Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjalankan kewenangan Daerah Kabupaten Bangkalan. 7. Sumber Daya Manusia, selanjutnya di singkat SDM adalah segala potensi yang dimiliki manusia berupa akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya untuk berdaya saing, berinovasi dan berprestasi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. 8. Pemberdayaan SDM adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. 9. kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atau adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat kabupaten, desa dan kelurahan yang tumpah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Pelaku usaha adalah seorang perseorangan, sekelompok orang atau tata badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.