Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 3. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkaian. 6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorian miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa. 7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau/atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. 8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 10. Litigasi adalah proses penanganan perkara perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 11. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum. 13. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau tuannya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum. 14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.