Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN POHON

PERDA Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 6

Bupati berwenang menerbitkan izin penebangan pohon. Setiap orang dan/atau badan wajib memiliki izin penebangan pohon dalam rangka melakukan penebangan pohon. (3) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penebangan pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan. (4) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, lokasi, dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan. (5) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari sejak izin diterbitkan. (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka Izin Peneలbangan Pohon menjadi daluwarsa.

Pasal 7

(1) Setiap orang dan/atau badan dapat menebang pohon di Daerah tanpa izin. (2) Penebangan pohon tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan: a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas; b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau c. di tempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan, akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan, atau keperluan lainnya oleh pemohon.

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, orang atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai: a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang; b. alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan Pohon. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Terhadap permohonan Izin Penebangan Pohon, maka Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi Lingkungan Hidup dapat memberikan keterangan untuk pemindahan pohon yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahan pohon dengan mempertimbangkan jenis, ukuran, dan/atau suatu pohon yang perlu dilestarikan. (2) Pelaksanaan pemindahan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon, dan disaksikan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi Lingkungan Hidup. (3) Dalam hal dilakukan pemindahan pohon, pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan guna menjamin kepastian hidup pohon yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan. (4) Kepala Dinas Lingkungan hidup wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemohon. (5) Tugas untuk melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mengurusi Lingkungan hidup.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENEBANGAN POHON

Pasal 10

(1) Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. melaksanakan penggantian pohon; b. melaksanakan penanaman pohon di lokasi yang telah ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi Lingkungan Hidup; c. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon; dan d. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon wajib bertanggung jawab terhadap segala resiko kerugian akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon. (3) Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi Lingkungan Hidup dalam menentukan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mutatis mutandis bagi pemohon yang melakukan pemindahan pohon dan pohon yang dilakukan pemindahan mati.

Pasal 12

(1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut: a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter; b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter; dan c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 100 (seratus) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter. (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi Lingkungan Hidup. (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Pasal 13

(1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup. (2) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan. (3) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Izin Penebangan Pohon.