Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah

PERDA Nomor 15 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 6. Bupati adalah Bupati Blitar. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 8. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk air minum. 9. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 10. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. 11. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum. 13. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. 14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat. 15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. 16. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan. 17. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Blitar yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Blitar dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya. 18. Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya. 19. SPAM dengan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM JP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan melalui sistem perpipaan. 20. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses tanpa melalui sistem perpipaan. 21. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air. 22. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM atau yang disebut dengan nama lain adalah badan usaha milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 24. Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM yang selanjutnya disebut Kelompok Masyarakat adalah suatu kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan Air Minum masyarakat di perdesaan. 25. Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha Penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya. 26. Asosiasi Pengelola SPAM adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, beranggotakan perwakilan pengurus Kelompok Masyarakat sebagai wadah pembinaan Kelompok Masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM perdesaan. 27. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari PDAM, BUM Desa atau Kelompok Masyarakat. 28. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh PDAM. 29. Iuran Air Minum yang selanjutnya disebut Iuran adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUM Desa dan/atau Kelompok Masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 17

Koreksi

(1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlandaskan: a. Jakstra SPAM Daerah; dan b. Rencana Induk SPAM. (2) Dalam hal Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang di dalam lingkup rencananya bersinggungan atau menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, Rencana Induk SPAM dimaksud mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam hal pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Daerah telah dipenuhi, dalam penyusunan landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan pemenuhan kebutuhan Air Minum nondomestik dalam rangka mendorong laju perekonomian. (4) Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air Minum domestik dan Air Minum nondomestik di kawasan permukiman. (5) Kebutuhan Air Minum nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk aktifitas masyarakat di pusat kota, pusat niaga, pusat pemerintahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk di dalamnya penyediaan hidran lingkungan.

Pasal 18

(1) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Penyusunan Jakstra SPAM Daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi. (3) Dalam menyusun Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur. (4) Jakstra SPAM Daerah paling sedikit memuat: a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM; c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; dan d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM. (5) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan kebijakan dan strategi nasional Pengembangan SPAM dan Jakstra SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi wilayah setempat. (6) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat: a. data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi Air Baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya; b. pemetaan sistem penyediaan Air Baku di wilayah administratif; c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi Air Baku; d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan. (7) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat: a. skenario Penyelenggaraan SPAM; b. sasaran kebijakan; dan c. komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM. (8) Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat: a. alternatif sumber pembiayaan; dan b. kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya. (4) Penyusunan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum Daerah; b. kondisi SPAM yang ada di Daerah; c. standar atau kriteria perencanaan; d. proyeksi kebutuhan air; e. potensi Air Baku; f. rencana induk dan pra desain SPAM; g. analisis dan keuangan; dan h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Pasal 21

(1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangunan baru; b. peningkatan; dan c. perluasan. (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi: a. belum tersedia kapasitas; b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan. (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas. (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Pasal 22

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: a. operasi dan pemeliharaan; b. perbaikan; c. pengembangan sumber daya manusia; dan d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 23

(1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal. (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. PDAM, BUM Desa, dan/atau Kelompok Masyarakat untuk SPAM JP; dan b. BUM Desa, dan/atau Kelompok Masyarakat untuk SPAM BJP. (3) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya. (4) Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 24

(1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala dan/atau sewaktu yang dilakukan terhadap: a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun. (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit Air Baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan. (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit Air Baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 25

(1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM. (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat. (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 26

(1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM. (2) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik. (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi: a. penyusunan studi kelayakan; dan b. penyusunan rencana teknis terinci. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi: a. penyusunan studi kelayakan; b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan c. penyusunan Prosedur Operasi Standar. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci. (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi: a. rencana strategi bisnis; b. rencana bisnis; dan c. rencana bisnis anggaran. (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri dari: a. rencana strategi bisnis; b. rencana bisnis; dan c. rencana bisnis anggaran.

Pasal 29

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPAM di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan c. kajian sumber pembiayaan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai Dokumen standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kawasan atau perkotaan meliputi unit Air Baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 32

Ketentuan mengenai Dokumen standar perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit memuat: a. pengadaan; b. pembangunan; c. manajemen mutu; dan d. pemanfaatan. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b meliputi: a. pengadaan; b. pembangunan; c. manajemen mutu; dan d. pemanfaatan. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yang dilakukan pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan huruf d meliputi: a. manajemen mutu; dan b. pemanfaatan.

Pasal 34

(1) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana, yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar. (2) Ketentuan mengenai dokumen standar manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 35

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi: a. pendataan kinerja; dan b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi: a. pendataan kinerja; dan b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 36

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit memuat: a. evaluasi teknis; dan b. evaluasi pelayanan Air Minum. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b meliputi: a. evaluasi teknis; dan b. evaluasi pelayanan Air Minum. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c yang dilakukan pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan huruf d meliputi: a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen standar evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM tingkat Daerah. (2) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

BAB Ketiga

Pengelolaan SPAM

Pasal 22

Koreksi

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: a. operasi dan pemeliharaan; b. perbaikan; c. pengembangan sumber daya manusia; dan d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Perencanaan

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Ketentuan mengenai Dokumen standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pasal 32

Ketentuan mengenai Dokumen standar perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARA SPAM

Pasal 46

Koreksi

(1) Penyelenggara SPAM meliputi: a. PDAM; b. BUM Desa; c. Kelompok Masyarakat; dan/atau d. Badan Usaha. (2) PDAM menyelenggarakan SPAM dalam bentuk SPAM JP. (3) BUM Desa atau Kelompok Masyarakat dapat menyelenggarakan SPAM JP atau SPAM BJP.

