Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat . . . a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang Hari serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati pembina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan lohe perangkat daerah; d. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, teridiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 4. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub urusan Kebakaran; 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Pemuda dan Olahraga; 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 11. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian; 12. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 13. Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 14. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik; 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; 16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan; 18. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura, dan bidang Perikanan; 19. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan; 20. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan. e. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah; 2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi B melaksanakan fungsi urusan Penanggulangan Bencana; dan 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. f. Kecamatan, terdiri dari : 1. Kecamatan Mersam dengan Tipe A; 2. Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Tipe A; 3. Kecamatan Batin XXIV dengan Tipe A; 4. Kecamatan Muara Tembesi dengan Tipe A; 5. Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A; 6. Kecamatan Bajubang dengan Tipe A; 7. Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Tipe A; dan 8. Kecamatan Pemayung dengan Tipe A