Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

PERDA Nomor 5 Tahun 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Agam. 2. Bupati adalah Bupati Agam. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Atasan langsung pejabat sebagai atasan langsung dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang menjadi pimpinan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain. 6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 10. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. 11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas sebagai bendahara. 12. Pejabat Lain adalah pejabat negara, dan pejabat penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. 13. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah. 14. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. 15. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan. 16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 17. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. 18. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah. 19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah. 20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud. 21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Kepala Satua Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. 22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 23. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut SKP2KD adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebasan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dari kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum maupun lalai. 24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

BAB II

PENGAMANAN, INFORMASI, VERIFIKASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan. (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah. (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. Menyimpan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah dan /atau uang dan/atau barang bukan milik daerah pada tempat yang aman; b. tidak meninggalkan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah dan /atau uang dan/atau barang bukan milik daerah ditempat yang tidak dikunci; c. menyerahkan aset pada saat serah terima jabatan; d. menyerahkan aset pada saat mutasi antar Perangkat Daerah; e. menyerahkan aset pada saat pindah keluar Daerah; dan/atau f. menyerahkan aset pada saat memasuki masa purnabakti.

Pasal 6

(1) Penyerahan aset dalam rangka tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f, dibuktikan dengan penetapan bebas aset melalui surat bebas aset oleh Kepala OPD. (2) Penetapan bebas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyerahkan secara fisik uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala OPD. (3) Penetapan bebas aset sebagaimana dimaksud pada alayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala OPD kepada Bupati melalui unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan. (4) Dalam hal penyerahan fisik dalam rangka penetapan bebas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Kepala OPD, maka Kepala OPD dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 7

(1) Setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian dimaksud. (2) Merugikan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain berupa : a. perbuatan melanggar hukum; atau b. melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. (3) Kriteria melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. melaksanakan sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai surat tugas sehingga beresiko menimbulkan kerugian daerah; b. menyimpan barang yang menjadi tanggung jawabnya tidak sesuai dengan peraturan atau petunjuk cara penyimpanan sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal lainnya; c. menyimpan uang atau barang atau surat berharga tidak pada tempatnya yang aman, sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan; dan/atau d. tidak melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan daerah.

Pasal 8

(1) Dalam rangka menjamin tindakan pengamanan yang cukup bagi uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah dan /atau uang dan/atau barang bukan milik daerah, Pemerintah Daerah MENETAPKAN petunjuk teknis pengamanan dan penyimpanan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengamanan dan penyimpanan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah dan /atau uang dan/atau barang bukan milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung; b. aparat pengawasan internal pemerintah; c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan ex officio; dan/atau g. pelapor secara tertulis. (2) Penerimaan informasi Kerugian Daerah yang bersumber dari informasi tertulis masyarakat secara bertanggung jawab dan informasi tertulis dari pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Atasan langsung atau Kepala OPD wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a. peristiwa terjadinya kerugian daerah; b. pihak yang terlibat; c. tingkat kesalahan pihak yang terlibat; dan d. perkiraan jumlah kerugian daerah. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Atasan Langsung atau Kepala OPD. (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan verifikasi. (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga dan/atau barang dengan bukti fisik uang, surat berharga dan atau barang. (6) Atasan Langsung atau Kepala OPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif. (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Bupati, dalam bentuk: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 11

(1) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD. (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala OPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. (3) Dalam hal informasi Kerugian Berupa Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati. (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural.

Pasal 12

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 terdapat indikasi Kerugian Daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah, Atasan Langsung atau Kepala OPD menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah wajib menindaklanjuti indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tindak lanjut terhadap indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Kerugian Daerah diketahui. (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. laporan dan pemberitahuan hasil verifikasi dan tindak lanjut atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah; dan b. berdasarkan laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan dan pemberitahuan. (6) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Bupati, dalam bentuk: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 13

(1) Berdasarkan pelaporan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati dan dapat dilaksanakan kewenangannya oleh Kepala SKPKD, dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilingkungan Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati sebagai PPKD.

Pasal 14

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah; b. membentuk dan MENETAPKAN TPKD; c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD; d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan; e. membentuk dan MENETAPKAN Majelis; f. MENETAPKAN SKP2KS; g. MENETAPKAN SKP2K; dan h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah. (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h.

Pasal 15

(1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 membentuk TPKD untuk penyelesaian Kerugian Daerah. (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan verifikasi.

Pasal 16

(1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari unsur: a. pejabat pada OPD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan sebagai ketua; b. pejabat pada Satuan Keraja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai anggota; c. pejabat pada OPD yang menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah sebagai anggota; d. pejabat pada OPD yang menyelenggarakan urusan hukum sebagai anggota; dan e. personil lainnya terkait bidang keuangan sebagai anggota. (2) Pembentukan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; c. menghitung jumlah Kerugian Daerah; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 18

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, TPKD membentuk Sekretariat TPKD. (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan.

