Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BANGKALAN

PERDA Nomor 13 Tahun 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan. 5. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Bangkalan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan. 7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran Radio yang berbadan hukum milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat dan berjejaring dengan Radio Republik INDONESIA. 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bangkaluan yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili Masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik. 9. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bangkalan yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik. 10. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud per sen serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat. 11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau gambar yang akan berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antara dua antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya yang akan dapat diterima secara serentak dan bersamaan dengan masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengan, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 14. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. 15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran. 16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat terkait tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan. 17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui layanan siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbudiat dan/atau berenting baik laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 19. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. 20. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menguju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam undang dan dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 21. Komisi Penyiaran INDONESIA yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 10

Koreksi

(1) LPPL Radio Suara Bangkalan diawasi oleh DPRD. (2) Organisasi LPPL Radio terdiri atas: a. Dewan Pengawas; dan b. Direktur.

Pasal 11

Koreksi

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.

Pasal 12

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh DPRD dan masukan masyarakat.

Pasal 13

(1) Dewan Pengawas mengangkat dan MENETAPKAN Direktur LPPL Radio Suaran Bangkalan setelah mendapat persetujuan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Tata cara dan tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati. (2) Tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dewan Pengawas dan Direktur LPPL Radio Suara Bangkalan mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

Direktur berkewajiban untuk mengelola kekayaan/aset LPPL Radio Suara Bangkalan serta memimpin dan menjalankan program LPPL Radio Suara Bangkalan.

Pasal 17

(1) Direktur mewakili LPPL Radio Suara Bangkalan di dalam dan di luar pengadilan. (2) Apabila dipandang perlu, Direktur dapat menunjuk 1 (satu) orang/lebih kuasa untuk mewakili LPPL Radio Suara Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia; c. diberhentikan. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c oleh Bupati karena: a. permintaan sendiri dari berhenti dari anggota dewan pengawas. b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya. c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara. d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh bupati. e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. f. melakukan dan/atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bangkalan.

Pasal 19

(1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d atau huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan. (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d atau huruf f, Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara atau pemberhentian kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

(1) Direktur berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia; atau c. diberhentikan. (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Bupati, karena: a. mengundurkan diri dari anggota Direktur. b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya. c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara. d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati. e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau f. melakukan dan/atau terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bangkalan.

Pasal 21

(1) Apabila Direktur melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, huruf d atau huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direktur yang bersangkutan. (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja Dewan Pengawas harus sudah mengeluarkan keputusan pemberhentian/pemberhentian sementara terhadap Direktur yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

(1) Direktur yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/pemberhentian sementara, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melalui Dewan Pengawas harus sudah mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/pemberhentian sementara batal demi hukum.

Pasal 23

(1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat. (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat. (3) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan LPPL Radio Suara Bangkalan. (4) Direktur yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal Radio Suara Bangkalan.

Pasal 24

Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

Pasal 25

(1) Apabila Direktur diberhentikan masa jabatannya berakhir, maka Dewan pengawas dengan persetujuan Bupati mengangkat Pelaksana Tugas. (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 26

(1) Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penyiaran, perlu dibentuk Sekretariat dan Unit. (2) Ketentuan lebih lanjut mengetahui Sekretariat dan Unit diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Kesatu

Dewan Pengawas dan Direktur

Pasal 11

Koreksi

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.

Pasal 12

Koreksi

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh DPRD dan masukan masyarakat.

Pasal 13

(1) Dewan Pengawas mengangkat dan MENETAPKAN Direktur LPPL Radio Suaran Bangkalan setelah mendapat persetujuan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Tata cara dan tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati. (2) Tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Direktur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dewan Pengawas dan Direktur LPPL Radio Suara Bangkalan mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

Direktur berkewajiban untuk mengelola kekayaan/aset LPPL Radio Suara Bangkalan serta memimpin dan menjalankan program LPPL Radio Suara Bangkalan.

Pasal 17

(1) Direktur mewakili LPPL Radio Suara Bangkalan di dalam dan di luar pengadilan. (2) Apabila dipandang perlu, Direktur dapat menunjuk 1 (satu) orang/lebih kuasa untuk mewakili LPPL Radio Suara Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia; c. diberhentikan. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c oleh Bupati karena: a. permintaan sendiri dari berhenti dari anggota dewan pengawas. b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya. c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara. d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh bupati. e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. f. melakukan dan/atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bangkalan.

Pasal 19

(1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d atau huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan. (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d atau huruf f, Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara atau pemberhentian kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

(1) Direktur berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia; atau c. diberhentikan. (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Bupati, karena: a. mengundurkan diri dari anggota Direktur. b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya. c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara. d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati. e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau f. melakukan dan/atau terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bangkalan.

Pasal 21

(1) Apabila Direktur melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, huruf d atau huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direktur yang bersangkutan. (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja Dewan Pengawas harus sudah mengeluarkan keputusan pemberhentian/pemberhentian sementara terhadap Direktur yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

(1) Direktur yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/pemberhentian sementara, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melalui Dewan Pengawas harus sudah mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud. (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/pemberhentian sementara batal demi hukum.

Pasal 23

(1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat. (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat. (3) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan LPPL Radio Suara Bangkalan. (4) Direktur yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal Radio Suara Bangkalan.

Pasal 24

Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

Pasal 25

(1) Apabila Direktur diberhentikan masa jabatannya berakhir, maka Dewan pengawas dengan persetujuan Bupati mengangkat Pelaksana Tugas. (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 27

Koreksi

(1) LPPL Radio Suara Bangkalan menjalankan program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio. (2) Penyelenggara LPPL Radio Suara Bangkalan wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan disuatu wilayah layanan siaran.

Pasal 28

Koreksi

(1) Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Suara Bangkalan adalah seluruh dan/atau bisa melampaui wilayah Daerah. (2) LPPL Radio Suara Bangkalan bisa berjejaring secara programatis dengan Radio Republik INDONESIA dan/atau bisa dengan LPPL atau stasiun radio lain.

Pasal 29

(1) Isi siaran LPPL Radio Suara Bangkalan wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dan wajib menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Bangkalan wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (3) Isi siaran LPPL Radio Suara Bangkalan dilarang: a. bermuatan fitnah, hasutan, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan; dan d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia. (4) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Pasal 30

LPPL Radio Suara Bangkalan dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestial dengan klasifikasi penyiaran radio secara analog atau digital.

Pasal 31

(1) LPPL Radio Suara Bangkalan wajib membuat klasifikasi dan deskripsi acara siaran sesuai khalayak sasaran. (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi, waktu, serta usia khalayak sasaran. (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Pasal 32

(1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa INDONESIA yang baik dan benar. (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu. (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.

Pasal 33

(1) LPPL Radio Suara Bangkalan wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita. (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama. (3) Ralat atau pembetulan yang mengakibatkan tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan mengutamakan penyelesaian kekeluargaan sebelum diselesaikan melalui proses hukum.

Pasal 34

(1) LPPL Radio Suara Bangkalan wajib menyimpan bahan siaran atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa siaran. (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan 05.00 Waktu INDONESIA Barat. (4) Waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu INDONESIA Barat dengan harga khusus. (5) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari. (6) Waktu siaran iklan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran iklan setiap hari.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BANGKALAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

BAB Keempat

Pasal 30

BAB Kelima

Pasal 31

BAB Keenam

Pasal 32

BAB Ketujuh

Pasal 33

BAB Kedelapan

Pasal 34