Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang BUMD

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangkalan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. 3. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. 5. Direksi adalah Direksi BUMD Kabupaten Bangkalan. 6. Badan pengawas adalah badan pengawas BUMD Kabupaten Bangkalan. 7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris BUMD Kabupaten Bangkalan. 8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham untuk MENETAPKAN keputusan penting atau rencana kerja strategis. 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkan BUMD adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 10. Badan Usaha Milik Daerah, yang berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD PD, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 11. Badan Usaha Milik Daerah, yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat BUMD PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. 13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan. 14. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa yang mendatang. 15. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja pada jangka waktu tiga tahun. 16. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabalkan diri berakhir karena hukum. 17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut. 19. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesaiya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.