Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dan Kemudahan Berusaha

PERDA Nomor 9 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Investasi adalah kegiatan Penanaman Modal, langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dan/atau keuntungan dari hasil Penanaman Modalnya. 6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 7. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 10. Kemudahan Berusaha adalah fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah. 11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 12. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara INDONESIA, badan usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik INDONESIA. 13. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik INDONESIA. 14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 15. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 17. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko setiap kegiatan usaha. 19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 20. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang tidak diatur dalam ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan merupakan perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten. 21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 23. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten. 24. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 5

Koreksi

(1) Perencanaan Penanaman Modal ditetapkan dalam RUPMK. (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah. (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana umum penanaman modal nasional; b. rencana umum penanaman modal provinsi; c. rencana pembangunan jangka panjang daerah; d. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan e. prioritas pengembangan potensi daerah. (4) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan dinamika Pembangunan Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis investasi Daerah sebagai dokumen perencanaan teknokratis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. (2) Rencana strategis investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan dinamika Pembangunan Daerah. (3) Rencana strategis investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. visi dan misi pembangunan investasi Daerah; b. analisis lingkungan internal dan eksternal; c. tujuan dan sasaran strategis investasi; d. prioritas sektor unggulan dan kawasan strategis; e. strategi pencapaian tujuan investasi; dan f. indikator kinerja utama investasi daerah. (4) Rencana strategis investasi Daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pengembangan investasi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di daerah.

Pasal 7

(1) Penyusunan rencana strategis investasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RUPMK. (3) Rencana strategis investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Koreksi

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, meliputi: a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah; b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal; dan c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi Penanaman Modal.

Pasal 9

(1) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal dilaksanakan melalui: a. menentukan potensi sektor unggulan Daerah, dilakukan dengan tahapan: 1. pengumpulan data paling sedikit, meliputi: a) sumber daya alam; b) lahan; c) infrastruktur; d) demografi; dan e) data ekonomi. 2. identifikasi dan penentuan sektor unggulan dilakukan melalui: a) analisis sektor unggulan; dan b) analisis regional dan makro penunjang potensi unggulan Daerah. 3. penyusunan profil sektor unggulan Daerah; b. penyusunan peluang Investasi Daerah, dilakukan dengan tahapan: 1. penentuan peluang Investasi; 2. studi kelayakan usaha; dan 3. penyusunan profil peluang Investasi. (2) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; b. rencana tata ruang; dan c. dokumen perencanaan sektoral. (3) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi dan peluang penanaman modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi potensi unggulan dan peluang Investasi sesuai setiap sektor, sebagai bahan penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Hasil identifikasi potensi unggulan dan peluang Investasi setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

BAB VI

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan Kemudahan Berusaha kepada Penanam Modal. (2) Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk : a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. (3) Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk : a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan Investasi langsung konstruksi; h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan pembangunan Daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 13

Pemberian insentif dan/atau pemberian Kemudahan Berusaha diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria : a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. merupakan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi; l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau n. berorientasi ekspor.

Pasal 14

(1) Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Berusaha, yang bersifat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (3) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Penanam Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

Koreksi

(1) Pelayanan Penanam Modal terbuka bagi semua bidang usaha, kecuali: a. bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang tidak dapat diusahakan.

Pasal 20

(1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas: a. bidang usaha prioritas; b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro; c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 21

(1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang terdiri atas: a. Penanam Modal Dalam Negeri; dan b. Penanam Modal Asing. (2) Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. (3) Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di wilayah Republik INDONESIA kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG.

Pasal 22

(1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja Daerah. (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja dan pemagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi : a. persyaratan dasar; b. PB; c. PB UMKU; d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;; e. layanan Sistem OSS; f. Pengawasan; g. evaluasi dan reformasi kebijakan; h. pendanaan; i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan j. sanksi. (2) Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan layanan Perizinan Non Berusaha meliputi: a. izin; b. sertifikat; atau c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan penerbitan Layanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap Penanam Modal berhak : a. memperoleh kemudahan pelayanan dalam Penanaman Modal; b. memperoleh kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, akurat, dan mutakhir mengenai Penanaman Modal; c. mendapatkan perlindungan hukum berupa: 1. hak dalam berusaha; 2. hak memilih dan MENETAPKAN jenis usaha; 3. hak memilih dan MENETAPKAN mitra usaha; dan 4. hak MENETAPKAN dan memilih strategi bisnis. d. melakukan partisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; e. memperoleh insentif; dan f. memperoleh berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Penanam Modal wajib : a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; d. mendukung program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; e. melaporkan setiap kegiatan penanaman modal secara berkala kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP; f. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; dan g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27

Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. pengenaan denda administrastif; d. pengenaan daya paksa polisional; e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau f. pencabutan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan/atau Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Keenam

Hak dan Kewajiban

Pasal 25

Koreksi

Setiap Penanam Modal berhak : a. memperoleh kemudahan pelayanan dalam Penanaman Modal; b. memperoleh kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, akurat, dan mutakhir mengenai Penanaman Modal; c. mendapatkan perlindungan hukum berupa: 1. hak dalam berusaha; 2. hak memilih dan MENETAPKAN jenis usaha; 3. hak memilih dan MENETAPKAN mitra usaha; dan 4. hak MENETAPKAN dan memilih strategi bisnis. d. melakukan partisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; e. memperoleh insentif; dan f. memperoleh berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Penanam Modal wajib : a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; d. mendukung program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; e. melaporkan setiap kegiatan penanaman modal secara berkala kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP; f. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; dan g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27

Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. pengenaan denda administrastif; d. pengenaan daya paksa polisional; e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau f. pencabutan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan/atau Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 29

Koreksi

(1) Bupati menyelenggarakan pengawasan kepada Pelaku Usaha dalam Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

Pasal 30

Koreksi

(1) Pengawasan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. pemenuhan kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU; b. pengumpulan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan c. perkembangan atas realisasi dan kewajiban Penanaman Modal dalam penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan fasilitas insentif dan Kemudahan Berusaha. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pengawasan rutin; dan b. pengawasan insidental.

Pasal 31

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau b. inspeksi lapangan rutin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu. (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. adanya pengaduan masyarakat; b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Dalam rangka pengawasan rutin dan insidental kepada Pelaku Usaha, Bupati dapat membentuk tim pengawasan. (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP dengan beranggotakan Perangkat Daerah terkait. (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dan Kemudahan Berusaha

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

BAB Keempat

Pasal 32

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

BAB XIII

Pasal 36

BAB XIV

Pasal 37

BAB XV