Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang APBD TA. 2019

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp1.340.429.322.862,29; b. Belanja Langsung sejumlah Rp1.019.989.001.802,70. (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp860.436.402.467,49; b. Belanja Bunga, sejumlah Rp743.860.437,00; c. Belanja Subsidi, sejumlah Rp0,00; d. Belanja Hibah, sejumlah Rp19.524.600.000,00; e. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp1.700.000.000,00; f. Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp5.564.195.800,00; g. Bantuan Keuangan, sejumlah Rp451.460.264.157,80; h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp1.000.000.000.000,00. (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp295.762.553.137,00; b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp324.237.232.157,70; c. Belanja Modal, sejumlah Rp399.979.216.508,00.

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 3 terdiri dari: a. Penerimaan, sejumlah Rp75.781.117.792,04; b. Pengeluaran, sejumlah Rp24.019.839.611,00. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp75.781.117.792,04; b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp0,00; d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah Rp0,00; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp0,00; f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp0,00. g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah, sejumlah Rp0,00. (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00; b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp8.403.000.000,00; c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp15.616.839.611,00; d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp0,00.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13. LampiranXIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; (2) Ketentuan mengenai penganggaran dan pengeluaran keadaan darurat dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2019.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan. Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 31 DEC 2018 BUPATI BANGKALAN, ABDUL LATIF AMIN IMRON Diundangkan di Bangkalan, pada tanggal 31 DEC 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN EDDY MOJLJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018 NOMOR 3/A. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 479-11/2018