Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Fakir Miskin

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Fakir Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 8. Keluarga fakir miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. 9. Penduduk fakir miskin adalah orang fakir miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga atau identitas lainnya yang diketahui oleh Kepala Desa. 10. Penyelenggaraan perlindungan fakir miskin adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan masyarakat untuk melindungi fakir miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat dan menciptakan rasa aman. 11. Hak dasar adalah hak dasar fakir miskin yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama ekonomi, social dan budaya. 12. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, Kesehatan, Pendidikan, dan/atau pelayanan sosial. 13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan didaerah. 14. Strategi Penyelenggaraan Perlindungan Fakir Miskin Daerah adalah dokumen strategi penyelenggaraan perlindungan fakir miskin yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 15. Basis Data Terpadu adalah data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan. 16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 17. Rencana Strategis PD, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. 18. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun. 19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e bertujuan untuk: a. mengembangkan potensi fakir miskin sesuai minat dan bakat; b. memperkuat kapasitas fakir miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsel pemberdayaan masyarakat; dan c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan meliputi: a. Pemberdayaan berbasis kelompok; dan b. Pemberdayaan berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil. (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilakukan melalui lembaga professional atas dasar kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan. (4) Pemberdayaan berbasis kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya sebagai berikut: a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha; c. fasilitasi peningkatan partisipasi program dan swadaya masyarakat; d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan; e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan f. fasilitasi kemitraan pemerintah dan swasta. (5) Fakir miskin yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diberikan sertifikat yang menerangkan tingkat kemahiran atau kemampuan peserta. (6) Pemberdayaan berbasis usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya sebagai berikut: a. Pemberian bantuan permodalan bagi penduduk miskin; b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin; c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan d. peningkatan sarana dan prasarana usaha. (7) Pelaksanaan pemberdayaan berbasis kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimonitoring dan dievaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.