Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERDA Nomor 20 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bandung Barat. 5. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai undang-undnag yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. 7. Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 8. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau PPNS yang secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya. 9. Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Calon PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPNS Daerah. 10. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Diklat PPNS Daerah, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Calon PPNS dan PPNS Daerah di bidang penyidikan. 11. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus. 12. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik Profesi PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh setiap PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia. 13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat. 15. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian dari perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatserta menegakkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain. 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Barat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 17. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang untuk menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 18. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 19. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 20. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Korwas PPNS Daerah adalah Penyidik Polri yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, KARTU TANDA PENGENAL, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri. (2) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: a. salinan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan; b. surat keterangan bekerja pada bidang operasional penegakan hukum dari unit kerja Calon PPNS yang diusulkan; c. salinan ijazah terakhir yang dilegalisir; d. Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir; e. salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir; f. salinan STTPP Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir; dan g. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan Calon PPNS yang bersangkutan berbadan sehat. (3) Lampiran Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 8

(1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS Daerah, Calon PPNS Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a; c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) Calon PPNS Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah, diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Sebelum menjalankan tugasnya, Calon PPNS Daerah terlebih dahulu wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1) Calon PPNS Daerah yang telah diangkat menjadi PPNS Daerah diberikan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. (2) Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Pasal 11

(1) Mutasi PPNS Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terjadi Mutasi PPNS Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri. (3) Mutasi PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik. (4) Ketentuan mengenai Mutasi PPNS Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya, karena: a. berhenti sebagai PNS; b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakkan hukum;atau c. atas permintaan sendiri secara tertulis. (2) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disertai dengan alasannya. (3) Usulan Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan dengan: a. Salinan Keputusan tentang Pengangkatan PPNS Daerah; b. Salinan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan c. Asli Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

BAB XIV

Pasal 25