Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

Penyelenggaraan Kepemudaan di daerah berdasarkan asas: a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kebhinekaan; e. demokratis; f. keadilan; g. non diskriminasi; h. partisipatif; i. kebersamaan; j. kesetaraan; dan k. kemandirian.

Penyelenggaraan Kepemudaan di daerah dimaksudkan sebagai wahana untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhl mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Penyelenggaraan Kepemudaan di daerah dimaksudkan sebagai wahana untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhl mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan MENETAPKAN kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan. (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. (4) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

(1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang MENETAPKAN dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (4) Untuk mempercepat tujuan penyelenggaraan kepemudaan di daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di daerah.

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan : a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau c. meningkatkan kesadaran hukum. (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan : a. memperkuat wawasan kebangsaan; b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; e. menjamin transparansi dan akuntanibilitas publik; dan/atau f. memberikan kemudahan akses informasi. (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 diwujudkan dengan mengembangkan: a. pendidikan politik dan demokratisasi; b. sumberdaya ekonomi; c. kepedulian terhadap masyarakat; d. ilmu pengetahuan dan teknologi; e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata; f. kepedulian terhadap lingkungan hidup; g. pendidikan kewirausahaan;dan/atau h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. (4) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemuda bertanggung jawab utuk: a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara; b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau b. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

(1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan: a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; c. advokasi; d. akses untuk pengembangan diri; dan e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. (2) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

(1) Penyadaran Kepemudaan di daerah merupakan gerakan pemuda dari aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. (2) Penyadaran Kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. (3) Penyadaran Kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui : a. pendidikan agama dan akhlak mulia; b. pendidikan wawasan kebangsaan; c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. penumbuhan semangat bela Negara; e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; f. pemahaman kemandirian ekonomi; g. pertukaran pemuda antar daerah; dan/atau h. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

(1) Perwujudan kegiatan penyadaran kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dalam bentuk : a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat; b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal; c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda; d. jambore dan temu kreatifitas kepemembudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda; e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda. (2) Pelaksanaan kegiatan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan : a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur; b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional; d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. (4) Kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk : a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual; b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi; c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional; d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemuda; e. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat daerah; f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda di daerah; dan g. melakukan lomba seni dan olahraga ragam dikalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial. (5) Kegiatan Pemberdayaan Pemata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Penyadaran Kepemudaan di daerah merupakan gerakan pemuda dari aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. (2) Penyadaran Kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. (3) Penyadaran Kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui : a. pendidikan agama dan akhlak mulia; b. pendidikan wawasan kebangsaan; c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. penumbuhan semangat bela Negara; e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; f. pemahaman kemandirian ekonomi; g. pertukaran pemuda antar daerah; dan/atau h. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

(1) Perwujudan kegiatan penyadaran kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dalam bentuk : a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat; b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal; c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda; d. jambore dan temu kreatifitas kepemembudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda; e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda. (2) Pelaksanaan kegiatan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan : a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur; b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional; d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. (4) Kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk : a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual; b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi; c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional; d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemuda; e. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat daerah; f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda di daerah; dan g. melakukan lomba seni dan olahraga ragam dikalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial. (5) Kegiatan Pemberdayaan Pemata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Untuk menggi potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui : a. pengembangan kepemimpinan; b. pengembangan kewirausahaan; c. pengembangan kepeloporan.

Untuk menggi potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui : a. pengembangan kepemimpinan; b. pengembangan kewirausahaan; c. pengembangan kepeloporan.

(1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang. (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan; c. pengaderan; d. pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum kepemimpinan pemuda. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kepemimpinan diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang. (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan; c. pengaderan; d. pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum kepemimpinan pemuda. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kepemimpinan diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah. (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui : a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan.

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi: a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; b. penyediaan dan pengembangan kurikulum; c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda; d. penyediaan prasarana dan sarana; e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; f. penyediaan balai latihan kerja; dan g. penyediaan lembaga sertifikasi kompetensi.

(1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e yaitu memfasilitasi wirausaha muda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan. (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan; b. pemberian bantuan manajemen; c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis; d. perluasan akses pasar; e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda, lokal, nasional, dan internasional; dan/atau f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, menjadi Tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui: a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, tingkat lokal, nasional, dan internasional; b. pengenalan produk atau promosi barang dan jasa; c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual; d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau e. gelar karya produk inovasi pemuda.

