Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Belitung Timur. 6. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting. 8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. 9. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkoalisi melalui kerja serta multisektor di pusat, daerah, and desa. 10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul/dan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunuan Stunting. 12. Pemangku Kepentingan adalah orang masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting. 13. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pelatihan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 15. Fortifikasi adalah proses penambahan zat gizi mikro (vitamin and mineral) pada makanan.

(1) Konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. mewujudkan Daerah yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah); b. mewujudkan desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa); c. mewujudkan desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting; d. mewujudkan desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting; e. mewujudkan desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat; f. memberikan prosentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah; g. meningkatkan prosentase calon pengantin/calon ibu yang menerima tablet tambah darah; h. meningkatkan prosentase ibu hamil kurang energi kronik yang menerima tambahan asupan gizi; i. meningkatkan prosentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan; j. meningkatkan prosentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapatkan air susu ibu eksklusif; k. meningkatkan prosentase anak usia 6 (enam) - 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat makanan pendamping dan susu ibu; l. meningkatkan persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun gizi buruk untuk mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk; m. meningkatkan persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; n. meningkatkan persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya; dan o. meningkatkan persentase anak berusia dibawah 5 (lima) tahun yang memperoleh imunisasi dasarlengkap. (2) Konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. memberikan pendampingan keluarga beresiko Stunting; b. memberikan pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pasangan usia subur; c. memberikan layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) kepada remaja putri; d. menyediakan data hasil surveilans keluarga beresiko stunting; e. memberikan pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan; dan f. menurunkan persentase unmet need pelayanan keluarga berencana.