Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang APBD TA. 2018

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp1.272.006.691.036,62; b. Belanja Langsung sejumlah Rp921.470.502.320,50. (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari belanja: a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp826.758.908.184,72; b. Belanja Bunga, sejumlah Rp3.383.431.682,00; c. Belanja Subsidi, sejumlah Rp0,00; d. Belanja Hibah, sejumlah Rp56.463.159.206,00; e. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp200.000.000.000,00; f. Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp7.788.289.757,00; g. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah Rp379.412.902.206,90; h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp1.000.000.000.000,00. (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp277.897.884.965,60; b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp305.597.435.789,20; c. Belanja Modal, sejumlah Rp337.975.181.565,70.

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 3 terdiri dari: a. Penerimaan, sejumlah Rp154.556.040.563,86; b. Pengeluaran, sejumlah Rp31.233.679.228,00. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp154.556.040.563,86; b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp0,00; d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah Rp0,00; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp0,00; f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp0,00; g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah, sejumlah Rp0,00. (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00; b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp0,00; c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp31.233.679.228,00; d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp0,00.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13. LampiranXIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; (2) Ketentuan mengenai penganggaran dan pengeluaran keadaan darurat dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan. Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 29 DEC 2017 BUPATI BANGKALAN MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 29 DEC 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN EDDY MOELJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 NOMOR 4/A