pembiayaan Rp 61.958.341.080,33 Selisih Rp 0,00 5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tidak ada dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00 b. Realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 0,00 Selisih Rp 0,00 6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto tidak ada dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 61.958.341.080,33 b. Realisasi Rp 61.958.341.080,33 Selisih Rp 0,00

Pasal 9

Koreksi

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) (tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini : A. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 1) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 2) Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 3) Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; B. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih; C. Lampiran III : Laporan Operasional; D. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; E. Lampiran V : Neraca; F. Lampiran VI : Laporan Arus Kas G. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; H. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; I. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; J. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; K. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; L. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; M. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi Aset Tetap; N. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan; O. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi Aset lainnya; P. Lampiran XVI : Daftar dana Cadangan Daerah; Q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; R. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; S. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; T. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11