(1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya LPKP di daerah. (2) Ketentuan mengenai pembentukan LPKP diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah. (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui : a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan.

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi: a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; b. penyediaan dan pengembangan kurikulum; c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda; d. penyediaan prasarana dan sarana; e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; f. penyediaan balai latihan kerja; dan g. penyediaan lembaga sertifikasi kompetensi.

(1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e yaitu memfasilitasi wirausaha muda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan. (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan; b. pemberian bantuan manajemen; c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis; d. perluasan akses pasar; e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda, lokal, nasional, dan internasional; dan/atau f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, menjadi Tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui: a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, tingkat lokal, nasional, dan internasional; b. pengenalan produk atau promosi barang dan jasa; c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual; d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau e. gelar karya produk inovasi pemuda.

(1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya LPKP di daerah. (2) Ketentuan mengenai pembentukan LPKP diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. latihan daur penanggulangan bencana; b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka; c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat daerah; d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat daerah; e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat daerah; f. gerakan berperilaku hidup sehat; g. gerakan peduli lingkungan hidup; dan/atau h. pendampingan pemuda; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

(1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. latihan daur penanggulangan bencana; b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka; c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat daerah; d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat daerah; e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat daerah; f. gerakan berperilaku hidup sehat; g. gerakan peduli lingkungan hidup; dan/atau h. pendampingan pemuda; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

(1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi, teknologi dan lingkungan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan antara pemuda, Organisasi Kepemudaan, Komunitas pemuda, dan/atau pihak ketiga.

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda di Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Kepemudaan Daerah. (2) Forum Koordinasi dan Komunikasi Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pemberdayaan Kepemudaan di Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, struktur, dan tata kerja Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan : a. prasarana Kepemudaan; dan b. sarana Kepemudaan.

(1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas : a. sentra pemberdayaan Pemuda; b. koperasi Pemuda; c. gelanggang Pemuda; d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; e. Taman Baca; dan/atau f. prasarana lain. (2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi : a. penyadaran Pemuda; b. pemberdayaan Pemuda; dan c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. (3) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat. (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada.

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi: a. pemanfaatan; b. pemeliharaan; dan c. pengawasan.

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan. (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya. (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

(1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang pengawasan. (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah. (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin : a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan : a. prasarana Kepemudaan; dan b. sarana Kepemudaan.

(1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas : a. sentra pemberdayaan Pemuda; b. koperasi Pemuda; c. gelanggang Pemuda; d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; e. Taman Baca; dan/atau f. prasarana lain. (2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi : a. penyadaran Pemuda; b. pemberdayaan Pemuda; dan c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. (3) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat. (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada.

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi: a. pemanfaatan; b. pemeliharaan; dan c. pengawasan.

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan. (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya. (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

(1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang pengawasan. (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah. (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin : a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda. (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan. (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup pelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan. (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki : a. keanggotaan; b. kepengurusan; c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Masyarakat berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemalan, kewirausahaan, dan kepeloporan; d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda;

(1) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan/atau pelaku usaha memberikan penghargaan kepada : a. pemuda yang berprestasi; dan b. organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau prestasi dalam memajukan potensi pemuda (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi, jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai program pembangunan Kepemudaan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat berasal dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemuda dan organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN I. PENJELASAN UMUM Generasi muda merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara bangsa untuk mengawal Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bemegata. Potensi kepemudaan di INDONESIA begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis dan dinami dalam mengantarkan kemajmukan semangat Negara Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya Sehingga Pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif, dan inovatif akan mengantarkan bangsa INDONESIA sejajar dengan bangsa-bangka di belahan dunia lainnya. Pembinaan pemuda masa kini telah membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Itu ujung jawaban dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dengan dankarma UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian. Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan berdasarkan kebutuhan bangsa masa kini yang pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idalis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan bertujuan untuk meningkatkan daya bangsa INDONESIA bersaing dalam lebih kebhinekatunggalikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan bertujuan jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda INDONESIA yang berwawasan kebangsaan, cerdas, trampil, kreatif, memiliki daya saing dan memiliki mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pengembangan pemuda yang dilakukan secara secara terencana, menyelyuh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jati diri secara bertanggungjawab.