Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

PERDA Nomor 2 Tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. 4. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 5. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang diberikan tugas oleh Bupati untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Daerah. 6. Instansi berwenang adalah instansi yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah PRESIDEN dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 8. Instansi vertikal adalah kantor perwakilan pada dari pada kementerian dan lembaga pusat yang berkedudukan dan/atau bertugas di Daerah. 9. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. 10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk meniadakan dan/atau menghalngi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. 11. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi. 12. Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif Lainnya. 13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. 14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. 15. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunaan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. 16. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah orang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. 17. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan yang dilakukan seseorang atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindana pidana Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya. 18. Rehabilitasi Medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. 19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 20. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. 21. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan. 22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,nonformal, and informal. 23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB 4

Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 11

Koreksi

(1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba. (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan masyarakat, dan melalui media cetak atau media elektronik.

Pasal 12

Koreksi

(1) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan untuk menemukan adanya penyalahgunaan Narkoba di Daerah. (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparat Pemerintah Daerah, anggota DPRD, guru dan pelajar pada satuan pendidikan dasar, pimpinan dan karyawan BUMD, pimpinan dan karyawan perusahaan swasta, pimpinan dan santri pondok pesantren, serta masyarakat umum. (3) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal adanya dugaan penyalahgunaan narkoba atau sesuai dengan program dan kegiatan tahunan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (4) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi berwenang.

Pasal 13

Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) juga dilakukan terhadap calon ASN, calon kepala desa, calon pimpinan dan karyawan BUMD, serta calon pelajar pada satuan pendidikan dasar dilakukan sebagai syarat kelulusan administrasi.

Pasal 14

(1) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan di Daerah terhadap pejabat publik, pimpinan dan karyawan Badan Usaha Milik Negara, Aparatur Sipil Negara pada instansi vertikal yang ditugaskan di Daerah, dan terhadap mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi, Perangkat Daerah terkait dilibatkan oleh instansi berwenang. (2) Dalam hal fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan di Daerah terhadap pimpinan dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur serta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Jawa Timur yang ditugaskan di Daerah, dan terhadap pelajar pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, Perangkat Daerah terkait dilibatkan oleh perangkat daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau dari instansi berwenang.

Pasal 15

Dalam hal hasil fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 11 ditemukan penyalahgunaan Narkoba, Perangkat Daerah terkait menyerahkan kepada pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk dilakukan pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk-bentuk fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 5

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 12

Koreksi

(1) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan untuk menemukan adanya penyalahgunaan Narkoba di Daerah. (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparat Pemerintah Daerah, anggota DPRD, guru dan pelajar pada satuan pendidikan dasar, pimpinan dan karyawan BUMD, pimpinan dan karyawan perusahaan swasta, pimpinan dan santri pondok pesantren, serta masyarakat umum. (3) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal adanya dugaan penyalahgunaan narkoba atau sesuai dengan program dan kegiatan tahunan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (4) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi berwenang.

Pasal 13

Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) juga dilakukan terhadap calon ASN, calon kepala desa, calon pimpinan dan karyawan BUMD, serta calon pelajar pada satuan pendidikan dasar dilakukan sebagai syarat kelulusan administrasi.

Pasal 14

(1) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan di Daerah terhadap pejabat publik, pimpinan dan karyawan Badan Usaha Milik Negara, Aparatur Sipil Negara pada instansi vertikal yang ditugaskan di Daerah, dan terhadap mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi, Perangkat Daerah terkait dilibatkan oleh instansi berwenang. (2) Dalam hal fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan di Daerah terhadap pimpinan dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur serta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Jawa Timur yang ditugaskan di Daerah, dan terhadap pelajar pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, Perangkat Daerah terkait dilibatkan oleh perangkat daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau dari instansi berwenang.