Pasal 19

(1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. (2) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimasad pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan berubahrak. (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk dimintakan tanggapan. (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

Pasal 20

(1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diterima. (2) Dalam hal terhadap tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), TPKD : a. menerima dan menyetujui tanggapan, maka TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan; b. menolak tanggapan, maka TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan; atau c. tidak menerima tanggapan sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan. (3) TPKD menyusun laporan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat yang membentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 21

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: a. dasar penugasan TPKD; b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; c. jumlah Kerugian Daerah; d. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai; e. jenis obyek Kerugian Daerah; f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan g. kesimpulan. (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat : a. dasar penugasan TPKD; b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang; c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang; d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan e. kesimpulan.

Pasal 22

(1) Pejabat yang diberi kewenangan PPKD sebagaimana dimasuud dalam Pasal 13 ayat (2) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan. (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disetujui, pejabat, yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja. (3) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh TPKD kepada pejabat yang diberi kewenangan PPKD. (4) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disetujui, pejabat yang berwenangan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) segera menyampaikan laporan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.

BAB Kesatu

Tindakan Pengamanan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Informasi dan Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pemeriksaan Kerugian Daerah

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 23

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya: a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (2) Penentuan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika: a. Kerugian Daerah sebagai akibat berkurang atau hilangnya uang, jumlah Kerugian Daerah dihitung sebesar jumlah uang yang hilang; b. Kerugian daerah sebagai akibat hilangnya surat berharga, nilai kerugian daerah ditetapkan dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang; c. Kerugian Daerah sebagai akibat dari rusaknya barang, Kerugian Daerah dihitung sebesar nilai perbaikan atas barang yang rusak; atau d. Kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya barang, Kerugian Daerah dihitung berdasarkan: 1) Nilai buku; atau 2) Nilai wajar atas barang yang sejenis. 3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 24

(1) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan nilai klaim asuransi. (2) Dalam hal terdapat selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi, selisih ditanggung oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Laint yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah.

Pasal 25

(1) Penentuan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh TPKD. (2) TPKD dalam menentukan nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah. (3) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penentuan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 27

Koreksi

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD, PPKD menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan. (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari pihak yang merugikan.

Pasal 28

(1) Penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui SKTJM. (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; d. pernyataan penyerahan barang jaminan; e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali; f. surat pernyataan pemberian kuasa dari Pihak Yang Merugikan kepada bendahara untuk memotong gaji dan menyetorkan uang senilai Kerugian Daerah ke Kas Daerah; dan g. pernyataan mengetahui dari saksi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan dari pihak TPKD. (3) Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung oleh TPKD. (4) TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta pertimbangan tenaga ahli. (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disertai dengan: a. daftar barang yang menjadi jaminan; b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan c. surat kuasa menjual. (7) surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memberikan kuasa kepada PPKD untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian kerugian daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran. (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. (4) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangannya.

Pasal 30

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menyebabkan kerugian daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat MENETAPKAN jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) (2) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir. (3) Pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima. (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi: a. keadaan kahar; b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 32

(1) PPKD melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban sesuai dengan SKTJM, PPKD memberikan teguran tertulis.

Pasal 33

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melaksanakan pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) atau Pasal 30 ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi oleh PPKD. (2) PPKD melimpahkan penyelesaian kerugian daerah yang telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis. (3) Pelimpahan penyelesaian kerugian daerah yang telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 34

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD. (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS. (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. perintah untuk menganti Kerugian Daerah; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; e. daftar harta kekayaan milik Pihani Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; f. surat pernyataan pemberian kuasa dari Pihak Yang Merugikan kepada bendahara untuk memotong gaji dan menyetorkan uang senilai Kerugian Daerah ke Kas Daerah; dan g. pernyataan mengetahui dari saksi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan dari pihak PPKD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) PPKD atau pejabat yang diberikan kewenangan PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani. (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengalpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan PPKD membuat berita acara. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan PPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima. (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan PPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 36

Kerugian Daerah wajib diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris secara tunai paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 37

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. (2) Pengajuan keberatan atau pembelaan diri oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPKD secara tertulis dan disertai dengan bukti pendukung yang sah dan valid. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 38

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kedua

Penyelesaian melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB Ketiga

Penyelesaian melalui Majelis

Pasal 39

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk Majelis. (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Bupati ditetapkan tersendiri oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk Bupati, terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Inspektur; dan c. Pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 40

(1) Untuk membantu tugas Majelis, dibentuk Sekretariat Majelis. (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 41

Majelis menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengenai: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)huruf b; b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengumampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas diterbitkannya SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Pasal 42

(1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas: a. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi; dan c. penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkannya SKP2KS. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melaksanakan sidang.

BAB 1

Pembentukan Majelis

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan sidang dengan tahapan sebagai berikut: a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah; b. meminta keterangan/pendapat dari nara sumber yang memiliki keahlian tertentu; c. memeriksa bukti yang disampaikan; d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang; e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD; f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah; g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 44

(1) Dalam hal kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis MENETAPKAN putusan hasil sidang. (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan: a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada pada penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. uang dan/atau barang milik daerah yang berada pada penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada PPKD. (4) Atas pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap uang, surat berharga dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Dalam hal kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali. (3) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPKD memerintahkan TPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.

