Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di Daerah terdiri atas: a. Perpustakaan Kabupaten; b. Perpustakaan Kecamatan; c. Perpustakaan Desa/Kelurahan; d. Perpustakaan Masyarakat; e. Perpustakaan Keluarga; dan f. Perpustakaan Pribadi.

(1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan Perpustakaan dengan sistem layanan (2) Perpustakaan Umum harus menyediakan koleksi bahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (3) Perpustakan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus mendukung penggunaan budaya Daerah.

Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di Daerah terdiri atas: a. Perpustakaan Kabupaten; b. Perpustakaan Kecamatan; c. Perpustakaan Desa/Kelurahan; d. Perpustakaan Masyarakat; e. Perpustakaan Keluarga; dan f. Perpustakaan Pribadi.

(1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan Perpustakaan dengan sistem layanan (2) Perpustakaan Umum harus menyediakan koleksi bahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (3) Perpustakan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus mendukung penggunaan budaya Daerah.

Perpustakaan Kecamatan

(1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang perpustakaan. (2) Perpustakaan Kabupaten berfungsi sebagai: a. pembina; b. rujukan; c. penelitian . . . . . . (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan Pembina a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai Standar Nasional b. sumber daya manusia bidang perpustakaan; c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional; d. koleksi bahan perpustakaan; e. pengembangan perpustakaan; f. organisasi pustakawan; g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan; h. layanan perpustakaan; i. kerjasama perpustakaan; j. jaringan perpustakaan; k. sistem informasi perpustakaan l. pembudayaan kegemaran membaca, m. pendidikan literasi; n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan, o. pelestarian bahan perpustakaan; p. preservasi dan restorasi bahan perpustakan; q. kajian perpustakaan; r. monitoring dan evaluasi perpustakaan. (4) Perpustakaan rujukan sebagai Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi: a. penyediaan sarana temu balik informasi; b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah. (5) Perpustakaan Kabupaten sebagai Perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian. Paragraf 4 . . . . . (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati. (6) Perpustakaan Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati atas usulan Camat. (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (4) Perpustakaan Kecamatan mengalokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola pembudayaan kegemaran membaca masyarakat. (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan Perpustakaan. (2) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, Camat dapat menunjuk pegawai yang ada di Kecamatan sebagai pengelola Perpustakaan. (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b penyelenggaraaan oleh Kecamatan yang

Perpustakaan Kecamatan

(5) Penerimaan dari hasil kegiatan literasi ekonomi kreatif menjadi penerimaan dalam kas daerah. (4) Kegiatan literasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memadahi kegiatan kreasi para penggiat literasi dalam menghasilkan bahan pustaka, barang dan jasa.

(5) Penerimaan dari hasil kegiatan literasi ekonomi kreatif menjadi penerimaan dalam kas daerah. (4) Kegiatan literasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memadahi kegiatan kreasi para penggiat literasi dalam menghasilkan bahan pustaka, barang dan jasa.

(1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berkedudukan di Desa/Kelurahan. (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas penyelenggaraan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan. (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Desa/Kelurah. (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/Desa dilakukan kegemaran membaca masyarakat. (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (6) Desa/Kelurahan pengembangan perpustakaan dan insentif pengelolaan untuk (7) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan lebih lanjut Perpustakaan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Perpustakaan Kabupaten dapat menyelenggarakan: a. Perpustakaan Kampung; b. Perpustakaan Keliling; dan c. Kegiatan literasi ekonomi kreatif.

(9) Perpustakaan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah. (8) Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (7) Perpustakaan Kabupaten sebagai sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menciptakan penyediaan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakan c. pelaksanaan koordinasi perpustakaan tingkat Kabupaten Daerah. b. pelaksanaan serah terima koleksi Daerah, dan a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah, berdasarkan kebijakan nasional; koleksi Daerah, meliputi: koleksi: (6) Perpustakaan sebagai Kabupaten melakukan kegiatan penyelamatan dan pelestarian pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Paragraf 4 . . . . . (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati. (6) Perpustakaan Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan dengan Standar Nasional Perpustakaan. (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dilakukan sesuai Perpustakaan. (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi perpustakaan sesuai minat, perpustakaan. (2) Dalam penyelenggaraan perpustakaan, Camat dapat menunjuk pegawai yang ada di Kecamatan sebagai pengelola (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan oleh Kecamatan yang

Perpustakaan Kecamatan

(1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berkedudukan di Desa/Kelurahan. (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas penyelenggaraan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan. (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Desa/Kelurah. (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/Desa dilakukan kegemaran membaca masyarakat. (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (6) Desa/Kelurahan pengembangan perpustakaan dan insentif pengelolaan untuk (7) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan lebih lanjut Perpustakaan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Perpustakaan Kabupaten dapat menyelenggarakan: a. Perpustakaan Kampung; b. Perpustakaan Keliling; dan c. Kegiatan literasi ekonomi kreatif.