Pasal 15

Dalam hal hasil fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 11 ditemukan penyalahgunaan Narkoba, Perangkat Daerah terkait menyerahkan kepada pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk dilakukan pemulihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk-bentuk fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 2

Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Pasal 19

Koreksi

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsund masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba. (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. membentuk tim penanggulangan bahaya Narkoba berbasis masyarakat; b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan Narkoba; c. membawa pecandu Narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapor; dan d. melaporkan dan berkoordinasi dengan instansi berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 20

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. (2) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. mengintegrasikan pengenalan Narkoba ke dalam mata pelajaran yang relevan; b. memfasilitasi pelaksanaan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau Instansi Berwenang; c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan melibatkan langsung Instansi Berwenang, Perangkat Daerah Terkait, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; d. MENETAPKAN peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing; e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkoba pada satuan pendidikan masing-masing; f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba; h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkoba oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; i. merujuk ke puskesmas, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan masyarakat bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan Narkoba untuk dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial; j. melaporkan adanya indikasi peredaran Narkoba yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada instansi berwenang; dan k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap instansi berwenang, jika terjadi penyalahgunaan Narkoba di lingkungan satuan pendidikannya. (3) Peserta didik yang telah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tidak dapat dihentikan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan.

BAB 3

Pencegahan di Satuan Pendidikan

Pasal 20

Koreksi

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. (2) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. mengintegrasikan pengenalan Narkoba ke dalam mata pelajaran yang relevan; b. memfasilitasi pelaksanaan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau Instansi Berwenang; c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan melibatkan langsung Instansi Berwenang, Perangkat Daerah Terkait, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; d. MENETAPKAN peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing; e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkoba pada satuan pendidikan masing-masing; f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba; h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkoba oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; i. merujuk ke puskesmas, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan masyarakat bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan Narkoba untuk dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial; j. melaporkan adanya indikasi peredaran Narkoba yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada instansi berwenang; dan k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap instansi berwenang, jika terjadi penyalahgunaan Narkoba di lingkungan satuan pendidikannya. (3) Peserta didik yang telah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tidak dapat dihentikan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan.

Pasal 21

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan melalui: a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; dan b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan Narkoba di wilayah masing-masing. (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait dan/atau instansi berwenang.

BAB 4

Pencegahan di Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

Koreksi

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan melalui: a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; dan b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan Narkoba di wilayah masing-masing. (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait dan/atau instansi berwenang.

Pasal 22

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dan Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan terhadap aparat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD. (2) Aparat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk: a. berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba; b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerja nya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan c. memberikan suruitalan kepada masyarakat dalam melakukan gerakan bebas Narkoba dan gerakan anti Narkoba.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerja nya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara: a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba; b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait; c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi berwenang; dan e. melaksanakan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau instansi berwenang.

Pasal 24

Pemerintah Daerah MENETAPKAN persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain: a. memiliki surat keterangan bebas Narkoba; b. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba; dan

Pasal 25

(1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba; b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi berwenang; dan e. melaksanakan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau instansi berwenang.

BAB 5

Pencegahan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dan Lingkungan DPRD

Pasal 22

Koreksi

(1) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dan Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan terhadap aparat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD. (2) Aparat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk: a. berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba; b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerja nya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan c. memberikan suruitalan kepada masyarakat dalam melakukan gerakan bebas Narkoba dan gerakan anti Narkoba.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerja nya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara: a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba; b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait; c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi berwenang; dan e. melaksanakan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau instansi berwenang.

Pasal 24

Pemerintah Daerah MENETAPKAN persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain: a. memiliki surat keterangan bebas Narkoba; b. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba; dan

Pasal 25

(1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba; b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi berwenang; dan e. melaksanakan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan/atau instansi berwenang.

Pasal 26

Penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba melalui cara: a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba; b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait; c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi berwenang; dan e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadinya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

BAB 6

Pencegahan di Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 26

Koreksi

Penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba melalui cara: a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba; b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba secara sendiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait; c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada instansi berwenang; dan e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadinya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Pasal 27

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba melalui cara: a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca; b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menghuni pemondokan; d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan dalam Narkoba yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada instansi berwenang; e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkoba di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya; dan f. memfasilitasi pelaksanaan tes Narkoba yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dab/atau Instansi Berwenang.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB ketiga

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

BAB 4

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 5

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 6

Pasal 26

Pasal 27

BAB 7

Pasal 27

Pasal 28

BAB 8

Pasal 28

Pasal 29

BAB 9

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30