Pasal 46

(1) TPKD melakukan pemeriksaan kembali atas perintah PPKD dengan memperhatikan pertimbangan Majelis. (2) hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD. (3) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 47

(1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) kepada Majelis. (2) Majelis MENETAPKAN putusan atas hasil pemeriksaan kembali berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal: a. menyetujui kekurangan uang, surat berharga, dan/atau/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. tidak menyetujui kekurangan uang, surat berharga, dan/atau/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau c. menyetujui kekurangan uang, surat berharga, dan/atau/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (3) Putusan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada PPKD. (4) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b. (5) Tindak lanjut putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui proses penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. (6) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan melalui SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 38.

Pasal 48

(1) Dalam hal Majelis menyetujui kekurangan uang, surat berharga, dan/atau/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, Majelis MENETAPKAN putusan hasil sidang. (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimasud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan: a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada pada penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada pada penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. (3) Putusan pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD. (4) Berdasarkan pertimbangan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapuan terhadap uang, surat berharga dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai

Pasal 43

Koreksi

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Sidang penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut: a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6); b. MEMUTUSKAN upaya penyerahan penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah. c. MEMUTUSKAN pertimbangan penerbitan SKP2K; dan d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 50

(1) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Majelis MENETAPKAN putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K. (2) Pertimbangan penerbitan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD. (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan sebagaimana dimaksud ayat (1). (4) SKP2<0xC2><0xA0>K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. pertimbangan Majelis; b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan; d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan. (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara; dan d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

BAB 3

Yang Dinyatakan Wanprestasi

Pasal 49

Koreksi

Pasal 50

Pasal 51

Sidang untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkannya SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut : a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan c. MEMUTUSKAN pertimbangan penerbitan SKP2K; dan d. melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 52

(1) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Majelis MENETAPKAN putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K. (2) Pertimbangan penerbitan SKP2K sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD. (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi: a. pertimbangan Majelis; b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; f. cara dan jangka waktu penggantian Kerugian Daerah; dan g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f. (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; dan c. Pihak Yang Merugikan/Pengandu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (6) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 53

Sidang untuk Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkannya SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 huruf c, yang ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut: a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); c. memeriksa bukti yang diajukan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris pada saat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah; e. meminta keterangan/pendapat dari dari nara sumber yang memiliki keahlian tertentu; f. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah; g. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah; dan h. melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian keruga daerah.

Pasal 54

(1) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Majelis MEMUTUSKAN: a. menerima seluruhnya; b. menolak seluruhnya; atau c. menolak ataupun menerima sebagian. (2) Dalam hal Majelis belum memperoleh cukup bukti berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Majelis menyampaikan kepada PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang atas materi yang terkait Kerugian Daerah. (3) PPKD memerintahkan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 55

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 (1) huruf a, Majelis menyampaikan pertimbangan untuk: a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; atau b. penghapusan. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD. (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD: a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; atau b. mengusulkan penghapusan terhadap : 1. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegwany Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 56

(1) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a. (2) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah; b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan milik dapat disebabkan perbuatan malang hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (3) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan b. PPKD yang bersangkutan. (4) Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Keputusan Pembebasan Pengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD. (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c. (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi: a. pertimbangan Majelis; b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f. (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. majelis; dan c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (6) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 59

(1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 58 mempunyai sifat mendahulu. (2) Sifat mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menempatkan Daerah sebagai kreditur utama atas penjualan barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diatas kredit lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 4

Setelah Diterbitkan SKP2KS

Pasal 51

Koreksi

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 61

Koreksi

(1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan atas dasar: a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2); atau c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 58. (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan. (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD. (4) PPKD menerbitkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS dan SKP2K ditetapkan.

Pasal 62

(1) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS; c. tata cara pembayaran; dan d. tanggal jatuh tempo pembayaran. (2) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf c paling sedikit memuat: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K; d. tata cara pembayaran; dan e. tanggal jatuh tempo pembayaran. (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 63

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM. (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 64

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua. (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKTJM. (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua. (4) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 65

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan atas dasar SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS. (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan teguran tertulis. (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 66

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua. (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS. (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua. (4) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 67

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan atas dasar SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K. (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 68

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua. (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K. (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua. (4) Pihak Yang Merugikan/Penglagu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Pasal 69

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3). (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke kas Daerah melalui : a. Bank; b. Lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau c. Bendahara penerimaan. (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 70

Pasal 71

(1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan. (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran. (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran telah terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga. (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sedik meliputi: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 72

(1) Berdasarkan surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Penagihan

Pasal 61

Koreksi

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

BAB Kedua

Penyetoran

Pasal 69

Koreksi

Pasal 70

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti rugi Kerugian Daerah ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, menyampaikan bukti penyetoran kepada PPKD. (2) Berdasarkan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan surat keterangan tanda lunas. (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah; d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K. (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan/Pengimpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang. (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan b. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.