Pasal 47

Koreksi

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM; b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya; c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM; d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel; e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Daerah; dan f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM. (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (3) Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, PDAM berhak: a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan Tarif; b. MENETAPKAN dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan; c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinyu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki; d. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, PDAM berkewajiban untuk: a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar; c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan; e. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 50

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dapat dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat dalam satu wilayah Desa yang belum terjangkau pelayanan PDAM. (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. Pengembangan dan Pengelolaan SPAM; b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya; c. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel; d. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Desa; dan e. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM. (3) Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (5) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa dilakukan oleh Unit Usaha BUM Desa. (6) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan membentuk atau mengakuisisi Kelompok Pengelola SPAM yang ada di Desa. (7) Tata cara pembentukan unit usaha dan/atau akuisisi kelompok pengelola SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUM Desa berhak: a. menerima pembayaran jasa pelayanan berupa Iuran; b. MENETAPKAN dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran Iuran; c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinyu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki; d. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUM Desa berkewajiban untuk: a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar; c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum; d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Desa; e. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 53

(1) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dibentuk secara musyawarah oleh masyarakat, dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan PDAM dan BUM Desa. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau Desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim. (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat anggota kelompoknya. (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui kepala Desa untuk dilakukan pencatatan. (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah. (6) Kelompok Masyarakat perdesaan dapat bergabung dengan BUM Desa, dengan menjadi unit usaha BUM Desa. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penggabungan Kelompok Masyarakat kedalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Kelompok Masyarakat berhak: a. menerima pembayaran jasa pelayanan berupa Iuran; b. MENETAPKAN dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran Iuran; c. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan d. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 56

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Kelompok Masyarakat berkewajiban untuk: a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar; b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum; c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Desa; d. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan e. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 57

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh PDAM. (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk : a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan b. tidak melayani masyarakat umum. (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan: a. Badan Usaha wajib memiliki izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dari Bupati sesuai dengan kewenangannya; b. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta keterjangkauan. (4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku. (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah. (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Alih kelola Penyelenggaraan SPAM dapat dilakukan melalui : a. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM; atau b. pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM. (2) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan: a. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola Kelompok Masyarakat kepada BUM Desa atau PDAM; atau b. penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola oleh BUM Desa kepada PDAM. (3) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam kondisi diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat (4) Penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam kondisi diserahkan secara sukarela oleh Pemerintah Desa. (5) Pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan: a. pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa terhadap pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola Kelompok Masyarakat; atau b. pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang dikelola oleh BUM Desa. (6) Pengambilalihan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan dalam kondisi sarana dan prasarana SPAM diterlantarkan atau dilakukan pembiaran sehingga menjadi tidak berfungsi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih kelola Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

(1) Pelanggan berhak untuk: a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan b. mendapatkan informasi tentang: 1. struktur dan besaran Tarif atau Iuran; dan 2. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan. (2) Pelanggan mempunyai kewajiban: a. membayar Tarif atau Iuran atas jasa pelayanan; b. menghemat penggunaan Air Minum; c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB Kedua

PDAM

Pasal 47

Koreksi

Pasal 48

Pasal 49

BAB Ketiga

BUM Desa

Pasal 50

Koreksi

Pasal 51

Pasal 52

BAB Keempat

Kelompok Masyarakat

Pasal 53

Koreksi

Pasal 54

Koreksi

Pasal 55

Pasal 56

BAB IX

PEMBIAYAAN, TARIF, DAN IURAN

Pasal 60

Koreksi

(1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM digunakan untuk membiayai Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM. (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. PDAM; c. BUM Desa; d. dana masyarakat; dan/atau e. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan PDAM dalam Penyelenggaraan SPAM. (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian pinjaman, hibah, penyertaan modal dan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Perhitungan dan penetapan Tarif harus didasarkan pada: a. keterjangkauan dan keadilan; b. mutu pelayanan; c. pemulihan biaya; d. efisiensi pemakaian air; e. transparansi dan akuntabilitas; dan f. perlindungan Air Baku. (2) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan Tarif meliputi: a. biaya operasi dan pemeliharaan; b. biaya depresiasi/amortisasi; c. biaya bunga pinjaman; d. biaya lain; dan/atau e. keuntungan yang wajar. (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok Pelanggan yang dicantumkan dalam struktur Tarif. (4) Struktur Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. (5) PDAM wajib menerapkan struktur Tarif termasuk Tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok Pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 63

(1) Tarif untuk pelayanan yang diberikan oleh PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada Dewan Pengawas. (2) Dalam hal Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, Tarif diajukan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif sebagaimana Pasal 62 diatur dalam Peraturan Daerah tentang PDAM.

Pasal 64

Perhitungan dan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUM Desa, Pelanggan dikenakan Iuran yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah Desa. (2) Pengelolaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit usaha BUM Desa yang menyelenggarakan SPAM.

Pasal 66

(1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, Pelanggan dikenakan Iuran berdasarkan kesepakatan bersama dan disahkan oleh kepala desa. (2) Pengelolaan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok yang bersangkutan.

BAB Kedua

Tarif dan Iuran

Pasal 62

Koreksi

Pasal 63

Pasal 64

Perhitungan dan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pasal 66

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

Koreksi

(1) Pembinaan terhadap PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Bupati dan/atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum; b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan c. pendidikan dan pelatihan. (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan kepada perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam rangka pembinaan Kelompok Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk Asosiasi Pengelola SPAM Perdesaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asosiasi Pengelola SPAM diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

(1) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM, BUM Desa, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha. (2) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM, BUM Desa, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bupati dapat melimpahkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 69

(1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan dengan partisipasi masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya. (3) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat (4) PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya. (5) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh PDAM, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

BAB 4

Pasal 8

Pasal 9

BAB 5

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

BAB 4

Pasal 13

Pasal 14

BAB 5

Pasal 14

Pasal 15

BAB 6

Pasal 15

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23