(9) Perpustakaan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah. (8) Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (7) Perpustakaan Kabupaten sebagai sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menciptakan penyediaan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakan c. pelaksanaan koordinasi perpustakaan tingkat Kabupaten Daerah. b. pelaksanaan serah terima koleksi Daerah, dan a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah, berdasarkan kebijakan nasional; koleksi Daerah, meliputi: koleksi: (6) Perpustakaan sebagai Kabupaten melakukan kegiatan penyelamatan dan pelestarian pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Paragraf 4 . . . . . (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati. (6) Perpustakaan Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan dengan Standar Nasional Perpustakaan. (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dilakukan sesuai Perpustakaan. (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi perpustakaan sesuai minat, perpustakaan. (2) Dalam penyelenggaraan perpustakaan, Camat dapat menunjuk pegawai yang ada di Kecamatan sebagai pengelola (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan oleh Kecamatan yang

Perpustakaan Kecamatan

(5) Penerimaan dari hasil kegiatan literasi ekonomi kreatif menjadi penerimaan dalam kas daerah. (4) Kegiatan literasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memadahi kegemaran para penggiat literasi dalam menghasilkan bahan pustaka, barang dan jasa.

(5) Penerimaan dari hasil kegiatan literasi ekonomi kreatif menjadi penerimaan dalam kas daerah. (4) Kegiatan literasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memadahi kegemaran para penggiat literasi dalam menghasilkan bahan pustaka, barang dan jasa.

(1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan. (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah. (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada tanggung jawabnya masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan. (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan masyarakat dan mengembangkan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/Desa dilakukan dengan pengelolaan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan. (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah. (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada tanggung jawabnya masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan. (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan masyarakat dan mengembangkan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/Desa dilakukan dengan pengelolaan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan oleh Masyarakat. (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kampung literasi; b. taman baca; c. rumah baca. (2)Perpustakaan . . . . . .

Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam Pasal 2 huruf b, diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah untuk melayani peserta didik. (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud

(1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan oleh Masyarakat. (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kampung literasi; b. taman baca; c. rumah baca. (2)Perpustakaan . . . . . .

Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam Pasal 2 huruf b, diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah untuk melayani peserta didik. (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud

Perpustakaan Pribadi huruf f diselenggarakan oleh Pribadi. (1) Perpustakaan Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi.

Perpustakaan Keluarga tanggung jawab masing-masing keluarga. (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Keluarga menjadi (1) Perpustakaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan oleh keluarga.

Perpustakaan Keluarga tanggung jawab masing-masing keluarga. (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Keluarga menjadi (1) Perpustakaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan oleh keluarga.

Perpustakaan Khusus

(1) Setiap orang berhak menyimpan, merawat serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perpustakaan Kabupaten berwenang mengalihmediakan naskah kuno guna pelestarian naskah kuno yang ada di Daerah.

PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA

(2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. (2) Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan mendorong tumbuhnya Perpustakaan Masyarakat (3) Pembudayaan, dikembangkan dengan memanfaatkan lembaga pendidikan, perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

Perpustakaan Kabupaten menunjukkan budaya gemar membaca dan literasi dengan menfulitas pengadaan bahan bacaan murah dan berkualitas dan menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat.

Perangkat Daerah, lembaga pendidikan dan organisasi profesi mendorong pengembangan budaya gemar membaca dan literasi dengan memanfaatkan perpustakaan yang tersedia.

(1) Perpustakaan Kabupaten dapat menyimpan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit, produsen karya rekam, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah menjadi koleksi deposit daerah. (2) Perpustakaan Kabupaten menghimpun daftar koleksi yang dimiliki perpustakaan di Daerah untuk diterbitkan dalam Katalog induk Daerah Kabupaten.

(1) Perpustakaan di Daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui komunitas teknologi informasi yang dapat membentuk jaringan komunitas antar Perpustakaan. (3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

(1) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah. (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banten, perlu dibentuk tim teknologi informasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada perpustakaan. (3) Tim teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengelola teknologi informasi Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

(1) Perpustakaan di Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, serta pelestarian naskah kuno dan pembudayaan gemar membaca. (2) Pemangku . . . . . . . .

(1) Perpusatakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Perpustakaan Nasional; b. Perpustakaan Daerah Provinsi; c. perguruan tinggi; d. lembaga penelitian; e. organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi; f. organisasi Pustakawan; g. organisasi Pemerintah; h. organisasi pakar; i. lembaga internasional; dan/atau j. individu/organisasi/badan selain yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf j yang terkait dengan kegiatan perpustakaan. (2) Pemangku kepentingan yang dapat bekerjasama dengan

(1) Kerja sama Perpustakaan di Daerah yang diwadahi dalam jaringan perpustakaan. (2) Pembentukan jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perpustakaan Kabupaten. (3) Jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (4) Rencana terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh tim teknis jaringan perpustakaan yang ditetapkan oleh keputusan yang membangkai perpustakaan.

Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah. BAB XI... ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada fungsinya. (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian menjadi kewenangan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

(1) Perpustakaan di Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, serta pelestarian naskah kuno dan pembudayaan gemar membaca. (2) Pemangku . . . . . . . .

(1) Perpusatakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Perpustakaan Nasional; b. Perpustakaan Daerah Provinsi; c. perguruan tinggi; d. lembaga penelitian; e. organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi; f. organisasi Pustakawan; g. organisasi Pemerintah; h. organisasi pakar; i. lembaga internasional; dan/atau j. individu/organisasi/badan selain yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf j yang terkait dengan kegiatan perpustakaan. (2) Pemangku kepentingan yang dapat bekerjasama dengan

(1) Kerja sama Perpustakaan di Daerah yang diwadahi dalam jaringan perpustakaan. (2) Pembentukan jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perpustakaan Kabupaten. (3) Jaringan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (4) Rencana terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh tim teknis jaringan perpustakaan yang ditetapkan oleh keputusan yang membangkai perpustakaan.

Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah. BAB XI... ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada fungsinya. (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian menjadi kewenangan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

(4) Ketentuan penyerahan karya tulis, karya cetak dan karya lainnya. rekam budaya etnis daerah sebagaimana dimaksud pada rumah cerdas, dan rumah kreatif atau dengan nama kecil. (3) Perpustakaan Kabupaten. diwujudkan dalam bentuk penyerahan karya tulis, karya perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat (2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan membaca. penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan, dan pengawasan perpustakaan, dan pembudayaan gemar (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, pembentukan,

Peran Serta Masyarakat

PENGHARGAAN

PENGHARGAAN

PENDANAAN

(1) Penyelenggara perpustakaan umum berkewajiban untuk: a. menjalankan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan; b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan manfaatnya; d. mengadakan promosi gemar membaca dengan masyarakat; e. memanfaatkan perpustakaan; f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan. (2) Setiap penyelenggara perpustakaan sekolah/madrasah sepanjang hayat. a. menyelenggarakan perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan dengan b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan; d. melayani peserta didik pendidikan yang melaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang mengutamakan kesehatan yang e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam menyelenggarakan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, menyewakan dan/atau memiliki, bahan perpustakaan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan/atau ketentraman masyarakat dan/atau a. bahan perpustakaan yang isinya pornografi. b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi.

(1) Penyelenggara perpustakaan kabupaten yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pembekuan bantuan pembinaan. (2) Sanksi kepada penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. menyuruh . . . . . . . .

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). BAB XVII ..... (upside down text segment): c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyelidik Kepolisian dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat keluarganya: dan selanjutnya kepada penuntut umum, tersangka dan tersebut kepada penyelidik membutuhkan hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan Republik INDONESIA bahwa terdapat hukum bukti atau menunjukkan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan dalam hal ini: a. pemeriksaan tersangka b. memasuki tempat tertentu c. penyitaan barang d. pemeriksaan saksi e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan f. pengambilan sidik jari dan pemotretan

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Ditetapkan di : Muara Bulian pada tanggal : 6 - 12- 2022 BUPATI BATANG HARI, (Signature) MUHAMMAD FADHIL ARIEF Diundangkan di : Muara Bulian pada tanggal : 6 - 12- 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI (Signature) MUHRAM AZAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI: ( ) ( /2022) I. UMUM UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Keberadaan Perpustakaan di Daerah sangat penting dalam menghubungkan keberadaan perpustakaan dan mendorong kehidupan bangsa. Perpustakaan sebagai sumber informasi perlu pengetahuan, kesehatan, keberadaan akan bermanfaat mendorong kehidupan bangsa. Kabupaten Batang Hari dalam mendorong kehidupan bangsa, menunjang tujuan negara mencerahkan kehidupan bangsa. Dalam upaya pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk perpustakaan di beberapa wilayah Kabupaten Daerah/Kecamatan dapat mengadakan perpustakaan keliling. Sementara itu, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten belum belum maksimal diterima dalam memenuhi standar nasional perpustakaan juga belum belum maksimal diterima dalam memenuhi standar nasional perpustkan. Kabupaten Batang Hari memiliki kekayaan immateril berupa kekayaan perpustakaan juga belum maksimal diterima dalam memenuhi standar nasional tersebut. Sementara itu, peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Daerah/Kecamatan dapat mengadakan perpustakaan keliling. Serta masyarakat di daerahnya sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang sangat tinggi yang perlu ditingkatkan dan dilaksanakan lokal budaya nya yang hanya ditemukan di daerahnya sendiri. terdapat kecerdasan atau kemampuan berpikir masyarakat masa lalu. Namun belum memberikan sumbangan pada kemajuan masyarakat saat ini.